Pembangunan Pulau-pulau Kecil

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL

Oleh :

M. Rahmat; Dame Ria Panjaitan; Adipati Rahmat

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya untuk mengubah kondisi keterbelakangan masyarakat. memanfaatkan pendekatan pembangunan (development) yang berbasiskan kepada pembangunan ekonomi berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Pembangunan sendiri memiliki proses, mendapatkan peran dan tempat, menghadapi kritik dan beradaptasi terhadap berbagai tuntutan. Pembangunan di pulau-pulau memiliki perbedaan dengan pembangunan negara. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah suatu negara dan terikat dengan kebijakan dan keputusan politik. Secara geografis, pulau-pulau memiliki kondisi yang berbeda dengan negara yang memiliki daratan yang luas. Pulau-pulau kecil secara ekonomi memiliki kendala dalam pembangunanya. Karenanya, pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan pembangunan yang sejalan dengan kondisi tersebut. Pembangunan pulau-pulau kecil juga harus mempertahankan keberlangsungannya.

1. DEVELOPMENT

Dalam proses kelahirannya development (pembangunan) dikontraskan dengan underdevelopment (keterbelakangan). Development merujuk kepada prestasi kemajuan (pembangunan) ekonomi dan sosial dengan mengubah kondisi keterbelakangan (produktivitas rendah, stagnasi, kemiskinan) di negara-negara yang dianggap sebagai “miskin”, “terbelakang”,”kurang berkembang”, atau “sedang berkembang” (Bernstein, 20008: 207). Lebih jauh Berstein menjelaskan bahwa economic growth adalah kondisi yang diperlukan bagi kemajuan sosial, yang bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi yang cukup, kesehatan dan papan yang memadai (mengatasi kemiskinan absolut) (2008:207). Dalam sejarahnya, konsep development ini berkembang menjadi ideologi developmentalism di berbagai negara yang akhirnya memicu revolusi sosial dan kejatuhan beberapa rejim di dunia. Development atau developmentalism secara semantik kemudian melahirkan konotasi negative (William, 1983:102-104).

Pengertian tentang development dalam tulisan ini mencoba untuk mendapatkan batasan yang berusaha meminimalkan bias-bias politik dan ideologi walaupun hal tersebut hampir mustahil untuk dilakukan secara sepenuhnya. Pemberitan batasan dilakukan dengan menempatkan pembangunan ke dalam pembangunan ekonomi (economic development) tanpa mengabaikan dimensi politik yang menjadi hak-hak dasar bagi setiap individu. Michael Todaro (dalam Arsyad, 1999:5-6) menyatakan, keberhasilan pembangunan ekonomi ditujukan ke dalam tiga (3) nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan Todaro di atas, kemudian Arsyad mencoba memberikan definisi tentang pembangunan ekonomi “sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistim kelembagaan”. Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

  1. Suatu proses yang berarti terjadi perubahan secara terus-menerus,
  2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
  3. Kenaikan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
  4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu (1) aspek perbaikan di bidang organisasi, dan (2) aspek perbaikan di bidang regulasi (1999:6).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan (development) membutuhkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Secara umum para pakar memberikan arti yang sama terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999:7). Oleh karena itu,dalam pelaksanaanya pembangunan ekonomi ini juga tidak terlepas dari indikator-indikator makro ekonomi.

Semenjak Perang Dunia Kedua, setelah banyak negara porak poranda akibat perang, maka pembangunan di berbagai negara dilakukan dengan memakai berbagai pendekatan, seperti berbasiskan kepada pembangunan politik dan pembangunan berbasiskan sosial budaya. Pembangunan melalui pendekatan politik bersifat top down untuk mendorong pembangunan karakter suatu bangsa yang diyakini bisa sejalan dengan modernisasi. Mengatasi hambatan karakter ini diharapkan mampu membuka pintu bagi bergulirnya masuknya pembangunan. Sedangkan pembangunan dengan pendekatan sosial budaya melihat bahwa pembangunan yang hanya fokus pada satu dimensi, misalnya ekonomi, secara empiris terbukti menemui kegagalan. Karenanya, keberhasilan pembangunan bergantung kepada pelbagai dimensi lain (Riyadi dan Bratakusumah,2005:45-51).

2. PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL

Pembangunan pulau kecil tujuannya tentu tidak berbeda dengan yang disebutkan Todaro yang ditafsirkan Arsyad, yaitu sebagai suatu proses yang berarti terjadi perubahan secara terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan kenaikan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang serta perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu (1) aspek perbaikan di bidang organisasi, dan (2) aspek perbaikan di bidang regulasi. Perbedaannya terletak aspek karakteristik pulau-pulau kecil yang tentu menuntut suatu perencanaan yang sesuai.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLO) dalam Konvensi PBB atas Hukum Kelautan) 1982 Artikel 121 mendefinisikan pualu-pulau kecil, ”An island is a naturally formed land, surrounded by water, which is above water at high tide”. Artinya, pulau adalah area lahan (daratan) yang terbentuk secara alami, dikelilingi air yang berada di atas muka air pada pasut tinggi—artinya, tak boleh tenggelam jika air pasang tinggi. Definisi ini mengisyaratkan ada empat syarat untuk disebut sebagai suatu pulau, yaitu ada daratan, terbentuk secara alami bukan reklamasi, dikelilingi air (tawar atau asin), dan selalu berada di atas pasut tinggi (Kompas, 6 Juli 2009).

Berdasarkan luas dan kepadatan, beberapa instansi dan lembaga terkait mendefiniskan pulau kecil, (1) pulau kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari 5.000 meter persegi (CSC, 1984), (2) pulau kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari 2.000 meter persegi (Unesco, 1991) dan (3) pulau kecil adalah pulau yang luas wilayahnya kurang dari 10.000 meter persegi dan berpenduduk kurang dari 200.000 orang (SK Menteri KP No.41/2000).

Dibandingkan dengan negara kontinen, negara kepulauan/pulau-pulau kecil yang berkembang/memiliki perbedaan karakterisktik geografi, sosial , demografi dan ekonomi. Beberapa aspek menjadi masalah bagi negara kepulauan/pulau-pulau kecil. Kusumastanto menyebutkan bahwa masalah ini bersumber dari karakteristik pulau kecil (dalam Kusumastanto, 2004) :

  1. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal. Luas pulau kecil itu bukan suatu kelemahan jika barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh penghuninya tersedia di pulau yang dimaksud. Akan tetapi, begitu jumlah penduduk meningkat secara drastic, diperlukan barang dan jasa dari pasar yang jauh dari pulau itu. Itu berarti mahal.
  2. Kesukaran atau ketidakmampuan mencapai skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi dan transportasi. Hal ini turut menghambat pembangunan hamper semua pulau kecil di dunia.
  3. Keterseidiaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir dan satwa liar yang pada akhirnya menentukan daya dukung (carriying capacity) sistem pulau kecil dan menopang kehidupan manusia, penghuni serta segenap kegiatan pembangunan.
  4. Produktivitas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (seperti pengendalian erosi) yang terdapat di setiap unit ruang (lokasi) di dalam pulau dan terdapat di sekitar pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama lain secara erat. Oleh karena itu, keberhasilan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan di lahan darat suatu pulau, jika tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekologis, dapat merusak/mematikan industri perikanan panatai dan pariwisata bahari di sekitar pulau.
  5. Budaya local kepulauan kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan. Contohnya, di beberapa pulau kecil budaya yang dibawa wisatawan (asing) dianggap tidak sesuai dengan adat atau agama setempat. Ini menjadi kendala tersendiri.

Di samping karateristik di atas, Guillaumont menyatakan bahwa secara natural kepulauan memiliki kerentanan terhadap gejala alam yang berpotensi menjadi bencana, seperti perubahan iklim, gempa bumi, angin topan, banjir, kekeringan, serbuan serangga dll. Ancaman dan berbagai potensi bencana dianalisa berdasarkan frekuensi bencana dalam suatu jangka waktu tertentu (2007:13). Contoh termutakhir adalah bencana Tsunami yang menimpa berbagai kepulauan kecil/negara kepulauan karena pusat Tsunami berada di lautan.

Berdasarkan kepada struktur ekonomi negara kepualaun kecil/pulau-pulau kecil, Prasad menyatakan bahwa sektor pertanian yang merupakan lanjutan agrilkultur semenjak masa penjajahan  yang telah berlansung selama dua dekade ternyata tidak mampu meningkatkan taraf hidup penduduk dan petani. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Amstrong dan Read (2000), kegiatan manufaktur (seperti tekstil) yang berorientasi kepada ekspor ternyata dapat mendorong pembangunan ketingkatan yang impresif, diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan rendahnya tingkat kemiskinan. Industri pariwisata memiliki keterkaitan positif dengan sebagian pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Industri jasa keuangan tidak secara langsung berdampak positif, tetapi memberikan kontribusi terhadap industri pariwisata (dalam Prasad, 2003:63).

Keberadaan pulau-pulau kecil tidak melulu bisa dilihat dari perspektif ekonomi. Perspektif sosial dan politik juga penting, terutama terhadap pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari daerah perbatasan. Jarak yang jauh menyebabkan pulau-pulau kecil terisolasi dari daratan-daratan utama menjadikan penduduk memilih untuk berhubungan dengan wilayah terdekat yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan.

Apabila hubungan tersebut berlangsung lama dan sudah bersifat permanen bagi penduduk pulau, maka situasi ini mempengaruhi kehidupan sosial penduduk. Pengaruh budaya, cara hidup dan sudut pandang melihat berbagai persoalan akan dipengaruhi oleh tingkat interaksi penduduk pulau-pulau kecil tersebut dengan pihak-pihak lain dari sisi intensitas. Ini semua akan mempengaruhi “imajinasi kebangsaan” yang berpotensi mengancam kedaulatan.

3. STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL: RESILIENCE

Rentannya pulau-pulau kecil terhadap persoalan geografis, ekonomi dan politik tidaklah membuat pulau-pulau tersebut hanyalah menjadi beban bagi suatu negara. Singapura adalah contoh negara pulau kecil yang berhasil. Singapore berhasil dalam pembangunannya dan meninggalkan jauh negara pulau kecil lainnya yang masih menyandang status sebagai negara pulau kecil tertinggal. Para pengamat menamakan kasus ini sebagai “Singapore Paradox”.

Singapore memang rentan terhadap dampak eksternal ekonomi global. Angka pengangguran akan meningkat cepat di Singapore dibandingkan angka di kawasan yang disebabkan krisis ekonomi. Singapore rentan karena lemahnya sumber daya alam. Beberapa waktu lalu ketika Singapore mengalami hubungan diplomatik yang memanas dengan Malaysia, Singapore dikhawatirkan akan kekurangan pasokan air bersih. Berkembang isu bahwa Malaysia akan menghentikan pasokan air.

Bruguglio (2008:2-6) menjelaskan bagaimana Singapore mampu bertahan (resilience) dari berbagai ”vulnerability” sebagai negara pulau kecil karena kemampuannya dalam mengembangkan kebijakan yang mampu beradaptasi dan berdaya tahan. Berdasarkan tingkat kerentanan (vulnerability) dan daya tahan (resilience), Bruguglio mengindentifikasi empat skenario, yaitu :

  1. Self Made. Skenario ini menjelaskan bahwa kerentanan berasal dari internal ekonomi yang dapat diatasi dengan membuat kebijakan yang bisa beradaptasi dan bertahan menghadapi kerentanan,
  2. Prodigal Son. Skenario ini menjelaskan bahwa negara yang kurang memiliki ancaman dari internal ekonomi, tetapi pilihan kebijakan memperburuk daya tahan bahkan tertimpa dampak yang merugikan ketika terhadi ”economic shock
  3. The Best Case. Skenario tidak memiliki kerentanan dan mengadopsi kebijakan daya tahan,
  4. Worst Case. Skenario ini menjelaskan negara yang memiliki ancaman yang tinggi karena memilih kebijakan daya tahan yang salah.

3.1. Kebijakan Pembangunan untuk Pulau-pulau Kecil

Sejak berdirinya Dewan Maritim Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan akhir tahun 1999, geliat pembangunan keluatan mulai menunjukkan hasilnya. Dari perspektif geopolitik, hukum, dan perundangan di bidang kelautan telah disusun dan disempurnakan, seperti penyempurnaan UU No. 9/1985 tentang Perikanan yang telah diundangkan menjadi UU No. 31/2004 tentang Perikanan, RUU Perhubungan Laut, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Rencana Keppres tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan.[1]

Mengingat potensi pengadaan Indonesia dalam hal sumber daya kelautan dan masih kurangnya pembangunan di pulau-pulau kecil, sudah seyogyanya ada perubahan paradigma pembangunan, dari land-based development menjadi ocean-based development. Pembangunan di daratan khususnya perkotaan harus disinergikan dengan pembangunan di daerah laut dan pulau-pulau kecil. Agar pembangunan dapat mencapai sasaran, harus ditunjang oleh penyusunan rencana yang komperenhensif dan terarah. Dengan perencanaan dilakukan perkiraan (forecasting) mengenai potensi, prospek dan hambatan yang dihadapi. Dengan perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih alternatif dan kombinasi yang terbaik. Perencanaan wilayah dimaksudkan agar semua wilayah dapat melaksanakan pembangunan berdasarkan potensi yang dimilikinya.[2]

Dalam sistem pembangunan wilayah terdapat tiga komponen, yaitu: sumberdaya penduduk, kegiatan ekonomi dan pembangunan serta sistem transportasi. Transportasi merupakan sektor yang memiliki fungsi dan peranan yang menentukan sebagai fasilitas penunjang dan pengembangan terhadap pembangunan di daerah-daerah (pulau – pulau).[3]

Banyak pulau – pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebar-sebar pada pulau – pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan dari pulau-pulau lainnya yang memiliki kemudahan transportasi yang lebih lancar. Oleh karena itu, pembangunan terhadap pulau-pulau kecil harus dilakukan secara integral dengan pengembangan wilayah sekitarnya. Pengembangan wilayah sendiri diartikan sebagai upaya pembangunan pada suatu wilayah atau beberapa daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya seperti alam, manusia, kelembagaan, teknologi dan prasarana secara efektif, optimal dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan berbagai kegiatan produktif, penyediaan fasilitas pelayanan, penyediaan prasarana dan sarana serta perbandingan lingkungan.[4]

Dalam kaitannya dengan rencana pengembangan wilayah pulau-pulau kecil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

  • Pentingnya penataan ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan di daerah, sebagai dasar dalam merumuskan dan menjabarkan program-program.
  • Strategi pengembangan pada tingkat pulau didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakatnya yang meliputi potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, dsb.
  • Strategi pengembangan yang memperkaitkan antara pulau-pulau untuk lebih meningkatkan nilai produksi dan nilai tambahnya yang dikaitkan dengan pengembangan pasar, pengelolaan produksi dan penyediaan fasilitas transportasi.
  • Dalam pelaksanaannya hendaknya juga turut meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

3.2. Pentingnya Perencanaan Transportasi yang Bersifat Lintas Sektoral dan Regional

Transportasi memiliki peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Terutama pada wilayah pulau-pulau kecil yang terisolasi, jadi pembangunan transportasi harus diarahkan secara sektoral maupun antar regional. Secara sektoral kebijaksanaan pembangunan transportasi diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang kelancaran arus barang dan manusia. Penyusunan pola transportasi harus dilakukan secara tepat dan berdasarkan pola konsentrasi penduduk, pola sentra perdagangan dan sentra akumulasi. Secara regional, transportasi harus dapat melayani angkutan barang dan penumpang ke seluruh daerah termasuk pulau-pulau kecil. Sehingga transportasi diupayakan dapat tersusun secara terintegrasi (kegiatan transportasi antar cabang terbentuk dalam satu sistem yang lengkap), terkonsolidasi (memanfaatkan kapasitas angkutan alat-alat transportasi yang tersedia secara optimal), terkoordinasi (kegiatan dari masing-masing cabang transportasi dilakukan secara harmonis dengan cabang lainnya), tersinkronisasi (muatan yang tersedia diangkut oleh alat transportasi yang tepat) dan berimbang (pelayanan jasa transportasi diselenggarakan ke seluruh wilayah secara cukup dan lancar).[5]

3.3 Menciptakan Skala Ekonomi

Pulau-pulau kecil pada umumnya memiliki karakteristik sebagai daerah tertinggal, karena memiliki keterbatasan sumberdaya alam, tingkat sumberdaya manusia yang rendah, rendahnya tingkat aksesibilitas dan lain sebagainya. Keterbatasan infrastruktur pun menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan sektor ekonomi guna mensejahterakan masyarakat.

Kendala-kendala diatas tersebut dapat diminimalisasi dengan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar melalui sistem klustering. Sistem ini bermaksud menciptakan hinterlink atau jaringan antara sesama pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Air bersih misalnya, tidak semua pulau-pulau kecil memiliki cadangan air bersihnya sendiri. Sedangkan pembangunan instalasi pengolah air bersih terkendala kemampuan ekonomi masyarakat. Namun dengan sistem klustering, biaya tinggi untuk membangun instalasi pengolah air bersih dapat diminimalisasi. Dengan mengintegrasikan pulau-pulau kecil pada kluster tersebut maka jumlah jumlah pengguna air bersih akan semakin banyak, sehingga tanggungan masing-masing Kepala Keluarga pun akan semakin ringan, dan kapasitas produksinya dapat optimal.

Sistem klustering dalam meningkatkan skala ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya alamnya secara berlebihan.

Kebijakan dan program pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil secara klustering, akan mampu mengendalikan upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir di kepulauan secara terpadu (integrated) dan lestari. Dengan demikian sumberdaya pesisir akan mampu menunjang kegiatan investasi dan usaha masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4.1. Sustainable Development dalam Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Selama ini, kegiatan yang berlangsung di wilayah pesisir hanya dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang didukung kebijakan yang menguntungkan dunia usaha. Akibatnya, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung eksploitatif dan tidak efisien.

Pembangunan perikanan yang berkelanjutan diupayakan dengan memberi perhatian utama pada aspek keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terpadu.  Konsep-konsep traditional fisheries yang terbukti mampu melakukan self-control terhadap hasil tangkap, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, kolektivitas antar komunitas perikanan, mencerminkan ada upaya membangun ketahanan perikanan dalam jangka jangka panjang (long-term resilience) menjadi variabel yang penting dalam paradigma ini.

Dengan demikian, perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (as fish) atau keuntungan ekonomi semata (as rents) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan lingkungan dan manusianya (sustainable environmental and community) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (institutional sustainability) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.

4.2. Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Dengan demikian, dalam rangka mengembangkan dan merencanakan pembangunan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Integrated Coastal Zone Management).

Keterpaduan (integration) mengandung tiga dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti perlu adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (vertical integration). Keterpaduan sudut keilmuan mensyarakatkan bahwa didalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin (interdisciplinary approaches). Sedangkan keterkaitan ekologis bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.

Pola pengelolaan tersebut diatas harus dapat menempatkan sumberdaya alam pulau-pulau kecil sebagai subyek dan obyek pembangunan sehingga dapat berperan dalam pembangunan regional maupun nasional secara menyeluruh, berlanjut dan berkesinambungan, dimana pembangunan suatu wilayah pada hakekatnya merupakan suatu upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang ada untuk kesejahteraan manusia secara lestari.

Melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara sumberdaya yang ada secara optimal dan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa menimbulkan terjadinya kerusakan dan degradasi sumbedaya alam dan lingkungan yang dapat merugikan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.


DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu,  2006).

Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE

Berstein, Henry.2008 “Development and Underdevelopment” dalam Outwaite, William(Ed). Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern (Edisi Kedua) (Terj). Jakarta, 2008.

Briguglio, Lino dan Gordob Cordina, Nadia Farrugia, Stepanie Vella. 2008. Economic Vulnerability And Resilience Concep and Measurement. Retrieved from: http://www.wider.unu.edu/publications/working…/rp2008-55.pdf

Guillaumont, Patrick. 2007. Assessing the Economic Vulnerability of Small Island Developing States and the Least Developed Countries. UNU-Wider: Research Paper No. 2007/04

Kusumastanto, Tridoyo. Tt.” Pembangunan Pulau-pulau Kecil” (bahan masukan untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal).

Prasad, Naren. 2003. “Small Island: Quest For Economic Development”. Asia-Pacific Journal Development Vol.10.No.1

Riyadi dan Bratakusumah, Dedy Supriyadi.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia

Retraubun, Alex. ”Mengindentifikasi Pulau”. Retrieved from : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/06/03205210/mengidentifikasi.pulau

S, Mulyadi, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

William, Raymond. 1983.”Development” dalam Keyword: A Vocabulary of Culture and Society. Hammersmith, London : Fontana Press.


[1] Mulyadi S, Ekonomi Kelautan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. Xiii.

[2] Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu,

2006), hal. 2.

[3] Ibid., hal. 97.

[4] Ibid., hal. 98.

[5] Ibid., hal. 105.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s