ABSTRAK
Di Kota Jakarta Utara, 60% kebutuhan air sehari-hari masih dipenuhi melalui pengambilan air tanah, dan dengan tidak seimbangnya peningkatan jumlah penduduk terjadilah defisit air tanah. Dengan memahami Kota sebagai sebuah sistem lingkungan, keseimbangan dapat dimodelkan untuk mengupayakan keberlanjutan daya dukung air tanah bagi penduduk Kota Jakarta Utara.
Kata kunci: Air tanah, systems thingking, sustainability, dan powersim.

1. PENDAHULUAN
Kotamadya Jakarta Utara memiliki 5 (lima) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan perairan, yaitu Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing. Sebagai bagian dari Megapolitan DKI Jakarta, kelima Kecamatan tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi sebagai akibat dari kosenterasi kegiatan ekonomi yang berpusat di kawasan pesisir. Tingginya tingkat kepadatan secara lurus berkorelasi terhadap tingkat penggunaan air tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kependudukan terhadap daya dukung air tanah dengan menggunakan model sistem dinamis.

2. MODEL
Kotamadya Jakarta Utara, seperti kota di belahan dunia manapun tetap merupakan sebuah bagian dari sistem alam yang sangat kompleks (Barrow, C. J. 1999). Untuk dapat memahami sistem kota dalam hubungannya dengan daya dukung air tanah, digunakanlah pendekatan sistem dinamis dalam suatu model perkotaan (Ford, Andrew. 1999).
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Software Powersim untuk memodelkan hubungan antara kependudukan Kota Jakarta Utara terhadap daya dukung air tanah. Simulasi dengan Powersim menghendaki agar setiap variabel kunci didetailkan ke dalam suatu sub sistem dari variabel-variabel yang bersangkutan (Muhammadi, Erman, dan Budhi Soesilo. 2001). Dengan demikian, diagram stock and flow dari model daya dukung air tanah adalah sebagai berikut.
Gambar 1. Model Daya Dukung Air Tanah

3. ANALISIS
Dari diagram stock and flow variabel kunci sub sistem air tanah di atas dapat dilihat bahwa variabel-variabel turunan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan simulasi adalah data sebagai berikut:
• Potensi Air Tanah: Jumlah Air Tanah yang ada setiap tahunnya, yaitu sejumlah 532.000.000 liter per tahun (BMKG, 2010),
• Imbuhan PDAM: Penambahan Air dari PDAM yang berasal dari pengolahan air sungai, sebesar 295.650.000 liter per tahun (BMKG, 2010),
• Penduduk: Jumlah penduduk pada tahun awal simulasi (Tahun 2006), yaitu 1.072.580 jiwa (BPS, 2006),
• Konstanta Pemakaian Air: Tingkat pemakaian air tanah per orang setiap tahunnya, yaitu 54.750 liter per tahun (BMKG, 2010),
Untuk membandingkan data riil dengan hasil simulasi, digunakan data riil berdasarkan hasil tabulasi kependudukan dari BPS tahun 2006 hingga 2010, sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Kebutuhan Air Tanah Kota Jakarta Utara selama 5 Tahun (2006-2010)
Tabulasi di atas kemudian dijalankan ke dalam program Powersim untuk didapatkan hasil simulasi sebagai berikut.

Tabel 1. Simulasi Variabel kebutuhan air tanah terhadap Waktu

Data variabel sub sistem kebutuhan air tanah tersebut dijalankan ke dalam program Powersim untuk didapatkan hasil simulasi sebagai berikut.

Gambar 3. Kebutuhan Air Tanah Kota Jakarta Utara selama 5 Tahun (2006-2010)
Berdasarkan hasil simulasi Powersim dari Sub sistem pengambilan air tanah, terlihat bahwa pengambilan air tanah dari selalu meningkat setiap tahunnya secara tetap. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang berdasarkan simulasi pertumbuhan penduduk juga terus meningkat dari tahun ketahun secara konstan.
Uji validasi terhadap model daya dukung air tanah di Kota Jakarta Utara ini dilakukan dengan metode MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
Tabel 2.
Hasil Uji Validasi masing-masing Sub sistem

Tahun Penggunaan Air Tanah Penduduk
Simulasi Data Simulasi Data
2006 58,723,755,000 58,723,755,000 1,072,580 1,072,580
2007 58,988,011,897 58,800,733,500 1,077,406 1,073,986
2008 59,253,457,951 59,700,111,750 1,082,254 1,090,413
2009 59,520,098,511 59,832,278,250 1,087,125 1,092,827
2010 59,787,938,955 59,751,412,500 1,092,017 1,091,350
SUM 296,273,262,314 296,808,291,000 5,411,382 5,421,156
MAPE 0.036117 0.037800
Dari tabel hasil uji validasi, terlihat bahwa hasil uji validasi penguunaan air tanah menghasilkan nilai validitas yang sangat akurat, yakni kurang dari 5%. Dengan demikian secara umum berdasarkan hasil uji validitas tersebut, dapat dikatakan bahwa model daya dukung air tanah yang dibentuk telah mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
Berdasarkan simulasi model Kota Jakarta Utara dari segi daya dukung lahan terhadap air tanah, diperoleh simulasi sebagai berikut.

Tabel 3.
Laju Kelebihan Pengambilan Air Tanah bagi 5 Kecamatan

Dapat dilihat bahwa, pada Tahun 2006 dengan tingkat pemakaian air tanah sebesar 46% dari 150 liter setiap hari bagi setiap jiwa, maka dapat disimulasikan tingkat pemakaian tanah setiap tahunnya. Kemudian dengan menghitung bahwa daya dukung air tanah yang diperbolehkan adalah senilai 35% dari total air tanah, maka dapat pula disimulasikan berapa selisih kelebihan pengambilan air tanah setiap tahunnya.
Berdasarkan hasil simulasi, dari lima Kecamatan Kota Jakarta Utara, hanya Kecamatan Pademangan yang masih belum mengalami defisit air tanah. Keempat Kecamatan lainnya, telah mengalami kelebihan pengambilan air tanah. Kecamatan Tanjung Priok adalah Kecamatan dengan kelebihan pengambilan air tanah terbesar dari empat Kecamatan yang mengalami kelebihan pengambilan air tanah.
Strategi penanganan dalam rangka mengembalikan daya dukung air tanah harus dilakukan, karena kelebihan pengambilan air tanah akan semakin memperburuk keseimbangan daya dukung air tanah, yang pada gilirannya akan memperburuk kualitas hidup di Kota Jakarta Utara. Strategi untuk mengembalikan keseimbangan pengambilan air juga perlu dilakukan bagi Kecamatan Pademangan yang saat ini masih mengalami surplus pengambilan air.
Pada Tahun 2006, dengan asumsi bahwa pengambilan air tanah hanya dilakukan oleh kegiatan domestik, dan bukan industri, bagi Kecamatan Pademangan masih terdapat surplus air tanah sebesar 587.150.857 liter. Namun seiring pertambahan jumlah penduduk, jumlah tersebut semakin berkurang setiap tahunnya, hingga ditahun 2024 (time 18) cadangan air tanah bagi Kecamatan Koja akan habis dan tahun berikutnya mulai defisit. Dengan demikian perlu direncanakan upaya-upaya adaptasi agar daya dukung air tanah Kota Jakarta Utara dapat berkelanjutan.
Tabel 4.
Simulasi Peralihan Surplus dan Defisit (Kelebihan) Pengambilan Air Tanah Kecamatan Pademangan

4. KESIMPULAN
Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Di Kota Jakarta Utara, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai ± 70%. Hasil simulasi model Kota Jakarta Utara telah menyatakan terjadinya defisit air pada beberapa kecamatan-kecamatan di Kota Jakarta Utara, yaitu Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Koja.
Dalam penelitian ini, masyarakat mempengaruhi daya dukung kota dalam bentuk tingkat eksploitasi air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan telah mengakibatkan terjadinya defiti air tanah yang mengganggu keseimbangan lingkungan.
Namun dengan memahami bagaimana kelebihan pengambilan air tanah yang mengakibatkan defisit air tanah terjadi, kita dapat menghindari terjadinya hal tersebut dengan melakukan berbagai tindakan prefentif, semisal mengurangi penggunaan air tanah dan meningkatkan produksi air bersih olahan. Dengan demikian keseimbangan lingkungan di lingkungan perkotaan akan menjadi seimbang dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka
Barrow, C. J. 1999. Environmental management: principles and practice. Routledge Environmental Management Series.
BMKG. 2010. Data Potensi Air Tanah Kota DKI Jakarta.
BPS, 2010. Data Kependudukan Provinsi DKI Jakarta.
Ford, Andrew. 1999. Modelling the Environment: An Introduction to System Dynamics. Models of Environment Systems. Island Press. Washington. D.C. Covelo, California.
Muhammadi, Erman Aminulla, dan Budhi Soesilo. 2001. Analisis Sistem Dinamis: Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. Penerbit UMJ Press. Jakarta.

Minapolitan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Adipati Rahmat

Kajian Pengembangan Perkotaan. Program Studi Pascasarjana. Universitas Indonesia

Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, 10430, Indonesia

adipatirahmat@yahoo.com

ABSTRAK

Minapolitan pada dasarnya merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang dititikberatkan kepada pengembangan komoditas-komoditas unggulan di sektor perikanan sebagai basis perekonomiannya. Dengan kecenderungan kegagalan model pembangunan kutub tumbuh secara umum, model-model pengembangan kemandirian di daerah terus menerus digali. Penelitian ini dikembangkan dnegan mengangkat konsep Minapolitan sebagai pendorong kemandirian pembangunan di daerah, melalui kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir.

Keywords : Minapolitan, Daya Dukung, Daya Tampung

1. PENDAHULUAN

Rondinelli (1985) mengatakan bahwa konsep kutub pertumbuhan (growth pole), ditekankan pada investasi sektor-sektor industri-industri padat modal di pusat-pusat produksi utama. Kutub tumbuh ini diharapkan mampu menstimulasi dan menciptakan penyebaran pertumbuhan (spread effect) sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi wilayah yang lebih luas.

Minapolitan merupakan satu model pengembangan wilayah berbasis kutub tumbuh dengan mengedepankan pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai engine of development.

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu Kabupaten pemekaran baru yang merupakan daerah tertinggal. Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis kepada komoditas wilayah merupakan tantangan, mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model minapolitan yang berbasiskan kepada daya dukung dan daya tampung wilayah untuk menciptakan strategi pengembangan sebagai kutub tumbuh kemandirian daerah.

2.       MODEL DAN ANALYSIS

Minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan sektor perikanan budidaya sebagai basis perekonomian, dengan komoditas unggulan daerah masing-masing. Dengan basis pengembangan sektor budidaya unggulan sebagai kutub tumbuh, maka secara konseptual Minapolitan akan sangat sesuai untuk diterapkan sebagai strategi pengembangan daerah yang didukung dengan potensi sumberdaya alam tinggi seperti Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku ini.

Minapolitan secara konsep menjanjikan teratasinya permasalahan ketimpangan pembangunan karena mampu mendorong desentralisasi dan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong penciptaan urbanisasi (way of life) dalam arti positif dan  menanggulangi dampak negatif pembangunan.

Upaya pengembangan kawasan Minapolitan dimaksudkan untuk memberdayakan wilayah pesisir dengan komoditas unggulan, dengan tujuan membangun kemandirian usaha masyarakat pesisir untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja

Minapolitan akan membangun fungsi-fungsi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya baik kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem minabisnis.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data-data hasil pengukurang kualitas perairan, untuk dihitung daya dukung dan daya tampung perairan tersebut.

3.       HASIL

Hasil penelitian akan disampaikan dalam sub bab berikut ini.

3.1.    Local Quotient

Untuk menentukan sektor unggulan yang akan dikembangkan sebagai komoditas basis dalam Minapolitan ini adalah analisis LQ (Location Quotient). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu sektor telah dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri (subsisten), kurang atau justru lebih/surplus. Sektor yang surplus ini adalah sektor yang dikatakan sebagai sektor basis dan memiliki potensi ekspor. Analisis LQ dilakukan dengan membandingkan sektor di suatu wilayah terhadap lingkup yang lebih luas.

Hasil analisis LQ dari komoditas rumput laut jauh adalah sebesar 2,81. Jauh mengungguli komoditas lainnya yaitu KJA dan Kerang Mutiara. Dengan kata lain komoditas rumput laut dapat dijadikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk Minapolitan Seram Bagian Barat.

3.2.    Daya Dukung dan Daya Tampung

Perencanaan pengembangan sistem minapolitan diawali dengan mengenali daya dukung dari kawasan pesisir dari lokasi rencana. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu pilihan dalam menentukan daya dukung kawasan pesisir yang dalam hal ini adalah perikanan budidaya rumput laut.

Dengan bantuan SIG, secara spasial dipadukan beberapa data dan informasi tentang kondisi hidrooseanografi dalam bentuk lapisan (layer).

Tabel 1. Kondisi Hidrooseanografi

Data tersebut diatas ditumpanglapiskan (overlay) pada data yang lain, sehingga menghasilkan peta kesesuaian daya dukung yang mempunyai tingkat efisiensi dan akurasi yang cukup tinggi.

Gambar 1. Peta Daya Dukung Perairan

Dengan berbasiskan kepada peta daya dukung tersebut, maka daya tampung dari perairan tersebut akan dapat dihitung sebagai berikut.

• Luasan perairan dalam kategori sangat sesuai untuk budidaya rumput laut adalah seluas 4.207 Ha,
• Dengan mempertimbangkan alur pelayaran dan jarak antara unit budidaya, maka luasan budidaya yang akan digunakan untuk budidaya rumput laut hanya seluas 60% dari luasan yang sangat sesuai, yaitu 2.524 Ha.
• Dari kawasan pesisir seluas 2.524 Ha tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa daya tampung bagi budidaya rumput laut yang dapat dikembangkan dalam satu tahun adalah sebanyak 25,241 unit.

3.3.    Strategi Pengembangan Minapolitan

Strategi pengembangan Minapolitan SBB dibedakan kepada 4 sub sistem, yaitu :

1)    Up-stream agribussiness Subsistem

Up-stream agribussiness Subsistem, yaitu kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi primer seperti alat tangkap, kapal, dan lain sebagainya. (Rahardi et.al., 2001:6). Dalam Minapolitan SBB ini subsistem hulu difokuskan kepada penyediaan benih rumput laut yang berdasarkan hasil perhitungan jumlah unit rumput laut yang dapat dikembangkan dalam setahun, maka diperkirakan pada tahu yang sama akan dibutuhkan bibit sebanyak 1.211.557 bibit.

2)    Subsistem Minapolitan Usaha Tani

Subsistem usaha tani (on-farm agribussiness) merupakan kegiatan produksi perikanan primer, yakni pembudidayaan rumput laut. Berdasarkan hasil perhitungan daya tampung, maka jumlah rumput laut yang akan dibudidayakan adalah  sejumlah 25.241unit. Diperkirakan dari jumlah tersebut mampu dihasilkan sekitar 329.544 ton pertahun rumput laut basah.

3)    Subsistem Minapolitan Hilir

Down-stream agribussiness Subsistem merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah komoditi budidaya menjadi produk olahan. Saat ini masyarakat Kabupaten SBB baru mengembangkan budidaya rumput laut hingga sebagai produksi basah, seharga Rp.5.000.- per kilogramnya. Dengan melakukan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi karaginan, maka harga rumput laut olahan tersebut bisa mencapai Rp. 180.000.- per kilogram.

Down-stream agribussiness juga mencakup perkiraan jalur pemasaran produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil kajian, maka pemasaran hasil olahan akan ditujukan kepada

• Kota Piru, Kabupaten SBB,
• Kota Ambon, Provinsi Ambon,
• Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tenggara
• Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
• Ekspor ke Jepang, Taiwan dan Singapura.

4)    Subsistem Minapolitan Penunjang

Agrosupporting institutions subsistem diarahkan untuk menyediakan jasa-jasa pendukung kegiatan Minapolitan SBB seperti penyediaan layanan perbankan, pelatihan bagi masyarakat pembudidaya, penyediaan infrastuktur, dan sarana prasarana.

Sarana yang dibutuhkan untuk mendukung minapolitan SBB ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Jaringan jalan dari Dusun Wael (Pusat Produksi) ke Kota Piru (Pusat Pengolahan dan Pemasaran),
2. Pembangunan dermaga nelayan di Dusun Wael (Pusat Produksi),
3. Pelatihan pengolahan rumput laut di Dusun Wael,
4. Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Kota Piru,
5. Penyediaan sarana listrik dan air bersih di Dusun Wael.

Kelembagaan juga merupakan sarana penunjang yang menjadi bagian dari strategi pengembangan Minapolitan SBB. Dimana kelembagaan tersebut akan terdiri dari masyarakat nelayan, Pemerintah dan Swasta. Kelembagaan ini akan berguna dalam memfasilitasi hubungan antara kelompok nelayan dengan Swasta, misalnya untuk menentukan harga yang saling menguntungkan.

3.4.    Investasi Budidaya Rumput Laut

Untuk menciptakan program yang tepat sasaran dan realistis, maka dikembangkan rencana investasi yang riil, sebagai berikut.

• Berdasarkan perhitungan, kebutuhan investasi budidaya rumput laut per unit di Kabupaten SBB adalah Rp. 38.125.000.-.
• Maka nilai total investasi yang dibutuhkan adalah senilai Rp. 962.304.630.750.
• Dari investasi tersebut, diperkirakan akan mendatangkan keuntungan kotor sejumlah Rp. 1.318.174.348.493.-.
• Keuntungan tersebut akan mampu memberikan penghasilan sebesar Rp. 234.983,-  bagi 126.204 tenaga kerja yang dilibatkan.

1. 4.       KESIMPULAN

Minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan sektor perikanan sebagai basis perekonomian, dengan komoditas unggulan daerah masing-masing. Dengan basis pengembangan sektor unggulan sebagai kutub tumbuh kemandirian daerah, maka secara konseptual Minapolitan akan sangat sesuai untuk diterapkan sebagai strategi pengembangan daerah pesisir di Indonesia.

Berkembangnya kota sebagai pusat pertumbuhan temyata tidak memberikan trickle down effect, tetapi justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah sekitarnya (backwash effect). Urban bias tersebut terjadi akibat kecenderungan pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan (growth poles) yang semula diarahkan untuk menimbulkan terjadinya tricle down effect dari kutub pusat pertumbuhan ke wilayah hinterland-nya, namun ternyata net-effect-nya malah menimbulkan pengurasan sumberdaya secara besar-besaran (masive backwash effect), dengan perkataan lain, secara ekonomi telah terjadi transfer neto sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara besar besaran.

Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Seram Bagian Barat ini menawarkan proses penciptaan nilai tambah pada tingkat perdesaan. Yang artinya, kawasan perdesaan didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan bahan olahan atau industri hasil perikanan.

Metode dan model digunakan melalui analisis daya dukung dan daya tampung untuk mengetahui berapa kemampuan daerah untuk mengembangkan Minapolitan yang kemudian diturunkan kedalam strategi-strategi subsistem yang terintegrasi.

Dengan demikian Minapolitan SBB ini diharapkan dapat mendorong penduduk perdesaan untuk tetap tinggal di perdesaan melalui investasi di wilayah perdesaan dengan menciptakan daerah yang mandiri dan otonom.

References

Rustiadi E, and Hadi S. Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan Dan Pembangunan Berimbang. 2004

Rondinelli, A.D. Applied Methods of Regional Analysis   The Spatial Dimensions of Development Policy.1985

Hansen, N. The Role of Small and intermediate Sized Cities in National Development Processes and Strategies. 1982

Earth Hour selalu disambut dengan sangat baik setiap tahunnya. 128 Negara mematikan listrik untuk menunjukkan bahwa aksi individu yang sederhana sekalipun bila dilakukan secara massal akan membuat kehidupan kita di Bumi kearah yang lebih baik.

Earth Hour sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan keberlanjutan Bumi kita. Namun pesan Earth Hour adalah lebih dari sekedar menekan saklar lampu sekali dalam setahun, karena sejatinya Earth Hour lebih kepada mengedepankan perubahan gaya hidup menjadi lebih hemat energi dalam kehidupan sehari-hari kita.

Sampai disini tentunya mulai membosankan, karena wejangan seperti ini bisa mengalir secara normatif dari siapa saja kepada siapa saja setiap hari. Tapi apakah anda punya tiga pohon tertanam di rumah anda? Saya punya, karena pada dasarnya 1 pohon mampu memberikan O₂ bagi 2 orang dalam 20 tahun masa hidupnya, karena itu saya menanam tiga pohon dirumah saya. Satu untuk saya dan istri saya, satu untuk kedua anak saya, dan satunya lagi untuk mobil saya.

Atau bagaimana anda bepergian selama ini? Dalam sebulan mobil saya melepas sekitar 45 kilogram CO₂ keudara. Nilai tersebut adalah 23 hari kerja dikalikan rerata 140 gram C02 yang dikeluarkan mobil Kia setiap kilometernya dikalikan 14 km pergi pulang dari rumah ke tempat bekerja. Saya juga mengeluarkan biaya lebih dari Dua juta rupiah setiap bulannya untuk energi fosil yang dibakar mobil saya.

Earth Hour menginspirasi saya untuk mencoba melalukan transisi moda perjalanan sehari-hari. Hasilnya, saya berhasil menekan buangan C02 saya menjadi 32 kilogram setiap bulannya. Transisi moda ini juga membantu saya melakukan penghematan hingga 1,6 juta setiap bulannya. Transisi ini bisa jauh lebih baik jika saja mekanisme park and ride di Jakarta sudah terintegrasi, untuk menyemangati bepergian dengan kendaraan umum.

Setiap manusia memiliki carbon footprints-nya sendiri-sendiri. Namun jumlahnya sangat kontekstual akibat variasi kebutuhan, hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun perubahan selalu dimulai dengan langkah individual yang kecil dan sederhana. Sama sekali tidak perlu suntikan dana ataupun teguran alam untuk merealisasikan kesadaran kita demi Bumi yang lebih baik.

Earth Hour adalah tentang memancing semangat, menyuarakan kepedulian dan bekerja sama dalam efisiensi energi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Bumi kita. Earth Hour tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai satu jam dalam hidup kita, tapi hidup kita lah yang terrefleksikan dalam satu jam Earth Hour. Hargailah kampanye Earth Hour dengan menyayangi satu-satunya yang kita miliki bersama, Bumi kita. Karena, kita hanya punya Satu Bumi, tak ada yang lain.

Makalah ini berupaya mengangkat isu strategis dari perspektif kajian perkotaan melalui aplikasi teori-teori yang dipelajari untuk membahas isu-isu strategis tersebut.
1.2. Lingkup Bahasan
Lingkup kajian ini akan berupaya membahas evaluasi program mitigasi bencana dalam mengurangi dampak bencana yang berpotensi mengancam keberlangsungan kota-kota di kawasan pesisir Indonesia.
Lingkup wilayah dari kajian ini akan mengangkat 4 (empat) kota-kota pesisir di Indonesia yang berdasarkan superimpose dari Peta Indeks Kerawanan Bencana termasuk kedalam Empat kriteria kebencanaan, yaitu rawan bencana gunung api, rawan bencana gempa bumi, rawan bencana erosi dan rawan bencana tsunami. Kota-kota tersebut adalah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Ambon di Provinsi Maluku.
1.3. Permasalahan
Isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut :
• Bahwa antara kota kecil dan kota besar sama-sama memerlukan pendekatan mitigasi bencana yang komprehensif, karena sebagai tempat tinggal manusia, baik besar maupun kecil sama-sama membutuhkan perhatian yang seimbang,
• Berdasarkan hasil rekapitulasi kebencanaan dari Kompas tertanggal 20 Desember 2010, tercatat bahwa sepanjang Tahun 2010, terdapat sejumlah 23 bencana yang terjadi di seluruh nusantara, dengan 30% dari bencana tersebut terjadi di kawasan pesisir. Bencana terbesar adalah tsunami Mentawai di Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah korban jiwa 448 orang dikabarkan meninggal.

2. TINJAUAN LITERATUR
2.1. Kebijakan Penanganan Bencana di Indonesia
Belajar dari pengalaman menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami aceh dan nias pada 26 desember 2004, bangsa indonesia menyadari akan pentingnya mempunyai sistem penanggulangan bencana yang tepat untuk mengantisipasi setiap kejadian bencana.
Untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang handal diperlukan beberapa subsistem yang harus terus diperkuat yaitu legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembangunan sistem penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang berlangsung terus mengingat ancaman yang berkembang secara dinamis.
Sistem yang dibangun adalah sistem penanggulangan bencana yang berlandaskan pada undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan komitmen bangsa indonesia dalam melindungi warga dan seluruh tumpah darahnya.
Salah satu amanat undang-undang no. 24 tahun 2007 adalah pembentukan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditetapkan dengan peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 pada tanggal 26 Januari 2008. Badan ini memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana khususnya pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB didikung oleh kementrian/lembaga serta organisasi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan ditingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang merupakan satuan kerja perangkat daerah.
BNPB dengan segala tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, didukung seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan terus berusaha untuk mengantar bangsa indonesia menuju terbentuknya bangsa yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.
2.2. Kebencanaan di Indonesia
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Pada dasarnya bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian.
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster) . Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:
• Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation)
• Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
• Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).
Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600–2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600–2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

3. METODE PENELITIAN
Kajian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kasus (multiple case studies) . Kajian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil kuisioner para pengambil kebijakan dalam upaya program mitigasi bencana terhadap empat Kota di Indonesia yang berdasarkan Peta Indikasi Kerawanan Bencana berada dalam kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kota Padang, Kota Ambon, Kota Maumere dan Kota Manado.
Kajian ini diawali dari pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu :
• Apa dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana?
• Seberapa efektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah?
• Upaya-upaya apakah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah umum yang sering ditemui dalam upaya penanggulangan bencana.
Penelitian ini didasarkan kepada studi kebijakan terkait mitigasi bencana, literatur terkait dan kuisioner kepada narasumber. Narasumber yang dimintai keterangan merupakan pejabat dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah dari empat Kota yang menjadi wilayah kajian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Olah Kuisioner
Kuisioner dikirimkan via email kepada pejabat pemangku kepentingan di Instansi Bappeda dari empat kota yang menjadi objek penelitian. Kuisioner kemudian diisi dan dikirimkan kembali untuk dilakukan pengolahan. Pembahasan terhadap hasil kuisioner akan dibedakan dibagi berdasarkan pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :
1) Dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana.
Pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan dari isu dasar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan program mitigasi bencana.
Hasil olah kuisioner menunjukkan bahwa frekuensi bencana merupakan dasar utama dibalik keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan program mitigasi bencana. Di Kota Padang misalnya, menganggap bahwa tingginya frekuensi banjir menyebabkan program mitigasi bencana diarahkan kepada program-program untuk mengurangi dampak jika terjadi banjir atau bersiap-siap jika terjadi tsunami dalam skala besar.
2) Tingkat keefektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah?
Pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan dari isu seberapa efektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil olah kuisioner, diketahui bahwa tingkat keefektifan dari upaya mitigasi bencana paling efektif dalam program rebuilding people. Dalam artian bahwa program mitigasi bencana diarahkan untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana. Awareness. Kesiapan ini menjadikan ketika terjadi bencana, masyarakat tidak mengalami “chaos”. Dan ketika program-program mulai berjalan, maka masyarakat akan cepat bangkit dan membangun kembali Kota Pesisirnya yang rusak.
Dalam kuisioner yang disebarkan terdapat satu pertanyaan yang sifatnya terbuka, yakni “upaya-upaya apakah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah umum yang sering ditemui dalam upaya penanggulangan bencana”. Pertanyaan tersebut kemudian menghasilkan jawaban yang beragam, yang diperkirakan disebabkan oleh bervariasinya permasalahan dan kendala dari masing-masing daerah.

4.2. Mitigasi Bencana di Indonesia
Dalam satu dasawarsa terakhir, pemberitaan di media tidak penah sepi dari topik bencana menghiasi headlinenya. Pemberitaan akan situasi banjir terakhir, gempa dengan potensi tsunami atau gempa bumi yang mengguncang tempat tinggal saudara dan kerabat diseluruh penjuru negeri. Siaran televisi menunjukkan rumah-rumah yang rusak berat dan jalan-jalan yang tidak dapat dilalui. Pemerintah daerah kemudian menuntut bantuan tanggap bencana dari Pemerintah Pusat. Sementara para korban bencana tersiksa di pengungsian, Badan Koordinasi Bencana Nasional dan instansi serta lembaga swadaya lainnya mulai menjalankan program rehabilitasi dan program-program pembangunan kembali untuk memulihkan denyut kehidupan yang melemah. Skenario ini sudah berlangsung begitu sering, dengan frekuensi dan kuantitas yang semakin besar setiap saat terjadinya. Bahkan, dalam satu dekade terakhir (2000-2010), Indonesia menerima bencana-bencana yang terbesar dan terparah sepanjang sejarah.
Kenapa tingkat kerusakan dari bencana-bencana ini menjadi semakin membesar. Apakah kita harus terus menjadi penonton atas bencana yang semakin besar dan terus-terusan mengeluarkan biaya dalam jumlah yang luar biasa besar untuk terus-terusan membangun kembali kerusakan yang diakibatkan oleh bencana?
Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa sistem kebencanaan di Indonesia hingga saat ini masih berputar pada upaya penanggulangan dampak bencana, dan belum menyentuh upaya perencanaan pra bencana dan pasca terjadinya bencana. Amerika Serikat memiliki Undang-undang Stafford-nya, yang menjadi payung hukum atas upaya mitigasi bencana alam sejak Tahun 1988. Stafford Act menyatakan bahwa program mitigasi bencana harus dievaluasi terus menerus agar terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dilapangan, skenario bencana, proses gejala alam dan terutama bagaimana mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dimasa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Perencanaan yang komprehensif terdiri dari perencanaan yang bersifat regional dan detail. Perencanaan regional mencakup pemetaan potensi bencana di wilayah masing-masing. Pemahaman atas potensi ancaman bencana menjadi strategi mitigasi. Dalam perencanaan strategi mitigasi inilah perencanan ilmiah bisa bertemu dengan usulan dari masyarakat.
Perencanaan regional dirinci lagi dalam perencanaan detail. Sebgai contoh, mitigasi daerah rawan gempa membutuhkan perencanaan detail terkait dengan standar desain bangunan. Mengingat luasnya wilayah indoneisa dan bervariasinya potensi rawan bencana masing-masing wilayah, maka penanganan bencana tidak bisa bergantung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dengan adanya peta indikasi kerawanan bencana, seharusnya perencanaan mitigasi bencana harus berbasiskan kepada faktor resiko. Untuk daerah yang potensi rawan bencananya tinggi, penjabaran mitigasi resiko ke dalam bentuk perencanaan bahkan harus sangat detail. Jika perlu, sampai kepada skenario terburuk yang bisa terjadi. Dari skenario tersebut bisa dikembangkan identifikasi sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya menyangkut orang, biaya dan peralatan. Dari pemetaan bisa terlihat kekurangan atau kelemahan yang perlu ditutup akan diambil dari mana.
Perencanaan regional dan detail tersebut kemudian diintegrasikan kepada rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Perencanaan regional akan penting untuk dimasukkan kedalam rencana pembangunan supaya terdapat anggaran yang menyokongnya. Sehingga kalau tidak diintegrasikan akan sangat percuma, karena juga tidak realistis dan tidak menjadi prioritas pembangunan nasional.
Anggaran juga harus diperhatikan, karena saat ini menjadi kendala, berdasarkan BNPB, dibutuhkan anggaran Rp. 64,475 triliun untuk program penanggulangan bencana nasional selama lima tahun. Anggara tersebut akan dibutuhkan untuk penguatan peraturan dan perundangan dan kapasitas kelembagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA
Barrow, C. J. Environmental management: principles and practice. Routledge Environmental Management Series. 1999
BNPB. Peta Indeks Resiko Bencana. 2010. Diunduh dari www.bnpb.go.id pada hari Selasa 22 Desember 2010
Creswell, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. SAGE, 2003
Isworo, Brigitta. Perlukah Menunggu Bencana Besar. Kompas. Senin, 20 Desember 2010. Halaman 37.
Kompas. (2010). Rekapitulasi Kebencanaan Indonesia di Tahun 2010
Leitman, Josef. (1999). Sustaining Cities : Environmental Planning and Management in Urban Design
Schmidt-Thome. (2006). Integration of natural hazard, risks and climate change
Natural hazard mitigation: recasting disaster policy and planning. David R. Godschalk. Island Press, 1999

2. TINJAUAN LITERATUR
Bergel (1955) menyebutkan bahwa fungsi kota merupakan keterkaitan antara berbagai faktor seperti struktur ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi dan lain sebagainya. Disebutkan juga bahwa fungsi, dapat ditelusuri sebagai titik awal dalam pemahaman struktur sebuah kota, karena fungsi sebuah kota akan sangat dipengaruhi oleh faktor demografi (seperti ukuran dan kepadatan), faktor ekonomi (pendapatan dan pertumbuhan) dan lain sebagainya. Menurut Bergell, dengan memahami keterkaitan kota dengan fungsinya, maka kita dapat melihat perkembangan kota tersebut. Peranan-peranan apa yang dimainkan oleh Kota tersebut dalam konstelasi yang lebih besar. Karena fungsi-fungsi sebuah kota merupakan identitas, jatidiri dari kota yang bersangkutan.
Perkembangan kota, proses urbanisasi dan dampaknya terhadap masyarakat telah melahirkan fungsi-fungsi kota yang baru. Disiplin ilmu urban ekonomi dan geografi perkotaan, upaya mengklasifikasikan suatu kota dilakukan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi utama mereka seperti perdagangan, agama, politik dan lain sebagainya seiring dengan pertumbuhan kota dan kehidupan sosial masyarakatnya.
Pirenne (2006) , dalam studi sejarah tentang kota-kota abad pertengahan di Eropa, telah menganalisis fungsi kota dan struktur mereka kedepan. Pirenne menyebut kota dengan fungsi politik sebagai jenis Liege; dan kota dengan fungsi utama ekonomi sebagai jenis Flemish. Flemish sendiri dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi dua yaitu kota komersial dan keuangan, dan kota Industri.
Atas dasar urban process tersebut, Pirenne dan ilmuwan sosial lainnya seperti Thrupp (1989) telah mencoba menganalisis fungsi-fungsi kota di kota-kota abad pertengahan Eropa. Demikian pula Weber yang menyampaikan bahwa proses perkotaan harus didasarkan pada analisis sifat fungsi kota dan hubungannya dengan peranan kota tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Sebagaimana yang disampaikan Quinn (1967), bahwa suatu kota merupakan salah satu bagian khusus dari kegiatan ekonomi yang lebih besar.

3. JAKARTA SEBAGAI KOTA PANTAI
Kota Jakarta sebagai tumbuh sebagai Kota pantai, dan hingga kini telah menjelma sebagai Kota Metropolitan dengan berbagai fungsi baru yang jauh lebih dominan daripada fungsi-fungsi kota pantainya. Berdasarkan sejarahnya , perkembangan Kota Jakarta dapat dibedakan sebagai berikut.
1) Era Sunda Kelapa (397–1527)
Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.
2) Jayakarta (1527–1619)
Orang Portugis merupakan orang Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, walikota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti “kota kemenangan”. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan di Kesultanan Banten.
3) Batavia (1619–1942)
Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. (Lihat Batavia). Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Waktu itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan.
4) Djakarta (1942–1972)
Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI).
Semenjak dinyatakan sebagai ibukota, perkembangan Kota Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja yang hampir semua terpusat di Jakarta. Sehingga kurun waktu yang sangat singkat jumlah penduduknya menjadi berkali lipat mengikuti fungsi-fungsi barunya yang berlipat juga. Saat ini, di era Jakarta sebagai Kota Metropolitan, Kota Jakarta telah kehilangan identitasnya sebagai kota pantai akibat fungsi kota pantainya yang kalah dominan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia yang merupakan negara maritim dengan dominasi luas lautan dibanding luas daratan, kota pantai (pesisir) tumbuh dan berkembang disepanjang pesisirnya. Kota pantai sendiri menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan diartikan sebagai suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap langsung ke laut, sungai, danau dan sejenisnya.
Di Jakarta, wilayah waterfront tersebut pada mulanya merupakan simpul akhir untuk tempat penyimpanan sementara serta bongkar-muat barang yang diperdagangkan sebelum dikirim kewilayah lain, dengan kata lain biasa disebut sebagai daerah dermaga atau Dockland.
Sebagai bagian dari kawasan pesisir, pesisir Kota Jakarta mempunyai karakteristik open acces, multi use namun rentan terhadap kerusakan serta perusakan. Tingginya nilai strategis dan dengan terdapat berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif menjadikan Kota Jakarta berperan menjadi prime mover, tidak hanya wilayah sekitarnya, namun juga di tingkat nasional. Bahkan secara historis, Kota Jakarta telah menunjukan bahwa keberadaannya di wilayah pesisir telah mengciptakan fungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.
4.1. Perkembangan Peran Kota Pantai Jakarta
Dengan meninjau Kota Jakarta dari berbagai aspek, kita dapat melihat perkembangan Kota Pantai Jakarta, sebagai berikut :

1) Secara sosial,
Jumlah penduduk di pesisir Kota Jakarta saat ini telah menjadi sangat besar, dan menggenerate urbanisasi Kota Jakarta kepada wilayah sekitarnya. Pertumbuhan Kota Pantai Jakarta telah mendorong terciptanya berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Rawamangun, dan Pejompongan. Namun perkembangan penduduk tersebut juga menyebabkan banyaknya mata pencaharian dalam sektor marjinal seperti buruh pelabuhan, nelayan kecil, i ndustri perikanan rumah tangga dan lain-lain, sehingga tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pantai Jakarta secara rata-rata menjadi sangat rendah. Tingkat pendidikan yang belum memadai bagi sebagian besar masyarakatnya juga membuat sulit Kota Pantai Jakarta sulit untuk berkembang.
2) Secara administratif
Saat ini, dalam era otonomi daerah, terdapat kecenderungan bawah masing-masing daerah otonom memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayahnya. Kondisi ini berpotensi memunculkan adanya konflik kepentingan dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisir. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya pesisir yang ada serta karakteristik wilayah pesisir yang open acces sehingga mendorong wilayah pesisir telah menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (multi-use). Jakarta pun demikian, otonomi telah membuat kawasan pesisir Jakarta dimanfaatkan secara tidak terkendali, sehingga mengakibatkan daya dukung dan daya tampung pesisir Kota Jakarta menurun secara siginifikan, yang pada gilirannya, ketika sumberdaya menipis, maka kawasan pesisir Jakarta akan ditinggalkan.

3) Secara fisik,
Kota pantai Jakarta merupakan pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi, dimana didalamnya terkandung berbagai aset sosial dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan finansial yang sangat besar. Akan tetapi pembangunan kota pantai Jakarta saat ini berpotensi memberikan dampak lingkungan yang merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daratan, seperti industri, pariwisata, permukiman dan sebagainya. Demikian pula dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta dan pembangunan dermaga perhubungan laut. Pencemaran akibat kegiatan industri, rumah tangga dan pariwisata di darat (land-based pollution sources) maupun akibat kegiatan di laut (marine-based pollution sources) termasuk perhubungan laut.
4) Secara biofisik,
Kota pesisir pada umumnya berpotensi sebagai pusat biodiversity laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Kemudian dengan adanya ancaman kenaikan muka air laut (sea level rise) sebagai akibat fenomena global warming memberikan dampak yang serius yang perlu diantisipasi penanganannya. Kenaikan muka air laut akan mengakibatkan dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi air laut, (d) ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Fakta bahwa luas hutan mangrove di Jakarta terus mengalami penurunan dan apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka mengakibatkan terjadinya abrasi pantai, tingkat pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan. Yang pada gilirannya akan merugikan keberadaan Kota Pantai Jakarta itu sendiri.
5) Secara ekonomi,
Kota pantai Jakarta memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam PDB nasional. Selain itu, pada Kota pantai Jakarta juga terdapat berbagai sumber daya masa depan dengan potensi yang belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi perikanan sekaligus investasi yang dapat berperan di dalamnya. Akan tetapi kemiskinan masyarakat pesisir dapat memperberat tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir menjadi tidak terkendali. Hal ini makin diperparah dikarenakan kerangka hukum yang tidak jelas, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan berlebih (over exploitated) pada sumberdaya hayati laut.
4.2. Perkembangan Fungsi Kota Pantai Jakarta
Kota Pantai Jakarta merupakan suatu kawasan yang sangat cepat berkembang karena didatangi oleh masyarakat pendatang dengan latar belakang dan asal yang berbeda-beda akan tapi bertujuan sama, yaitu mencari penghasilan yang lebih baik dengan berbagai mata pencaharian. Selain itu karena kedekatannya dengan sumberdaya air, maka pemanfaatan sumberdayanya akan menciptakan suatu kumpulan nelayan yang lama kelamaan akan membentuk suatu perkampungan/komunitas nelayan, seperti kampung nelayan muara baru atau di penjaringan.
Disamping itu tumbuhnya simpul-simpul aktifitas industri dan perdagangan didalamnya akan membuat kota mekar secara fisik, simpul-simpul wilayah perdagangan akan tumbuh pula di sepanjang wilayah pesisir Jakarta Utara yang pada akhirnya akan menciptakan wilayah baru yang didiami masyarakat dengan segala aktifitasnya. Hal ini disebabkan karena fungsi Kota Pantai Jakarta menjadi penampung kegiatan utama kota dan secara struktural kota tersebut berfungsi sebagai pusat pusat pelayanan dan orientasi perkembangan.

Secara umum fungsi Kota Pantai Jakarta merupakan pencerminan dari beberapa kegiatan utama Kota Jakarta. Beberapa fungsi Kota Pantai Jakarta yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.
1) Fungsi Kota Pantai Jakarta sebagai Kawasan Industri
Kota Pantai Jakarta saat ini masih menghadapi masalah yang mendasar, yaitu tingkat sosio-ekonomi dari sebagian besar masyarakatnya yang masih rendah, dan banyak yang masih di bawah garis minimal untuk hidup layak. dimana tingkat pendidikan yang secara rata-rata masih rendah. Kondisi ini membuat faktor kedisiplinan dan kreatifitas yang tinggi dalam menghadapi hidup menjadi suatu hal yang langka di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar masyarakat Kota Pantai Jakarta masih bekerja pada sektor marginal, misalnya sebagai nelayan kecil, buruh pelabuhan, buruh kapal dan lain-lain.
2) Fungsi Kota Pantai Jakarta sebagai Kawasan Permukiman
Pembangunan Kota Pantai Jakarta sebagai kawasan permukiman mewah merupakan salah satu aktivitas yang terjadi pada akhir-akhir ini, seperti kawasan permukiman pantai indah kapuk atau kelapa gading. Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih belum ideal karena beberapa persyaratan belum bisa dipenuhi, misalnya dalam struktur dan desain bangunan, keserasian dengan bangunan disekitarnya dan ketersediaannya areal yang bebas dinikmati oleh publik (public space).
3) Fungsi Kota Pantai Jakarta sebagai Kawasan Pelayanan Jasa dan Perdagangan.
Salah satu jasa/pelayanan Kota Pantai Jakarta adalah adanya pelabuhan, baik pelabuhan umum maupun pelabuhan perikanan. Bahwa lebih dari 60% transportasi barang dan jasa di Indonesia menggunakan jasa laut di pelabuhan Tanjung Priok (Dirjen Hubla, 2003). Hal ini adalah indikator pentingnya peranan pelabuhan di Kota Pantai Jakarta. Pelabuhan juga berperan strategis dalam usaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dimana pelabuhan juga berfungsi sebagai tempat koleksi, produksi, sentra kegiatan dan distribusi sumberdaya tersebut. Disamping itu adanya aktivitas bisnis, perbankan, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain di Kota Pantai Jakarta menjadikan kawasan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
4) Fungsi Kota Pantai Jakarta sebagai Kawasan Wisata
Wilayah pesisir menurut Dahuri (1996) memiliki daya tarik untuk wisatawan karena keindahan dan keaslian lingkungan. Hal ini dimanfaatkan para pengembang untuk menciptakan berbagai wahana wisata seperti Ancol sebagai daerah wisata dan rekreasi adalah karena Kota Pantai Jakarta memiliki daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti berenang, mendayung, mancing, berjemur di pantai yang mana keseluruhan kegiatan tersebut lebih memuaskan dilakukan di wilayah pesisir dari pada tempat lain.
5) Fungsi Kota Pantai Jakarta sebagai Kawasan Konservasi
Degradasi habitat yang banyak ditimbulkan oleh aktivitas manusia di Kota Pantai Jakarta adalah karena adanya pemanfaatan ruang untuk pertambakan, permukiman, industri, wisata, reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Degradasi ini akan menyebabkan hilangnya fungsi dari habitat itu sendiri dalam melindungi pantai dan sumberdayanya. Ekosistem sumberdaya Kota Pantai Jakarta merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan non hayati yang saling berinteraksi dan berhubungan. Sehingga perlu ada upaya dalam rangka mempertahankan wujud Kota Pantai Jakarta untuk mempertahankannya sebagai kawasan konservasi, pelestarian cagar alam, vegetasi unik dan bangunan bersejarah.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Apa sebenarnya fungsi Kota Jakarta yang sebenarnya?. Walikota DKI Jakartamenyebutkan bahwa mereka menempatkan Jakarta sebagai service city, yang dalam artian akan mengembangkan Kota Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa. Fungsi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari fungsi awal Kota Jakarta sebagai Kota Pantai, yaitu perdagangan dan jasa, namun yang membedakan adalah jenisnya. Jika dahulu Jakarta terkenal akan pelabuhannya, sekarang fungsi perdagangan dan jasanya lebih mengarah kepada layanan perdagangan dan jasa didarat.
Apa yang bisa ditangkap dari kecenderungan tersebut. Apakah fungsi tersebut adalah fungsi baru, atau fungsi lama yang dikemas dengan label baru?. Para pakar perkotaan saat ini percaya bahwa, dalam pandangan mereka, kemajuan teknologi informasi dan transportasi justru telah menghambat perkembangan kota. Saat ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bagi Kota Jakarta justru telah menekan kemajuan Kota dan malah menarik para pengadu nasib dan justru menolak para investor.
Fungsi-fungsi yang semula timbul akibat kemajuan positif Kota Pantai Jakarta, sekarang justru malah beralih kepada fungsi-fungsi baru yang tidak sesuai dengan identitas kota. Dengan mengembangkan kawasan secara sprawl dan tidak beraturan kesegala arah, Kota Jakarta yang tadinya adalah Kota Pantai menjadi berkembang sangat besar, tidak terata dan sangat sulit dikendalikan.
Kemacetan, polusi air dan udara dan kawasan kumuh seakan-akan menjadi identitas baru. Hal-hal yang mengganggu tersebut, hanya akan ditolerir oleh para pengadu nasib yang tidak keberatan dengan kondisi tersebut, sementara investor yang justru memiliki kapasitas untuk membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik justru malah menghindar. Sulit dibantah bahwa Kota Jakarta mengalami degradasi, dan bukan perkembangan. Degradasi yang sangat mungkin tidak dapat dipulihkan.

Di Kota-kota bagian Selatan dan Barat Amerika Serikat, populasi perkotaan tumbuh dengan cepat, seperti Jakarta. Joel Garreau pada Tahun 1991 menerbitkan buku dengan judul Edge Cities. Diceritakan bahwa kota-kota tua di Amerika, berkembang sporadis tanpa memastikan pentingnya berkelanjutan aglomerasi perkotaan.
Melihat perkembangan fungsi-fungsi Kota Jakarta saat ini, dan membandingkannya dengan fungsi-fungsi ideal kota, maka dapat dimengerti bahwa pada dasarnya, kota diciptakan senyaman mungkin bagi masyarakatnya untuk hidup. Di Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan, Pemimpin Kota memiliki kewajiban untuk membangun kota-kota mereka. Sedangkan Pemimpin Negara harus fokus pada kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan tidak mendukung setiap wilayah tertentu.
Sebagai Kota Pantai yang juga Ibukota Negara, Kota Jakarta harus mempertimbangkan baik-baik setiap kebijakan yang akan diambil dan diaplikasikan agar dapat mempertahankan kedua fungsi tersebut secara selaras. Para pengambil kebijakan di tingkat lokal dan nasional harus mempertahankan netralitas dalam mengambil keputusan, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara fungsi-fungsi tersebut. Misalnya Walikota menerapkan kebijakan untuk menjaga citra kawasan pusat pemerintahan dari kekumuhan, dan Pemerintah Negara bisa memberikan subsidi dalam membantu penanggulangan kemiskinan dan kebodohan di wilayah pesisir Kota Pantai Jakarta.
Are cities here to stay?. Membayangkan masa depan Kota Pantai Jakarta akan membutuhkan pemahaman terhadap fungsi-fungsi yang mereka emban. Pada akhirnya, memang benar bahwa masa depan Kota Pantai Jakarta akan tergantung pada desakan fungsi-fungsi mereka untuk berkembang.

DAFTAR PUSTAKA
Barrow, C. J. Environmental management: principles and practice. Routledge Environmental Management Series. 1999
Bergel, E.F. Urban Sociology, 109 New York. McGraw Hill. 1955.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman Kota Pantai. Direktorat Tata Ruang, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2006
Pirenne, Henri dan Ivy E. Clegg. An Economic and Social History of Medieval Europe. Taylor & Francis, 2006
Thrupp. Sylvia L. The merchant class of medieval London, 1300-1500. University of Michigan Press, 1989
Wikipedia. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. http://id.wikipedia.org. 2010

2. TINJAUAN LITERATUR
Menurut Winslow dalam The Untilled Fields of Public Health, Kesehatan Masyarakat merupakan ilmu dalam mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan bukan individu, oleh karena itu analisis kesehatan dilakukan pada tingkatan kelompok masyarakat dan bukan pada tingkatan individu. Populasi dari masyarakat yang dimaksud dapat berupa segelintir orang ataupun sekaligus melibatkan masyarakat dari keseluruhan suatu negara.
Dalam aspek kesehatan masyarakat, intervensi difokuskan kepada upaya untuk mencegah dan bukan kepada mengobati penyakit tersebut. Karena itu promosi perilaku hidup yang sehat merupakan hal yang utama dalam aspek kesehatan masyarakat. Namun bisa saja pengobatan penyakit secara individual dipandang sebagai langkah pencegahan, selama dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut untuk menyebar kepada orang lain, seperti untuk mencegah wabah penyakit menular.
Kesehatan masyarakat pada dasarnya meliputi kepada 11 (sebelas) aspek yang berbeda sekaligus, yaitu :
1) Biostatistics
2) Epidemiology
3) Health Services Administration/Management
4) Behavioral Science/Health Education
5) Environmental Health
6) Maternal and Child Health
7) Nutrition
8 ) International/Global Health
9) Public Health Laboratory
10) Practice Public Health
11) Policy Public Health Practice
Dari kesebelas aspek tersebut, aspek yang akan dibahas pada makalah ini adalah kesehatan lingkungan permukiman, yang meliputi diantaranya : air quality, food protection, solid waste management, water quality, housing quality, dan vector control.

3. KASUS MASYARAKAT PEMULUNG KAMPUNG JURANGMANGU
Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan yang berdasarkan prinsip kesehatan dapat dikatakan tidak memenuhi aspek-aspek kelayakan huni. Responden merupakan masyarakat pemulung sampah (selanjutnya akan disebut penghuni Kampung Jurangmangu), Kecamatan Jurangmangu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; yang terdiri dari 20 keluarga, berjumlah total 73 orang.
Masyarakat Kampung Jurangmangu sudah tinggal dilokasi tempat penampungan sampah sementara di Kecamatan Jurangmangu ini selama lima belas tahun. Diawali dengan pindahnya keluarga Ibu Sugilah dan suaminya ke lokasi TPS ini. Kemudian mereka sedikit demi sedikit membangun hunian permanen di tengah kumpulan sampah tersebut. Dari penghasilan penjualan barang-barang yang masih dapat dijual, mereka mampu menghidupi dirinya dan keluarganya hingga lima belas tahun ini. Seiring waktu, jumlah pemulung yang tinggal menjadi semakin banyak, hal ini karena mereka juga memiliki hubungan kekerabatan (karena asal kampung yang sama) dan sifat yang memang sangat toleran antar sesama pemulung.
Di TPS Jurangmangu ini, sekarang telah tercipta kawasan permukiman yang terdiri hingga 20 kepala keluarga. Secara administratif mereka tidak diakui oleh kepala daerah setempat, karena mereka tinggal diatas tanah yang tidak jelas status lahannya dan dianggap lebih memberikan dampak buruk kepada image kawasan sekitarnya. Sifatnya yang ilegal tersebut, membuat mereka tidak ada yang memiliki kartu tanda penduduk setempat, sehingga dalam memperoleh akses kepada kesehatan mereka sangat kesulitan karena puskesmas Jurangmangu hanya membatasi jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin setempat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan akan dibedakan kedalam dua bagian yang berbeda yaitu pemaparan hasil olah data kuisioner dan pemaparan hasil pembahasan secara umum dengan mengaitkan permasalahan dengan kesehatan masyarakat perkotaan.
4.1. Hasil Kunjungan Lapangan
Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuisioner, diperoleh kecenderungan sebagai berikut :
1) Kesadaran terhadap kesehatan lingkungan,
Berdasarkan hasil wawancara kepada responden dan pengamatan secara visual, didapatkan tabulasi faktor kesadaran terhadap kesehatan lingkungan sebagai berikut.
Hasil tabulasi kuisioner untuk faktor kesadaran terhadap kesehatan lingkungan menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki pemahaman terhadap bentuk kesehatan masyarakat dan pengaruhnya bagi kesehatan di tingkat induvidu dan masyarakat. Mereka menyadari bahwa faktor lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kesehatan mereka secara pribadi dan kolektif. Sebaran kuisioner berdasarkan tingkat umur juga tidak mempengaruhi, dengan terdapatnya dominasi dengan jawaban paham.
2) Aspek Kesehatan Lingkungan
Berdasarkan hasil wawancara kepada responden dan pengamatan secara visual, didapatkan tabulasi faktor Aspek Kesehatan Lingkungan sebagai berikut.
Hasil tabulasi untuk faktor Aspek Kesehatan Lingkungan diperoleh berdasarkan hasil pengisian kuisioner lanjutan kepada 10 kepala keluarga yang dipilih berdasarkan lamanya tinggal di permukiman tersebut. Kesepuluh kepala keluarga tersebut mengemukakan pendapat yang pada umumnya seragam bahwa tidak ada yang menyebut bahwa ditinjau dari segi kesehatan lingkungan, kualitas permukiman mereka dianggap baik. Sebaliknya, terdapat dominasi sebesar 65% yang menjawab bahwa kualitas kondisi permukiman mereka kurang baik. Lebih jelasnya dapat disimak gambar dibawah ini.
3) Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Aspek Kesehatan Lingkungan
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh pemahaman terhadap persepsi masing-masing kepala keluarga terhadap kualitas kondisi permukiman mereka, yang akan dibahas sebagai berikut.
a. Air Quality
Tempat pembuangan sampah memiliki kualitas udara yang buruk. Tidak hanya bau yang menyengat, namun hasil oksidasi dari berbagai jenis bahan buangan menyebabkan terkosenterasinya sejumlah gas yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah besar. Di kampung Jurangmangu, masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan bau yang menyengat, pun dengan bahaya akan jenis bau yang berbahaya bagi kesehatan, o leh karena itu pada umumnya kepala keluarga menyebutkan bahwa selama dapat diantisipasi hingga tingkat ketahanan tertentu, faktor kualitas udara bukan faktor yang terlalu mengganggu. Namun, dari segi kualitas kesehatan lingkungan, kualitas udara di hunian tersebut dinilai buruk.
b. Food Protection
Tinggal di tempat pembuangan sampah, setiap individu sudah harus membiasakan diri untuk beraktifitas sehari-hari ditengah-tengah sampah. Termasuk harus makan diantara kepungan sampah. Para ibu-ibu rumah tangga pada umumnya juga beraktifitas sebagai pemulung pada sebagian besar waktu kerjanya, namun mereka juga harus memasak makanan sendiri, karena akan terlalu mahal jika harus memb eli makanan dari luar. Oleh karena itu bahan masakan, air untuk memasak dan masakan yang siap saji akan sangat berpotensi tercemar udara, air, kotoran dan debu dari kumpulan sampah disekitar rumahnya. Oleh karena itu, sebagian besar responden mengatakan bahwa kualitas perlindungan terhadap makanan tergolong buruk bagi mereka. Belum lagi tingkat kebersihan saat menyantap hidangan tersebut. Dimana dalam aspek kesehatan masyarakat, upaya preventing justru diupayakan dengan mencuci tangan sebelum makan.
c. Solid Waste Management,
Hunian di Kampung Jurangmangu merupakan hunian yang tidak permanen. Masyarakat pada umumnya membangun rumahnya dengan menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan dari tempat sampah itu sendiri. Karena itu tentunya, hunian yang dibangun tidak memenuhi standar kelayakan bangunan dan kelengkapannya tidak ditunjang dengan MCK yang pantas. Di Kampung Jurangmangu, MCK dibangun secara swadaya oleh penghuni diatas aliran drainase yang mengalir ke kali Jurangmanggu. MCK tersebut juga dimanfaatkan penduduk untuk mandi dan mencuci pakaian juga. Ketiadaan MCK secara masing-masing tersebut dan juga kurang layaknya MCK komunal mereka, menyebabkan hampir seluruh kepala keluarga mengatakan bahwa kualitas penanganan limbah padat dapat dikatakan kurang.
d. Water Quality
Dari segi kualitas air, di kampung Jurangmangu, air bersih tidak tersedia. Air minum juga harus dibeli dari pengecer setiap harinya. Pemerintah Daerah tidak mengizinkan dibuatnya sumur air tanah dikawasan tersebut, karena dinilai malah akan mencemari kualitas air tanah melalui lubang sumur bor tersebut. Oleh karena itu, baik untuk mandi dan mencuci, penduduk kampung jurangmangu harus bergantung kepada air dari kali Jurangmangu, yang kualitasnya sudah tidak memadai karena berpotensi tercemar baik dari kawasan perumahan yang ada disepanjang kali tersebut maupun limpasan dari tempat pembuangan sampah itu sendiri. Sulinya penyediaan air bersih dan rendahnya kualitas air yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, menyebabkan sebagian besar kepala keluarnya menyebutkan bahwa aspek kualitas air mereka kurang.
e. Housing Quality
Sebagai hunian yang dibangun diatas tanah yang tidak memiliki kejelasan status. Dan juga memiliki peluang untuk dibongkar ketika terjadi penertiban, maka tidak ada masyarakat yang berani membangun huniannya secara permanen. Hunian yang mereka tinggali sekarang sangat tidak memenuhi standar kualitas bangunan yang layak huni dan sehat. Pada umumnya dindingnya terdiri dari triplek atau kayu lapis. Dan lantainya masih tanah. Hunian tersebut juga tidak memiliki saluran drainase, sehingga limbah rumah tangga dialirkan begitu saja ke cekungan-cekungan yang mengarah ke saluran drainase terdekat.
f. Vector Control
Kesehatan masyarakat sangat mementingkan upaya pencegahan dibanding mengobati. Karena itu pengendalian hama pembawa penyakit sangat diperhatikan. Namun di tempat pembuangan sampah, hal tersebut sangat sulit dipenuhi, karena kawasan ini penuh dengan genangan air yang berpotensi menyebarkan malaria dan demam berdarah, dan juga sisa-sisa makanan yang merupakan sasaran dari tikus-tikus yang membawa penyakit menular. Kurang higienisnya makanan juga menyebabkan baik anak-anak dan dewasa terjangkit parasit seperti cacing. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyakit bawaan vektor ini sangat banyak, seperti demam berdarah, hepatitis dan cacing.
4.2. Pembahasan
Kesehatan masyarakat berarti meletakkan kebutuhan kolektif bagi semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kecuali dalam beberapa kasus, masalah kesehatan di permukiman kumuh tidak nyata berbeda dengan di kawasan permukiman lainnya, namun solusi yang perlu diangkat akan dapat sangat berbeda. Perbedaan utama berputar dalam mengakomodasi tingkat kekumuhan dan kepadatan tinggi penduduk yang tersebar di area yang luas. Dengan demikian, kesehatan masyarakat perkotaan akan meliputi upaya bagaimana meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan.
Hal yang sangat penting adalah intervensi luar sistem masyarakat tersebut dalam melengkapi fungsi-fungsi kesehatan dasar yang diperlukan, terutama dari sektor infrastruktur: air bersih, sanitasi dan pengelolaan limbah. Sebagai contoh, beberapa masalah kesehatan di kampung Jurangmangu, seperti penyakit diare dan pernapasan, memiliki solusi melalui layanan kesehatan perkotaan seperti air bersih, sanitasi, dan ventilasi rumah tangga. Kesehatan masyarakat perkotaan juga berarti peningkatan perhatian terhadap penyakit vektor (seperti malaria dan demam berdarah) harus terus bertambah.
Pada tahun 2015, setengah penduduk negara berkembang akan tinggal di kota dan diperkirakan akan menjadi dua kali lipatnya dalam 30 tahun ke depan . Tingginya konsentrasi penduduk pada kawasan perkotaan tidak terhindari akan mengakibatkan bertambahnya kawasan-kawasan kumuh seperti kampung Jurangmangu ini.
Tantangan untuk menciptakan standar kesehatan bagi masyarakat perkotaan menjadi sangat berat jika kita tidak bisa menempatkan antara prinsip-prinsip kesehatan dengan masalah sosial dan ekonomi. Kesehatan masyarakat dan pribadi akan menjadi prioritas kesekian jika kita mengambil sudut pandang masyarakat yang secara sosial terpinggirkan dan secara ekonomi sulit diberdayakan.
Kawasan perkotaan pada umumnya memiliki konsentrasi pelayanan kesehatan (publik dan swasta) yang memenuhi standarisasi ISO pelayanan kesehatan. Namun hal tersebut tidak akan mampu menjangkau masyarakat marginal yang secara adminitratif bukan penduduk resmi karena diluar catatan sipil wilayah administratif setempat. Sehingga walaupun pada wilayah administratif yang bersangkutan memiliki standar pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, namun jika masyarakat miskin tersebut tidak memiliki akses menuju pelayanan tersebut, maka tujuan kesehatan masyarakat tidak akan tercapai.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2007-2012 , program kesehatan Provinsi DKI juga meliputi kepada penyediaan prima yang bermutu, efisien, cepat transparan, mudah diakses, murah, ramah dan berkepastian hukum. Namun pada kenyataannya fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati oleh masyarakat mampu yang memiliki akses kepada layanan tersebut, dan masyarakat seperti penduduk kampung Jurangmangu malah semakin terkucilkan dari informasi dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Rencana strategis Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentunya sudah memperkirakan proyeksi pertumbuhan penduduk, dimana pada dalam dalam 2012 maka jumlah penduduk DKI akan melampaui 10 juta dan setengahnya akan lahir dalam kemiskinan. Hasil penelitian WHO menyatakan bahwa secara umum akses kesehatan bagi masyarakat kota lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dan pada kawasan perkotaan, justru terjadi kesenjangan besar yang terus berkembang antara status kesehatan masyarakat kelas menengah perkotaan dan mereka yang tinggal di pinggiran.
Saat ini berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010, terdapat sejumlah 312.180 jiwa atau 3,48 persen penduduk Kota DKI Jakarta yang tergolong miskin . Dan jika mereka mengalami masalah yang sama dengan masyarakat Kampung Jurangmangu yang tidak memiliki akses kepada air, layanan kesehatan dan pelayanan sanitasi. Maka upaya pengembangan kesehatan masyarakat akan sulit dilakukan.
Aspek kesehatan ibu dan anak yang merupakan satu dari sebelas aspek kesehatan masyarakat misalnya, juga menunjukkan kecenderungan tertinggi untuk terjadi pada kawasan perkotaan, yakni sebesar 40%. Masyarakat miskin perkotaan menjadi sangat rentan karena mereka tidak mungkin untuk memiliki tabungan dan persediaan pangan yang baik. Padahal kesehatan masyarakat diupayakan justru untuk mencegah berkembangnya penyakit di tingkat komunitas dan kemudian menjadi pandemi yang masyarakat dalam lingkup yang lebih besar lagi, misalnya dalam skala kotamadya Jakarta Selatan atau malah DKI Jakarta.
Saat ini, Kampung Jurangmangu menjadi tempat yang cukup sering menjadi tempat berjangkitnya penyakit menular seperti hepatitis, demam berdarah, radang paru-paru, kolera, dan malaria. Hal ini dikarenakan di Kampung Jurangmangu, ketersediaan air bersih dan kondisi sanitasi masih sangat terbatas dan kesadaran untuk melakukan tindakan pencegahan masih sangat jarang. Prinsip-prinsip kesehatan masyarakat masih jauh dari sasaran Jakarta Sehat untuk Semua.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kota yang sehat membutuhkan air yang bersih, mudah diakses, dan terjangkau; sanitasi; rumah yang nyaman; udara yang bersih, dan jauh dari sumber penyakit. Tempat tinggal yang buruk akan rentan terhadap penyakit, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air, sehingga memperburuk risiko kesehatan lingkungan bagi kaum miskin di kawasan perkotaan. Kurangnya jaring pengaman dan sistem dukungan sosial, seperti asuransi kesehatan, serta kurangnya hak milik dan hak kepemilikan, akan berkontribusi kepada kerentanan kesehatan masyarakat miskin di perkotaan.
Akses kesehatan yang tepat dan mudah terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pemahaman yang jelas mengenai prinsip-prinsip kesehatan masyarakat . Sangat disayangkan bahwa, pembuat kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional tidak punya cukup informasi mengenai kondisi kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Saat ini data spesifik bagi kesehatan penduduk perkotaan, seringkali sangat kurang dari segi berikut ini : Pertama, data kesehatan biasanya menyamaratakan kemampuan ekonomi semua penduduk kota (termasuk kaya dan miskin) secara rata-rata. Kedua, kaum miskin di kawasan perkotaan sering diabaikan sama sekali. Status ilegal informal karena masyarakat miskin perkotaan umumnya tinggal dikawasan yang ilegal dengan mata pencaharian disektor informal memberikan fakta bahwa masyarakat miskin menjadi tidak terjaring dalam kerangka kesehatan masyarakat perkotaan sama sekali. Lebih lanjut, data kesehatan biasanya didasarkan pada survei rumah tangga. Ini berarti bahwa kebanyakan survei tidak menghitung tunawisma. Hal ini menjadi penting, ketika daerah perkotaan keterbatasan kemampuan untuk menyediakan hunian menyebabkan banyak warga yang tidur tanpa tempat berlindung atau tempat tinggal permanen.
Salah satu fakta yang paling meresahkan di Kampung Jurangmangu adalah bahwa masyarakat miskin yang tinggal secara ilegal dan berusaha di sektor informal dipaksa untuk tinggal dalam keterbatasan akses kepada layanan kesehatan, informasi kesehatan dan jaminan kesehatan. Mereka dipaksa hidup dengan sampah dan limbah mereka sendiri sehingga keselamatan pribadi dan masyarakat mereka terancam dengan serius.
Winslow menyebutkan bahwa fokus intervensi kesehatan masyarakat adalah untuk mencegah daripada mengobati penyakit melalui promosi perilaku sehat. Karena itu upaya mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain menjadi tindakan intervensi yang penting dalam menjamin kualitas kesehatan masyarakat.
Dengan demikian terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin seperti masyarakat di Kampung Jurangmangu ini, sebagai berikut :
1. Merevisi jangkauan layanan kesehatan kepada kaum miskin di perkotaan
Saat ini fasilitas kesehatan yang ada masih sangat terkonsentrasi di wilayah pusat perkotaan. Sebagai hasilnya, masyarakat pusat kota cenderung memiliki akses lebih besar ke layanan kesehatan formal. Masyarakat miskin menjadi kesulitan untuk memanfaatkan layanan ini, karena biaya menjadi hambatan yang sangat besar. Faktor-faktor sosial menjadi sangat berperan. Hambatan yang juga signifikan di daerah kumuh adalah akses terhadap informasi. Masyarakat miskin perkotaan mungkin tidak memiliki akses ke saluran komunikasi. Program sosialisasi dan pendidikan kesehatan akan sangat terbatas karena petugas layanan kesehatan akan segan untuk bekerja di daerah kumuh. Sehingga terjadi konsekuensi akibat kurangnya layanan di daerah kumuh dalam bentuk ketidakmampuan untuk mengidentifikasi gejala dan penanganan yang sesuai jika terjadi wabah di masyarakat miskin.
Upaya intervensi dibidang kesehatan masyarakat harus dapat menghubungkan antara masyarakat miskin perkotaan dengan sosialisasi hidup sehat. Para pembuat kebijakan perlu dapat mengembangkan program jaminan kesehatan berupa subsidi bertarget, rencana asuransi berbasis masyarakat atau struktur insentif ekonomi, dengan pertimbangan atas kemampuan mereka untuk membayar jaminan kesehatan tersebut.
2. Memilih Intervensi yang tepat
Keberhasilan dari intervensi bagi program-program kesehatan masyarakat perkotaan akan membutuhkan pendekatan yang multi-sektoral dengan melibatkan beragam stakeholder. Saat ini Pemerintah Daerah memiliki kekhawatiran bahwa jika layanan kepada permukiman kumuh ditingkatkan, maka akan menyebabkan terjadi migrasi penduduk miskin dari luar wilayah dan menambah jumlah kawasan kumuh yang ada. Hal ini pada kenyataannya memiliki efek berlawanan dari apa yang berupaya dicapai dalam program kesehatan masyarakat dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dan prasarana lingkungan. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat miskin perkotaan melalui intervensi yang tepat sebagai berikut :
a. Memperkuat kapasitas yang tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di lingkungan kumuh.
b. Memberikan sosialisasi hidup sehat yang difokuskan kepada penyebaran informasi mengenai diagnosis, pencegahan dan pengobatan penyakit dibidang kesehatan masyarakat, seperti misalnya mempromosikan teknik penyimpanan air, perilaku higienis, konsumsi makanan bergizi seimbang, peningkatan ventilasi, mekanisme lebih aman untuk mengumpulkan dan membuang limbah padat dan penanggulangan vektor penyakit.
c. Penggunaan teknologi yang tepat guna dalam penyediaan akses kepada air bersih dan sanitasi masyarakat.
d. Penyusunan model investasi masyarakat dengan secara bersama-sama melakukan perbaikan infrastruktur lingkungan berbiaya rendah yang akan menguntungkan semua orang, misalnya MCK plus.
3. Bekerja dengan Sektor Swasta
Terdapat beberapa alasan mengapa sektor swasta harus dilibatkan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat perkotaan. Pertama, di DKI Jakarta, masyarakat miskinnya masih menerima layanan kesehatan dari sektor swasta, baik dari praktisi obat tradisional (termasuk dukun bayi), orthopaedi, atau apotek setempat. Pada umumnya kualitas layanannya cukup baik. Namun, dalam banyak kasus teradapat ruang yang cukup besar untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan dalam kesehatan masyarakat miskin di perkotaan dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kualitas layanan yang mereka terima dari penyedia yang sudah sering mereka terima. Kedua, sektor swasta dapat memberikan modal untul dilakukannya promosi-promosi hidup sehat, misalnya perusahaan sabun dapat memberikan bantuan berupa sabun mereka untuk bisa meningkatkan standar kesehatan di kawasan kumuh. Dengan demikian terdapat semacam integrasi antara tujuan dari sektor swasta dan sektor publik, dimana kemitraan dalam kesehatan masyarakat perkotaan harus secara aktif diupayakan.
Pada akhirnya, terdapat banyak rekomendasi dimana Pemerintah, swasta dan masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membantu mereka yang kurang mampu. Masyarakat Kampung Jurangmangu yang hidup berdampingan dengan sampah harus dibantu. Dengan segala cara agar kualitas kesehatan mereka dapat meningkat. Promosi hidup sehat mudah dipahami dan hidup sehat yang berkualitas merupakan keinginan setiap individu. Namun perjalanan menuju standar hidup sehat merupakan hal yang menjadi tanggung jawab bersama dan setiap individu harus berkontribusi dalam mewujudkan masyarkaat yang sehat dan ideal.

DAFTAR PUSTAKA
Barrow, C. J. Environmental management: principles and practice. Routledge Environmental Management Series. 1999
Badan Pusat Statistik. Statistik Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta. http://www. jakarta.bps.go.id/BRS/Sosial/Miskin10.pdf. 2010
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012. www.dinkes-dki.go.id. 2010
Fee and Acheson, A History of education in public health: Health that mocks the doctors’ rules, OUP, 1991
Population Information Program. Population Growth and Urbanization: Cities at the Forefront Population Reports Newsletter. Center for Communication Programs, Johns Hopkins University School of Public Health http://www.jhuccp.or. 2001
Wang, Limin; Health Outcomes in Low-Income Countries and Policy Implications: Empirical Findings from Demographic and Health Surveys Policy Research Working Paper World Bank, Environmental Division. 2002
Winslow. The Untilled Fields of Public Health. 1920
World Health Organization (WHO). Creating Healthy Cities in the 21st Century Background Paper, UN Conference on Human Settlements: Habitat II, Istanbul 3-14 June, 1996

Sejarah bercerita, buku-buku mencatat, lagu-lagu dinyanyikan, akan kisah-kisah bagaimana kota-kota yang agung mengalami kehancurannya. Hancur, rusak, terbakar, akibat dihujani bom, dilanda banjir, kelaparan, radiasi hingga penyakit. Namun, pada hampir setiap kisah, menceritakan bagaimana kota-kota tersebut bangkit bagai phoenix yang majestik. Namun perubahan iklim, adalah tantangan yang benar-benar berbeda. Tidak lagi hanya meresahkan tidur para pecinta lingkungan, namun dengan menjadi isu yang tidak kunjung disepakati tindak lanjutnya, perubahan iklim dalam jangka panjang mampu membawa kota-kota kita yang agung menuju akhir untuk selamanya.

Fenomena perubahan iklim merupakan sebuah tantangan dalam upaya perencanaan kota pesisir yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan perubahan iklim merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus menuju suatu kondisi keseimbangan baru. Sebagai sebuah proses, adaptasi sebuah kota pesisir kepada perubahan iklim akan lebih cenderung memerlukan upaya-upaya penyesuaian diri kepada kondisi baru dibandingkan upaya-upaya pemulihan sebagai aikbat proses yang terus berlangsung tersebut.

Dengan demikian, dalam upaya perencanaan suatu kota pesisir yang berkelanjutan maka akan lebih baik jika upaya tersebut diarahkan kepada rencana untuk beradaptasi terhadap proses dibandingkan terus menerus berupaya memulihkan akibat proses perubahan iklim yang terus berlangsung.

2. TUJUAN

P.J. Bowler (2003) , menggambarkan bahwa prinsip dari sebuah proses adaptasi adalah bagaimana suatu populasi berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya. Dalam hal ini Kota Pesisir merupakan sebuah kota yang akan secara langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim sepanjang tahun. Dan sebagai sebuah proses, tekanan yang diakibatkan oleh proses perubahan iklim akan terus menerus meningkat.

Perubahan iklim akan memberikan tekanan kepada cadangan sumber air tawar, tekanan bagi keberlangsungan ekosistem pesisir, tekanan terhadap produksi dan industri di kawasan pesisir, tekanan bagi permukiman dan perkonomian diwilayah pesisir dan dataran rendah, hingga ancaman kepada kualitas kesehatan manusia. Makalah ini bertujuan untuk mengulas bagaimana prinsip suatu Kota Pesisir untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

3. METODOLOGI

Leitman (1999) menjelaskan bahwa kata kunci dalam membangun suatu kota yang berkelanjutan bukanlah apakah kota tersebut dapat dibangun secara berkelanjutan atau tidak, namun bagaimana kota tersebut dapat dibangun secara berkelanjutan?.

Urbanisasi akan terus berjalan, dan sebuah Kota akan terus menjadi motor penggerak perekonomian regional dan nasional. Namun ini tidak berarti perkembangan suatu kota akan dibiarkan tanpa intervensi. Intervensi diperlukan untuk mengurangi laju dampak lingkungan dari kawasan perkotaan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperbaiki produktivitas ekonomi hingga dalam hal ini adalah beradaptasi kepada perubahan iklim.

Schmidt-Thome (2006) dalam Integration of natural hazard, risks and climate change, menyebutkan bahwa terdapat empat dasar dalam upaya adaptasi suatu kota terhadap perubahan iklim, yaitu :
1. Menciptakan suatu basis pengetahuan yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan,
2. Membentuk suatu modelling perubahan iklim yang dituangkan kedalam bentuk informasi geografis-spasial,
3. Melakukan kajian kerentanan terhadap seluruh aspek kehidupan pada kota pesisir tersebut secara lokal dan regional,
4. Membangun suatu platform integrasi hasil kajian dengan kebijakan, dimana rangkaian informasi modelling dan hasil kajian disarikan sebagai kebijakan-kebijakan dalam perencanaan kota,

4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia saat ini mengalami kemunduran besar dengan tidak dipertimbangkannya faktor perubahan iklim didalam perencanaan kawasan perkotaannya. Hingga dampaknya, wilayah pesisir, masih disesaki oleh tempat tinggal, ruang produksi dan prasarana sarana umum. Padahal kebijakan menggariskan bahwa kawasan pesisir merupakan daerah rawan bencana yang harus bebas bangunan karena sangat beresiko akan bencana alam.

Empat dasar upaya adaptasi kepada perubahan iklim akan dapat menjadi benang merah yang menghubungkan antara kajian kerentanan dengan kebijakan yang dihasilkan sehingga resiko rawan bencana pada kawasan pesisir akan dipahami dengan baik.
Dengan demikian kebijakan perencanaan kawasan perkotaan akan juga didasarkan kepada proyeksi tantangan dimasa depan, dan bukan hanya daftar indikasi program. Dengan menyertakan perubahan iklim sebagai sebuah konstanta dalam perencanaan kawasan perkotaan maka kota tersebut akan selalu mampu adaptasi terhadap perubahan.

Pulau Sebatik sebagai salah satu dari pulau perbatasan di kawasan perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia. Posisi Pulau Sebatik yang berbatasan dengan wilayah Malaysia memungkinkan menjadi Boarder Trade Area (BTA) antara Indonesia – Malaysia, bahkan Pulau Sebatik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu antara wilayah Indonesia di sebelah selatan dan wilayah Malaysia di sebelah utara.

Mengingat pentingnya fungsi Pulau Sebatik sebagai kawasan perbatasan tersebut, maka tingkatan hirarki Pulau Sebatik harus ditentukan berdasarkan besaran pulau tersebut terhadap wilayah belakangnya (hinterland), sehingga peranan Pulau Sebatik akan ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana yang tersedia sebagai pencerminan hirarki fungsional dari Pulau Sebatik dalam memberikan pelayanan. Penyediaan sarana pengembangan ini menggunakan asumsi bahwa setiap pusat pelayanan yang lebih tinggi merangkap dan melayanai juga pusat lainnya yang lebih rendah.

Pola pengembangan pusat-pusat pelayanan yang tersebar merata ke seluruh Pulau Sebatik akan membentuk pola multiple nucley. Dengan demikian diharapkan orientasi kegiatan penduduk tidak terpusat (terkonsentrasi) di pusat pulau (Kecamatan Tanjung Karang) saja, akan tetapi menyebar ke pusat-pusat pelayanan yang dikembangkan di masing-masing lingkungan atau pada setiap pulau. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang dengan konsep multiple nucley akan dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi laut, sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling terintegrasi dan mudah dijangkau dari seluruh bagian wilayah pulau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rencana pengembangan struktur pusat-pusat pelayanan di Pulau Sebatik dibuat secara hirarki dan ditempatkan secara berjenjang dan terpadu sesuai skala pelayanannya, yang masing-masing mempunyai keterkaitan fungsional. Dengan demikian hirarki pusat-pusat pelayanan yang perlu dikembangkan di Pulau Sebatik dapat dibagi atas:

1. Pusat Pengembangan Primer atau Pusat Pelayanan Utama, dengan skala pelayanan Kabupaten dan regional yang akan ditempatkan pada wilayah yang staregis dan mempunyai aksesibilitas baik dan perkembangannya disesuaikan dengan daya dukung sektor perikanan dan kelautan, wilayahnya adalah kecamatan Sebatik Timur dengan pusat pengembangannya adalah Sungai Sei Nyamuk, dan pengembangan di sektor: pemerintahan, perikanan tangkap, industri perikanan, pusat pemasaran produk-produk perikanan, sektor jasa kelautan (pelabuhan penumpang, pelabuhan pendaratan ikan), dan pariwisata, serta sektor pertahanan
2. Pusat Pengembangan sekunder atau Sub Pusat Pelayanan Utama, merupakan pusat pelayanan atau pengembangan sekunder yang dialokasikan tersebar merata ke setiap desa dengan skala pelayanan sekunder, yang pengembangannya disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan dan daya dukung sumberdaya pesisir dan laut. Wilayahnya adalah Sungai Panjang, Tanjung Aru, Tanjung Karang, dan Bambangan, dengan pengembangan di sektor: perikanan tangkap, industri perikanan, pemasaran produk perikanan, jasa kelautan (pelabuhan penumpang) dan pariwisata.
3. Pusat Pengembangan Lokal atau Pusat Pelayanan Lingkungan Pemukiman, yaitu merupakan suatu pusat orientasi pelayanan kebutuhan penduduk yang berada di setiap desa di Pulau Sebatik mempunyai 18 Kampung, yang wilayah pengembangannya meliputi kampung: Sungai Lembo, Mospul, Sinjai, Kampung Baru, Tanjung Kecil, Balansiku, Setabu, Lapio, Mantikas, Binalawan, Londes, dengan pengembangannya disektor: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri perikanan, jasa kelautan (tambatan perahu), wisata bahari.

Dengan pembagian pengembangan struktur ruang Pulau Sebatik berdasarkan multiple nuclei tersebut, diharapkan pembangunan Pulau Sebatik sebagai pulau terluar akan dapat :

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana struktur tata ruang yang lebih makro,
2. Memacu pertumbuhan dan mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Pulau Sebatik melalui penyebaran pusat dan sub pusat pelayanan atau pengembangan pulau secara berjenjang dengan pola multiple nucley, sehingga seluruh bagian pulau dapat terlayani.
3. Mendayagunakan sarana pelayanan atau pengembangan pulau yang penyebarannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pelayanan.
4. Menciptakan interaksi yang kuat antara pusat dan sub pusat pengembangan atau pelayanan pulau melalui pengaturan sistem jaringan transportasi.

Urbanisasi merupakan suatu proses persilangan antara masalah geografis dan manusia akibat pengaruh ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi dipandang sebagai suatu dorongan, faktor utama, yang menyebabkan proses-proses transformasi dan reformasi di perkotaan berlangsung. Kawasan perkotaan sendiri kemudian mengalami perubahan akibat dorongan ekonomi tersebut, dimana salah satunya bergerak akibat proses urbanisasi yang berlangsung.

Dengan adanya pemusatan penduduk dan kegiatan non agraris di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengakibatkan persebaran penduduk menjadi tidak merata antara desa dengan kota. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan penyediaan pekerjaan, fasilitas umum, perumahan, pangan, dan lain sebagainya tentu menjadi suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Secara umum, negara berkepentingan dalam memenuhi atau setidaknya menyediakan akses yang mudah kepada setiap kebutuhan dasar warga negaranya. Infrastruktur dan prasarana sarana umum dan sosial pun secara konstitusi merupakan tanggungan negara. Namun setiap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya tersebut, tentunya membutuhkan biaya untuk dapat tersedia.

Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan sentral tertinggi berkewajiban melaksanakan pembangunan di Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Turunan dari kebijakan ini merupakan kewenangan Daerah untuk mengatur pembiayaannya sendiri melalui strategi dan mekanisme pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah daerah otonom perkotaan dan kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan (local descreation) dalam mengelola keuanganya secara lebih mandiri.

Dengan prinsip tersebut, pada dasarnya mekanisme pembiayaan pada Kota-kota di Negara lainpun tidak jauh berbeda, yang seluruhnya diutamakan demi pembagunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Makalah ini disusun dengan metodologi Kualitatif serta bertujuan untuk melihat strategi dan mekanisme pembiayaan di Kota-kota lain didunia, dengan studi kasus Kota Singapura.

2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN
2.1. Permasalahan Pembangunan di Perkotaan

Secara demografi, Indonesia merupakan negara terbesar jumlah penduduknya ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 224 juta jiwa, yang terdiri dari lebih 300 suku bangsa, dan hampir 60%-nya tinggal di pulau Jawa. Tingginya jumlah penduduk tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemenuhan atas sarana dan prasarana publik yang cukup, bahkan yang adapun masih banyak yang kurang layak.

Berdasarkan data statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , pada Februari 2009, angka persentase pertambahan jumlah kendaraan di DKI Jakarta, adalah 11% per tahun, sedangkan pertumbuhan panjang jalan kurang dari 1% per tahun, mengingat saat ini jumlah kendaraan bermotor di jakarta mencapai 6,3 juta kendaraan dan jumlah perjalanan kendaraan setiap harinya mencapai 17 juta perjalanan, maka rasio jumlah kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum adalah 92% (kendaraan pribadi) banding 8% kendaraan umum. Dengan demikian terdapat kesetidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan daya dukung kota (utilitas) Kota DKI Jakarta.

Ketimpangan yang sama juga diciptakan oleh pengaruh ekonomi yang mendorong terjadinya urbanisasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori proses spasial ekonomi von Thünen, Alonso, Christaller, dan Lösch dalam buku Urban Dynamics and Growth oleh Capello & Nijkamp pada tahun 2004 . Disebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur, prasarana dan sarana mendorong fenomena ekonomi untuk berlangsung melintasi ruang geografis, sehingga fokus alokasi infrastrutur, prasarana dan sarana di seluruh ruang akan berdampak kepada dengan faktor ekonominya (dalam hal ini pembiayaan bagi penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana publik).

Bagi Indonesia, tahun 2008 adalah tahun yang sangat istimewa. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern Indonesia, jumlah penduduk di perkotaan telah menyamai jumlah penduduk di perdesaan. Pada tahun 1970 tercatat bahwa 82,6 % penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan, namun jumlah ini semakin menurun, seiring dengan terciptanya sentralisasi infrastruktur, prasarana dan sarana publik yang tidak berimbang di perkotaan. Sehingga mendorong pengaruh urbanisasi akibat faktor ekonomi sebagaimana dianalisa oleh Arthur O’Sullivan.

Pada awal dan akhirnya, semua masalah akan bermuara kepada masalah dana. Adanya kesenjangan antara kebutuhan investasi sarana, prasarana dan pelayanan jasa dengan masih terbatasnya mekanisme keuangan negara menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

2.2. Pembiayaan pembangunan di perkotaan

Pembiayaan pembangunan di perkotaan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak antara lain karena : pertama, jumlah penduduk akibat pengaruh proses urbanisasi semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun; kedua, kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan masih snagat bergantung kepada pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Padahal potensi ekonomi dan keuangan di kawasan perkotaan pada dasarnya memadai, sehingga dicetuskan sebagai sebuah daerah yang otonom.

Sehingga pada prinsipnya, terdapat sumber-sumber pembiayaan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah Kota, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana sehingga dapat membantu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota.

Beberapa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan mobilisasi sumber penerimaan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah umumnya masih bersifat konvensional (tradisional), seperti misalnya pajak, retribusi dan pinjaman. Namun pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber lainnya yang bersifat non-konvensional (non-tradisional), yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan, seperti misalnya betterment levies, development impact fees, excess condemnation, obligasi, concession, dan sebagainya.

Secara umum tipologi instrumen keuangan bagi pembangunan perkotaan diperoleh dari 3 (tiga) sumber, pertama, Pemerintah (public); kedua, Swasta (private); dan ketiga, Gabungan antara pemerintah dan swasta. Sedangkan metode pembiayaan bagi pembangunan kawasan perkotaan terdapat 3 bentuk, yaitu :

1. Pendapatan (pay-as-you-go). Membiayai pengeluaran untuk fasilitas dengan pendapatan daerah saat ini (PAD). Pada prinsipnya, metode ini berupaya membiayai pengeluaran dengan pendapatan yang dihasilkan Pemerintah pada saat ini. Sumber dana yang tersedia berasal dari pajak, retribusi, dan alokasi dana dari Pemerintah Pusat (dana perimbangan). Namun akibat jumlahnya yang terbatas dan peruntukannya yang sangat umum, maka hanya dapat digunakan untuk investasi skala kecil.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Tidak dikenai bunga, seperti pada pinjaman,
• Lebih fleksibel dalam penggunaan dana,
• Meningkatkan kredibilitas Pemerintah.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Jumlah dana lebih kecil dibanding kebutuhan,
• Kontributor bukan yang menikmati hasil investasi,
• Dapat disertai kenaikan pungutan.

2. Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan metode pembiayaan yang dana diperoleh dari pinjaman dari Pemerintah Pusat atau lembaga donor, bank komersial atau penerbitan surat hutang (obligasi) yang idealnya berumur sama dengan umur fasilitas. Penerapan metode ini sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, berupaya memanfaatkan sumber dana murah, dari Pemerintah Pusat atau lembaga pemberi bantuan misalnya untuk pembangunan jaringan jalan antar kota, bandara dan lain sebagainya.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Biaya bunga relatif murah.
• Dapat digunakan untuk proyek berskala besar.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Tidak diberikan secara otomatis, perlu mengikuti proses tender, penilaian dst.
• Seringkali mensyaratkan dana pendamping.
• Proyek yang dibiayai tidak selalu menjadi prioritas di tingkat daerah.

3. Penyewaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum dilakukan adalah penyewaan. Dalam hal ini pemerintah memperoleh fasilitas yang dibutuhkannya dalam melakukan pelayanan publik dengan cara menyewa, atau dengan memegang opsi kepada pemilikan infrastruktur, prasarana dan sarana tersebut.
Misalkan, Pemerintah Kota atau BUMD membutuhkan suatu peralatan yang akan dioperasikan untuk kepentingan masyarakat kota. Maka alat tersebut dapat diperoleh dengan cara sewa, artinya Pemerintah Kota (sebagai lessee) berhak mengoperasikan alat tersebut dengan membayar sewa. Mekanisme penyewaan ini biasanya dilakukan melalui institusi keuangan (bank atau lainnya).
Dalam metode penyewaan, selain model sewa, juga dikenal model sewa beli, yang mana pihak Pemerintah Kota atau BUMD yang membutuhkan suatu peralatan untuk kepentingan masyarakat kota akan memperolehnya dengan cara menyewa beli, artinya Pemkot (sebagai lessee) berhak mengoperasikan alat tersebut dengan membayar sewa. Bedanya dengan sistem sewa adalah pada akhir masa sewa, alat yang dipinjam tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kota. Sistem ini juga umumnya menggunakan bantuan jasa lembaga keuangan.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Pola sewa-menyewa memperkecil risiko jika pengoperasian sarana/prasarana tidak berjalan baik.
• Menyerupai pinjaman jangka panjang.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Biaya sewa biasanya lebih tinggi dari bunga pinjaman.
• Penggunaan hanya untuk sarana/prasarana tertentu.
• “Menyewa” memberi kesan lebih rendah dari “memiliki.”

4. Pendayagunaan Aset Kota. Metode pembiayaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya kerjasama dimana Pemerintah Kota atau BUMD menyewakan atau melakukan kerjasama usaha atas lahan atau fasilitas yang dikuasainya. Karena itu, sebagai pemilik fasilitas atau aset, khususnya lahan di perkotaan (biasanya HPL), Pemerintah dapat bekerja sama dengan investor untuk mendayagunakan aset itu melalui berbagai bentuk, antara lain :
• Sewa,
• Build Operate Transfer (BOT), memberi hak pengusahaan kepada investor selama masa kontrak, dan pada akhir masa kontrak, fasilitas menjadi milik Pemerintah,
• Build Own Operate (BOO), memberi hak bagi mitra untuk membangun, memiliki dan mengusahakan fasilitas selama periode waktu tertentu,
• Build Own Operate Transfer (BOOT), swasta diminta membiayai fasilitas, lalu memiliki dan mengelolanya, serta akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah pada akhir masa kontrak.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Tidak perlu mengeluarkan dana dalam kerja sama.
• Posisi Pemerintah sebagai pemilik HPL sangat kuat.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Karena kurang menguasai aspek bisnis dan hukum, Pemerintah atau BUMD jarang mendapat kompensasi yang wajar,
• Lahan yang sedang dipakai, tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha lain,
• Properti BOT dapat dikenai PPN yang tinggi.

5. Pengembangan Wilayah Khusus. Metode pembiayaan ini maksudnya adalah pemerintah kota menetapkan suatu bagian kota sebagai wilayah khusus dan memungut fee dari pemilik bisnis atau properti, dalam bentuk Local Improvement District atau Business Improvement District. Pengembangan wilayah khusus ini dapat dibentuk, jika telah tersusun suatu rencana pengembangan yang secara jelas akan menguntungkan pemilik properti atau pelaku bisnis di wilayah tersebut. Kebutuhan dana dapat dipenuhi dengan urunan dari pemilik properti atau pelaku bisnis di wilayah tersebut. Jika kebutuhan dana cukup besar, maka kebutuhan dapat ditalangi dengan pinjaman, yang akan dilunasi kemudian dengan hasil urunan.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Manfaat suatu proyek akan langsung dirasakan dan dibiayai oleh pihak yang bersangkutan,
• Merupakan salah satu cara pelibatan masyarakat.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Masyarakat harus terdidik dan paham akan hak-haknya.
• Sulit meng-identifikasi siapa yang menerima manfaat dan berapa besar.
• Butuh aturan main yang rinci, kelengkapan dan kemampuan administrasi yang tinggi.

6. Pengenaan Fee terhadap Pengembang. Pengenaan Fee terhadap pengembang ini diwujudkan dalam bentuk impact fee untuk memenuhi kewajiban secara adil. Impact fee dipungut dari pengembang sebagai kompensasi atas kegiatan yang dilakukannya (misalnya fee akibat tidak memenuhi prasyarat menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan peryaratan satuan lingkungan). Adapun jumlah pungutan yang ditarik tidak boleh melebihi total biaya dibagi dengan jumlah unit yang akan menikmati pelayanan dari fasilitas tersebut.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Merupakan salah satu cara dalam pemenuhan kewajiban dalam melakukan pembangunan fasilitas yang adil dan memenuhi persyaratan,
• Menjadi alternatif jika terdapat kenaikan pajak yang dirasakan mulai memberatkan.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Sulit mengidentifikasi siapa yang menerima manfaat dari fasilitas tersebut dan berapa besar manfaatnya.
• Membutuhkan aturan yang mendetail, didukung oleh kelengkapan dan kemampuan administrasi yang tinggi.
Bentuk-bentuk metode pembiayaan tersebut diatas merupakan metode yang umum tidak hanya diterapkan pada kota-kota di Indonesia, namun juga dapat ditemui pada kota-kota di Dunia. Untuk mendapatkan masukan mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan di dunia, akan dibahas selanjutnya mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan di Kota Singapura

3. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SINGAPURA

Kota Singapura, pada dasarnya merupakan satu negara tersendiri yang menitikberatkan kepada ekonomi berorientasi ekspor, dimana peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Sebagai sebuah negara, Kota Singapura memiliki konsistensi pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi (rata-rata 11%), neraca pembayaran surplus, tingkat penanaman modal asing yang tinggi, cadangan devisa yang besar dan utang luar negeri yang minimal.

3.1. Peranan Pemerintah dalam Pembiayaan Pembangunan di Kota Singapura

Sistem perekonomian Singapura merupakan perekonomian bebas, dengan peran pemerintah dalam mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaannya sangat luas. Karena sebagai pengatur bagi bangsa dan kota, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan untuk segala hal, dari pengelolaan keuangan internasional hingga kepada pengumpulan retribusi sampah. Pemerintah Singapura juga memiliki, menguasai, mengatur, dan mengalokasikan tenaga kerja, lahan, dan sumber daya modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pengaruh swasta yang mendasarkan keputusannya berdasarkan perhitungan bisnis atau keputusan investasi semata.

Intervensi Pemerintah Singapura (Negara) dalam perekonomian berdampak positif tidak hanya pada profitabilitas bisnis swasta tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakat. Di luar pekerjaan yang diciptakan di sektor swasta dan masyarakat, pemerintah menyediakan subsidi perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dan rekreasi, serta layanan angkutan umum.
Pemerintah Singapura juga mengelola sebagian besar tabungan untuk pensiun melalui Central Provident Fund dan Bank Tabungan Kantor Pos. Hal ini berguna untuk memutuskan kenaikan upah tahunan dan menetapkan tunjangan minimum di sektor publik dan swasta. Tingginya tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja telah memenangkan dukungan masyarakat, sehingga menjamin stabilitas politik yang mendorong investasi swasta.

3.2. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Singapura

Saat ini, Kota Singapura telah mencapai keberhasilan ekonomi melalui pengelolaan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Singapura memiliki, menguasai, dan mengatur alokasi modal, tenaga kerja, dan lahan sebagai modal dalam membiayai pembangunan di Singapura, hingga terciptanya keseimbangan dalam penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat. Metode-metode pembiayaan pembangunan di Kota Singapura terdiri dari beberapa macam metode, yakni sebagai berikut.

1. Pembiayaan Pembangunan dari Pendapatan (pay-as-you-go).

Dengan metode ini Pemerintah Kota Singapura membiayai pengeluaran untuk penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat dengan pendapatan yang dimiliki pada saat ini. Sumber dana yang tersedia berasal dari pajak, penerimaan Badan usaha Milik Negara dan retribusi.

Pajak misalnya, diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pada periode post-recession misalnya, perubahan kebijakan anggaran terutama diupayakan untuk mendorong investasi sehingga menguntungkan bisnis. Hal ini dituangkan dalam bentuk insentif program investasi luar negeri, yang dikelola oleh Badan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Board), yang memungkinkan penghapusan pajak untuk menghindari kerugian pada investasi dari luar negeri yang telah disetujui. Konsesi lain adalah seperti penangguhan pajak pada utilitas dan potongan pajak 50% pada properti yang berlaku untuk melawan kemerosotan ekonomi. Dengan demikian penerimaan pajak, walaupun jumlah yang diterima mengalami fluktuasi, namun secara umum dipandang menguntungkan dan berpihak kepada investor sehingga iklim investasi menjadi kondusif. Perpajakan juga sering digunakan untuk mencapai atau menguatkan tujuan sosial seperti pengendalian populasi. Sampai 1984 pemerintah mendorong membatasi keluarga untuk dua anak dengan biaya medis yang lebih tinggi dan biaya pendidikan tambahan bagi keluarga banyak anak.

Sumber pembiayaan lain dari pendapatan adalah penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN Singapura ini tumbuh sebagai bentuk anak perusahaan dari Singapura Development Board untuk menambah fleksibilitas untuk operasi mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1986 Singapore Broadcasting Corporation membentuk anak perusahaan untuk menghasilkan iklan dengan biaya murah. Dalam hal ini, Pemerintah Singapura berupaya memasuki area lain ekonomi yang dianggap tepat, mengerahkan kepemimpinan, mengambil asumsi risiko, dan tidak ragu-ragu untuk menarik dukungan atau menutup perusahaan yang tidak menguntungkan.

Sejumlah negara dan perusahaan kuasi-negara baik secara langsung atau pun tidak langsung diciptakan oleh departemen atau, lebih sering, diselenggarakan di bawah kendali Lembaga Pemerintah seperti Perusahaan holding (Temasek Holdings (Private) Limited, MND Holdings, dan Sheng-Li Holding Company), yang menyediakan berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Selain perusahaan murni milik Pemerintah, juga Perusahaan patungan antara pemerintah dengan mitra swasta dari dalam negeri dan asing, yang menghasilkan beberapa produk industri, termasuk baja dan gula halus. Selain itu, National Trades Union Congress (NTUC), yang erat hubungannya dengan pemerintah, juga menjalankan bisnis koperasi, termasuk supermarket, layanan taksi, dan biro perjalanan.

Perusahaan-perusahaan kolektif tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari segi penerimaan dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 1983 sekitar 450 perusahaan tersebut, termasuk anak perusahaan dari papan-undangan, mempekerjakan hingga 58.000 pekerja, atau 5 persen dari angkatan kerja.

Pembiayaan dari sektor pendapatan ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan prasarana umum masyarakat., seperti sekolah dasar dan rumah sakit negara.

2. Pembiayaan Pembangunan dari Pinjaman jangka panjang.

Pinjaman jangka panjang merupakan metode pembiayaan yang dana diperoleh dari pinjaman dari Pemerintah Pusat atau lembaga donor, bank komersial atau penerbitan surat hutang (obligasi) yang idealnya berumur sama dengan umur fasilitas. Di Singapura keputusan untuk melakukan pinjaman jangka panjang ini diambil oleh Economic Development Board of Singapore, sebagaimana tujuan pendirian institusi ini yaitu mempromosikan investasi industri, mengembangkan dan mengelola kawasan industri, dan menyediakan menengah dan pembiayaan industri jangka panjang. Namun, fungsi yang terakhir telah diambil alih pada tahun 1968 oleh Singapore Development Bank, hingga sekarang. Pembiayaan dari sektor pinjaman jangka panjang ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan utilitas umum, seperti layanan air minum, pembangkit listrik dan jaringan pipa gas.

Pembiayaan pembangunan untuk jaringan air bersih diawali karena pada tahun-tahun awal, Kota Singapura masih sangat bergantung pada keberadaan sumur air untuk pasokan air sehari-hari. Kemudian pada pertengahan abad kesembilan belas, sumur yang ada sudah tidak memadai untuk memasok kebutuhan air akibat booming-nya pelabuhan laut dan kapal-kapal yang berlabuh disana, sehingga serangkaian proyek waduk dan saluran air mulai dikembangkan oleh Pemerintah. Sehingga pada akhir 1980-an, sistem pasokan air di Kota Singapura telah tersedia dari delapan belas waduk air baku, dua belas waduk layanan, sebelas bendungan, dan sekitar 4.000 kilometer jaringan pipa.

Prasarana listrik juga tersedia melalui metode pinjaman jangka panjang. Dalam hal ini akibat meningkatnya permintaan dari 39.613 kilowatt-jam pada tahun 1906 menjadi sekitar 13.000 juta kilowatt-jam pada tahun 1988, dibangunlah pembangkit listrik pertama pada tahun 1926 yang memiliki kapasitas dua megawatt. Pada tahun 1988 listrik dihasilkan di empat pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang total pembangkit 3.371 megawatt. Dari stasiun, listrik didistribusikan ke konsumen melalui lebih dari 4.900 gardu dan jaringan lebih dari 23.000 kilometer kabel utama. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, tahap kedua pinjaman jangka panjang diputuskan untuk Pulau Seraya Power Station, stasiun pembangkit listrik pertama yang berlokasi di sebuah pulau lepas pantai. Pembangunan instalasi pembangkit listrik Tahap II, memiliki kapasitas pembangkit 750 megawatt.

Prasarana ketiga yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang adalah energi. Ketiadaan sumber energi fosil seperti minyak, mendorong Pemerintah kota Singapura untuk mengembangkan penyediaan energinya dari gas, dengan menggunakan batubara sebagai bahan baku. Pada akhir 1980-an, gas dibuat dari nafta, bahan bakar bebas polusi. Gas dialirkan ke konsumen melalui sekitar 1.800 kilometer jaringan pipa gas yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang.

3. Pembiayaan Pembangunan dari Forced Savings and Capital Formation

Selain memperoleh pembiayaan pembangunan dari pendapatan dan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Kota Singapura juga memiliki satu metode pembiayaan yang khusus dalam bentuk Forced Savings and Capital Formation atau umum disebut dana tabungan. Dana tabungan ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan seperti misalnya perumahan bagi masyarakat. Dana tabungan ini diperoleh dari iuran wajib Central Provident Fund, serta simpanan sukarela di Post Office Savings Bank.

Central Provident Fund didirikan pada 1955 sebagai tabungan wajib nasional jaminan sosial rencana untuk menjamin keamanan finansial dari semua pekerja baik yang masih maupun yang sudah tidak lagi mampu bekerja. Tingkat kontribusi, yang secara bertahap meningkat sampai 50 persen dari gaji kotor karyawan , diturunkan menjadi 35 persen pada tahun 1986. Pada tahun 1987 tingkat kontribusi jangka panjang yang baru ditetapkan sebesar 40% untuk karyawan di bawah lima puluh lima tahun, 25 persen bagi yang berumur 55-59 tahun, 15% bagi yang berumur 60-64 tahun, dan 10 persen untuk yang berumur diatas enam puluh lima.

Setiap penduduk Singapura atau yang bekerja secara tetap otomatis menjadi anggota Central Provident Fund, meskipun beberapa orang wiraswasta tidak. Keanggotaan tumbuh dari 180,000 di tahun 1955 menjadi 2.080.000 pada tahun 1989. Pada akhir 1988, 2.060.000 anggota Central Provident Fund telah menyimpan S $ 32.500.000.000 untuk kredit yang mereka miliki.

Pada tahun 1989, senilai total S$ 2.776 juta telah ditarik untuk membiayai proyek pembangunan perumahan; sejumlah S$ 9.800.000 telah dibayarkan untuk membiayai Skema Perlindungan Asuransi Pembiayaan Rumah; dan sejumlah S$ 13.700.000 telah ditarik untuk membiayai pembangunan properti nonresidensial.

Meskipun metode pembiayaan ini sebanding dengan program-program jaminan sosial di beberapa negara Barat, konsep Central Provident Fund berbeda, karena berapapun jumlah yang dibayarkan akan dikembalikan dengan bunga. Dengan demikian, pada tingkat individu, Central Provident Fund tidak hanya menjadi tabungan pribadi, namun juga pendukung kemandirian keluarga dan perlindungan keuangan, dengan keuntungan tambahan lewat penjaminan langsung oleh pemerintah. Secara keseluruhan, Central Provident Fund, merupakan tabungan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan di sektor publik, yang juga menjadi mekanisme untuk membatasi konsumsi swasta, sehingga mampu membatasi tingkat inflasi.

Secara umum pembiayaan pembangunan di Kota Singapura berasal dari Pajak, baik personal income tax, sales tax hingga corporate tax. Namun pengelolaan sistem keuangan dalam membiayai program-program infrastruktur juga sangat berhasil, sehingga dengan keunggulan dari lokasi yang strategis serta dukungan infrastruktur, Kota Singapura telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan bagi Dunia.

4. ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN KOTA-KOTA LAIN DI DUNIA

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya kebijaksanaan untuk menentukan metode pembiayaan pembangunan yang diterapkan, sepenuhnya merupakan keputusan bagi Pemerintah yang ditunjuk. Pada penerapannya, metode yang digunakan untuk diterapkan pada setiap wilayah administrasi akan berbeda-beda walaupun memiliki karakteristik geografis, administratif dan sosial budaya yang hampir sama. Hal ini dikarenakan masing-masing wilayah administratif memiliki kebijakan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro wilayahnya sendiri, yang pada umumnya berupaya menuju defisit fiskal yang terkendali, laju inflasi yang relatif rendah, maupun nilai tukar yang stabil.

4.1. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota-kota di Dunia

Berikut ini akan disampaikan analisis secara singkat dari metode pembiayaan yang digunakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada beberapa negara yang berbeda.

4.1.1. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Melbourne, Australia

Saat ini, Kota Melbourne telah mencapai keberhasilan ekonomi melalui pengelolaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Pemerintah Kota Melbourne memiliki, menguasai, dan mengatur alokasi modal, tenaga kerja, dan lahan sebagai modal dalam membiayai pembangunan di Melbourne, hingga terciptanya keseimbangan dalam penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat . Metode-metode pembiayaan pembangunan yang diterapkan di Kota Melbourne mencakup beberapa macam metode, antara lain:

1. Pendapatan (pay-as-you-go). Di Kota Melbourne, maupun di kota-kota Negara Australia lainnya, diberlakukan metode pembiayaan pay-as-you-go withholding arrangements (PAYG) yang menggantikan metode pembiayaan pay-as-you-earn arrangements (PAYE) ketika sistem pajak yang baru diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2000. Pengaturan yang baru ini tidak membatasi pada pengaturan pekerjaan dan menggantikan Prescribed Payments System dan Reportable Payments System.

Pada saat sebelum penerapan PAYG, pengusaha telah dikurangi pajaknya dari pembayaran mingguan atau setiap dua minggu atas nama Kantor Pajak Australia (Australian Taxation Office, ATO) sejak Perang Dunia II melalui sistem pay-as-you-earn (PAYE system).

Sebuah sistem baru, yaitu pay-as-you-go (PAYG) untuk non-penerima upah dan gaji disebut pay-as-you-go (PAYG), yang menggabungkan sistem PAYE, diperkenalkan pada tahun 2000. Sistem ini terikat ke pengaturan koleksi untuk pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax, GST) dan sistem pemotongan untuk pembayaran bisnis untuk orang yang tidak memiliki nomor bisnis Australia (Australian Business Number, ABN).

Pay-as-you-go adalah sistem perpajakan di Australia yang diberlakukan melalui pemotongan pajak dari karyawan dan penerima pembayaran lainnya, berupa pembayaran reguler mereka dari majikan, dan pembayar lainnya, misalnya untuk dana pensiun. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan pajak penghasilan, Program Pinjaman Pendidikan Tinggi (Higher Education Loan Programme, HELP) pembayaran kembali, dan pembayaran Medicare.

Sistem penghitungan pendapatan tahunan berdasarkan pembayaran mingguan atau setiap dua minggu. Tingkat yang tepat dari pajak dan pembayaran tersebut kemudian dipotong dan diteruskan ke Kantor Pajak Australia (Australian Taxation Office, ATO). Untuk karyawan yang memiliki pekerjaan tunggal, tingkat pajak pada akhir tahun mendekati jumlah yang jatuh tempo, sebelum diterapkan pemotongan. Perbedaan dan jumlah pengurangan dicantumkan dalam SPT pajak penghasilan tahunan dan akan menjadi bagian dari pengembalian dana yang berikut setelah penilaian tahunan, atau sebagai alternatif mengurangi pajak yang terhutang setelah penilaian tahunan. Untuk pekerjaan utama karyawan, tingkat pemotongan pajak lebih rendah karena seperti halnya di Indonesia, di Australia pun menetapkan batas bebas pajak. Semua pekerjaan lain telah dipotong pajak berdasarkan suatu tingkat yang mengecualikan ambang batas bebas pajak.

2. Public-Private Partnership. Kota Melbourne pun menerapkan metode pembiayaan lainnya, yaitu dengan melalui metode pembiayaan public-private partnership. Di Kota Merbourne, metoda ini dikenal dengan istilah Kerangka Kerja Kemitraan Victoria (The Partnerships Victoria Framework). Metode ini biasanya digunakan untuk pembiayaan peny penyediaan infrastruktur publik dan layanan tambahan yang terkait.

The Partnerships Victoria Framework terdiri dari Kebijakan dan Pedoman Nasional public-private partnership (PPP) yang telah disepakati oleh COAG pada bulan November 2008 dalam kaitannya dengan negara tertentu. Kebijakan ini fokus pada biaya keseluruhan dan pertimbangan risiko proyek serta alokasi resiko yang optimal antara sektor publik dan swasta. Ada sebuah pendekatan yang jelas untuk penilaian nilai uang dan kepentingan umum dilindungi oleh tes kepentingan formal publik. Metoda pembiayaan the partnership Victoria Framework sangat berguna untuk pembiayaan proyek-proyek yang membutuhkan modal besar dan kompleks dengan peluang untuk inovasi dan transfer risiko.

Unit Kemitraan Victoria mengembangkan kebijakan dan pedoman, mempromosikan pelaksanaan contoh terbaik mengenai isu-isu kemitraan publik-swasta di tataran negara bagian maupun nasional. Unit ini juga memberikan saran khusus untuk departemen dan lembaga dalam pengembangan proyek baru untuk kontrak pendek dan manajemen mereka.

3. Capital Grants. Metode pembiayaan lainnya yang diterapkan di Kota Melbourne adalah metode Capital Grants. Metode ini diterapkan untuk tahun anggaran 2010/2011. Pada tahun anggaran 2010 / 2011, akan disediakan dana hibah untuk mempertahankan program kerja pada asset dan tidak secara langsung dimiliki oleh Kota Melbourne. Beberapa kegiatan yang menggunakan modal hibah adalah proyek yang lebih signifikan , termasuk di dalamnya Street Lighting Improvements ($0.50 M), instalasi Traffic signal dan upgrades ($0.42 M). Metode ini juga pernah diterapkan di Kota Melbourne untuk penyediaan pipa jaringan air minum kota.

4.1.2. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Surabaya, Indonesia

Manajemen kota Surabaya dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah, berdasarkan arahan dan kontrol dari pihak Pemerintah Pusat, dan dalam prosesnya, turut melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Namun demikian, pengelolaan kota masih didominasi oleh pihak Pemerintah Daerah. Hal tersebut berarti bahwa birokrasi pemerintahan dalam manajemen kota Surabaya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya pembangunan dan pengembangan kota tersebut .

Secara umum, diketahui di masa Sukarno, sejarah mencatat bahwa Jakarta dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, sementara Surabaya, karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang terkontrol, tetap saja sebagai pusat perdagangan Indonesia. Di masa Suharto, yang lagi-lagi menerapkan kebijakan integrasi ke pasar dunia, Jakarta lalu dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan peran Surabaya dikurangi. (Dieter Evers, H. & Korff. R, 2002) . Dari hal tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa peran pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan suatu kota begitu dominan, dan hal tersebut juga berlalu dalam pembiayaannya.

Dengan adanya otonomi daerah saat ini, yakni berupa pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah (Landiyanto, Erlangga A., 2005) .

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, untuk kota Surabaya khususnya, akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2006 – 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan yang masing-masing diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 15,60 persen dan 5,55 persen (Pemkot Surabaya., 2005) .

Pendapatan kota Surabaya lebih besar diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum. Khususnya terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak, kebijakan-kebijakan yang mendukungnya dalam beberapa kurun waktu terakhir terus disempurnakan oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini berperan sebagai regulator. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2A tentang Hasil Penerimaan Pajak Propinsi yang diperuntukkan bagi Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan Kota Surabaya mendapat bagian PKB dan BBN-KB sebesar 70% dari bagian 30% PKB dan BBN-KB.

Lebih lanjut, terkait sistem pembiayaan pembangunan kota Surabaya, bisa dikatakan hampir sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pemerintahan kota. Hal tersebut sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak ditemukan kendala dan masalah pendanaan yang pada akhirnya menjadikan pembangunan dan pengembangan kota menjadi kurang optimal dan berjalan lambat.

Dalam Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya. 2010 disampaikan bahwa dengan adanya desentralisasi memberi kesempatan kepada Daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 direncanakan diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan ini berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, penerimaan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan dan penerimaan lain-lain.

2. Dana Perimbangan. Sumber pendapatan ini berasal dari : Bagi Hasil Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penghasilan (PPh); dan Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Bagi Hasil Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum. dan Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT), Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) dan Dana Bagi Hasil Lainnya yang berasal dari Retribusi IMTA, Retribusi TERA, Retribusi Pemakaian dan Pengujian Hasil Hutan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, terkait dengan target penerimaan pembiayaan khususnya, penerimaan pembiayaan kota Surabaya tahun 2010 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

4.1.3. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota London, United Kingdom

Dalam sejarah, London telah berada di garis depan inovasi. Bisnis besar dan kecil memainkan peran sentral, bersama-sama dengan universitas, pendidikan lebih lanjut, NHS, dan individu. Hal ini mampu dilakukan karena London memiliki keuntungan dari sekelompok lembaga-lembaga yang meng-cluster sehingga dapat berinovasi bersama-sama untuk saling menguntungkan . Sebagai kota dunia yang sangat produktif dengan ekonomi, populasi dan lembaga yang beragam, London sangat diuntungkan akibat dari aglomerasi ekonomi.

Lingkungan yang inovatif sangat penting bagi sektor swasta di London. London memiliki komunitas investasi yang cukup besar dan canggih. Namun, ide-ide yang baik dan berpotensi menguntungkan masih banyak gagal untuk dilaksanakan, baik karena mereka tidak mampu menarik calon investor, atau karena mereka berada pada tahap ketika risiko atau ukuran investasi dicari tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan untuk melakukan analisis. Kesenjangan ini terkadang diisi oleh dukungan sektor publik, baik dari LDA dan dari inisiatif pemerintah seperti New Growth Capital Fund.

Sektor publik dapat bermain dalam mendukung sektor swasta untuk berinvestasi dalam produk dan jasa baru: misalnya, universitas dan NHS memiliki pusat inovasi sendiri. Namun, untuk mendukung inovasi harus dipimpin oleh keahlian profesional dengan masukan yang kuat dari sektor swasta dan, mengingat tingginya biaya yang terkait dengan dukungan tersebut, maka harus menunjukkan mengapa dukungan publik yang diperlukan dan bahwa dukungan tersebut akan memberikan kembali ke pembayar pajak. Dengan adanya kolaborasi yang lebih efektif antara sektor pendidikan tinggi dan usaha untuk mendorong dan memanfaatkan ide-ide dan untuk meningkatkan produktivitas.

Walikota, melalui kelompok GLA, akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sektor publik, termasuk pemerintah pusat dan Komisi Eropa, Rumah dan Masyarakat Badan (HCA), Skills Pendanaan Badan (SFA), Young People’s Belajar Agency, tetangga regional otoritas, Jobcentre Plus, National Health Service (NHS), London Pengorganisasian Komite Olimpiade dan Paralympic Games (LOCOG), para Pengiriman Olimpiade Authority (ODA), Taman Olimpiade Legacy Perusahaan (OPLC) dan institusi Pendidikan Tinggi.

Lebih dari 76 persen dari tenaga kerja di London adalah pada sektor swasta, hal ini menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta. Perusahaan swasta dari perusahaan global sampai perusahaan kecil adalah detak jantung ekonomi London dan pemkot berkeinginan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan di mana mereka semua bisa makmur dan melibatkan semua stakeholder dalam mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan inovatif. Peran sektor ketiga, yang memiliki jangkauan yang unik menjadi bagian dari komunitas beragam London.
Pemkot memiliki tanggung jawab langsung untuk pembangunan ekonomi, transportasi dan perencanaan. Peran pemkot sangat strategis. Kelompok GLA merupakan penyedia utama layanan langsung, dan memiliki asset yang besar. Walikota akan memastikan bahwa anggota kelompok GLA bertindak dengan mempromosikan ekonomi karbon rendah, dan menunjukkan praktek yang baik dalam mempromosikan kesetaraan kesempatan dalam mengakses keterampilan dan kesempatan kerja.

Sebagai agen pembangunan ekonomi bagi Walikota, LDA akan mendukung pengembangan dan pengiriman tindakan dalam dokumen ini. Walikota, dan kelompok GLA, akan bekerja dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi di London untuk mengubah strategi ini menjadi tindakan nyata. Dalam bulan-bulan mendatang, Walikota akan menerbitkan Rencana Implementasi strategi ini yang akan menunjukkan bagaimana tujuan khusus akan disampaikan melalui kelompok GLA dan dengan mitra. Rencana ini akan ditinjau setiap tahun untuk memastikan pelaksanaan menyesuaikan dengan lingkungan ekonomi yang berubah. Indikator dalam Rencana Implementasi akan digunakan untuk memantau kemajuan dan untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana kelompok GLA mungkin perlu menyesuaikan kebijakan atau tindakan dari waktu ke waktu.

Dengan strategi bersama Rencana London dan Walikota Transportasi Strategi (MTS), Walikota adalah menyajikan pendekatan terkoordinasi untuk pembangunan ruang London, ekonomi, perencanaan dan transportasi, didukung oleh dasar bukti umum ekonomi.

4.1.4. Metode Pembiayaan Pembangunan di Negara Bagian California, Amerika Serikat

Sistem federalisme di Amerika Serikat memberikan ruang kekuasaan yang cukup besar bagi setiap negara bagian untuk menentukan anggaran dan kebutuhan bagi dirinya sendiri. Pengaturan tersebut “provision”. Provision berdasarkan Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007 adalah penentuan penanggaran biaya-biaya penyelenggaraan yang ditentukan langsung oleh rakyat melalui referendum. Karenanya penganggaran pada negara bagian California membutuhkan :
• Budgetary vote requirement. Pengambilan keputusan terkait anggaran/pembiayaan membutuhkan dua pertiga dukungan masyarakat. California adalah salah satu negara bagian yang membutuhkan dukungan dua pertiga pemilih untuk menaikkan pajak.
• Balanced budget privision and borrowing. Setiap anggaran yang akan diputuskan menjadi kebijakan/peraturan harus bersifat berimbang.
• Spending Limit. Anggaran yang direncanakan harus memiliki batasan sehingga sejalan dengan jumlah populasi dan inflasi.
• Education funding guarantee. Salah satu keunikan kebijakan pembiayaan di California adalah pembiayaan pendidikan yang disediakan pemerintah karena terikat pada provision. Untuk sektor pendidikan proposition 98 menjaminnya.
• Budgetary reserve. Berdasarkan konstitusi setiap anggaran memiliki cadangan.

Terkait krisis yang sedang dialami California disamping resesi ekonomi yang melanda Amerika Serikat secara keseluruhan ternyata beberapa kebijakan terkait pembiayaan pembagunan tersebut juga ikut menyebabkan terjadinya krisis (Blue Sky Consulting Gropus, 2009:3) . Misalnya Proposition 13. Kebijakan ini membatasi limit kenaikan pajak properti, yaitu tertinggi sebesar 1% dan kenaikan per tahunnya juga dibatasi. Kebijakan ini hanya bisa diubah melalui pengambilan pendapat yang minimal disetujui dua pertiga pemilih. Ini menyebabkan kebutuhan anggaran California jadi fleksibel sulit terjadi.

Dari sisi kebutuhan penerimaan dan pembiayaan dan dengan hubungannya dengan seluruh kebutuhan pemerintahan lokal California dibutuhkan total anggaran sebesar $350 billion. Penerimaan dan pembiayaan tersebut dibagi dengan angka 65/35 untuk 7.000 institusi yang harus melakukan pembiayaan di negara bagian tersebut. Institusi lokal juga diwajibkan untuk mendanai sebagian dari kegiatan. Sedangkan pemerintah negara bagian menanggung 65 persen biaya melalui berbagai mekanisme pembiayaan, seperti direct payment, grant, reimbursement dan lainnya (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:68).

Berikut adalah karakter dasar ekonomi California yang bisa menjadi acuan penerimaan dan pembiayaan di California (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:79) :
1. Total Gross Domestic Product (GDP) mencapai $1,6 trillion per tahunnya. Ini merupakan GDP tertinggi di Amerika Serikat dan menempati posisi ke-8 negara-negara di dunia.
2. California memiliki 120 nonagrikultur industri yang beroperasi di negara bagian tersebut. Sementara itu, California merupakan negara bagian dengan aktivitas agrikultur terbesar di Amerika Serikat dengan total pendapatan per tahunnya sebesar $32 billion, dan menyebar ke dalam 250 produk pertanian dan peternakan.
3. Sementara itu industri di sektor IT juga memberikan pemasukan yang luar biasa, yaitu sebesar $400 billion per tahunnya.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2007, penyumbang terbesar penerimaan California yang mencapai delapan puluh persen (80%) dari penerimaan State Revenue dan sembilan puluh lima persen (95%) dari General Fund Revenue adalah personal income tax (PIT), sales dan used tax (SUT), dan corporate tax (CT). Berdasarkan data penerimaan tahun 2006-2007 Total Revenue (General fund dan special fund) PIT menyumbang penerimaan 44 persen, SUT menyumbang penerimaan 28 persen, CT menyumbang 9 persen dan sisanya yang lain-lain. Sedangkan dari sisi General Fund Revenue PIT menyumbang 55 persen, SUT menyumbang 29 persen, CT menyumbang 5 persen dan sisanya yang lain-lain (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:82-83).

Sebaran anggaran terbesar kedua adalah health and human services. Pelayanan kesehatan dan sosial ternyata mendapatkan anggaran terbesar kedua. Sedangkan anggaran ketiga yang mendapatkan nilai yang cukup besar adalah Higher Education. Terlihat bahwa sebaran anggaran mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan publik yang bersifat umum dan menjadi kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Secara umum, Amerika Serikat masih merasakan dampak krisis ekonomi 2008 yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “great depression”. Berdasarkan data pengajuan anggaran yang telah disahkan untuk tahun anggaran 2009-10, ternyata pengeluaran pemerintah tetap besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Jika pendidikan dasar dan pendidikan tinggi digabung, maka hampir separuh anggaran ditujukan untuk sektor pendidikan. Jika anggaran kesehatan ditambahkan maka hampir enam puluh persen lebih berorientasi kepada sumber daya manusia. Ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang dimanfaat untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sumber utama pembiayaan pemerintah negara bagian California adalah pajak. Pajak tersebut terutama personal income tax, sales tax dan corporate tax. Perubahan target penerimaan cukup menarik untuk disimak. Personal income tax dan sales tax proyeksi penerimaannya menurun. Padahal ekonomi sudah mulai tumbuh. Sebaliknya, pajak perusahaan proyeksi penerimaannya meningkat. Artinya, beban pajak sementara dikenakan kepada perusahaan dibandingkan kepada masyarakat .

Sebenarnya hampir semua kategori penerimaan pajak menurun kecuali untuk barang konsumsi yang bersifat tersier, seperti liquor dan estate. Sementara itu insurance tax dan vehicle tax ternyata turun. Pada opsi lain, pemerintah California berupaya menggali sumber-sumber tax baru.

4.2. Perbandingan Metode Pembiayaan Kota-kota di Dunia

Kota Singapura, Kota Melbourne di Australia, Kota London di Inggris, Kota Surabaya di Indonesia dan Negara Bagian California di Amerika Serikat secara umum memiliki metode pembiayaannya masing-masing yang berbeda yang diakibatkan oleh pertimbangan dalam keluarnya kebijakan pembiayaan pembangunan yang berbeda. Kebijakan dalam pembiayaan pembangunan di Kota Singapura ditekankan kepada perlindungan atas kepentingan para investor tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat asli Singapura. Sedangkan di Negara Bagian California, kebijakan diputuskan berdasarkan dasar hukum yang berlaku dalam proposition-proposition yang telah disetujui oleh House of Parliamentary. Berbedanya sudut pandang dari pemutusan kebijakan apa yang diterapkan dalam penentuan metode pembiayaan akan sangat berpengaruh walaupun pada dasarnya semua kebijakan tersebut bermuara kepada kesejahteraan rakyat yang setinggi-tinggnya.

Sebagai metode pembiayaan yang utama, setiap Pemerintah Daerah memanfaatkan metode Pay-as-you-go sebagai metode pembiayaan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan termasuk didalamnya infrastruktur, prasarana dan sarana umum bagi masyarakat.

Pay as you go menjadi pilihan utama karena dana yang tersedia tanpa memiliki ikatan dan tersedia pada saat dibutuhkan. Namun,seiring dengan tuntutan perkembangan kawasan perkotaan, penerimaan dari sektor pajak tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga lahirlah inovasi-inovasi dalam mencukupi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di kota masing-masing.

Kota Singapura, memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan perkotaannya dari pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan dana pinjaman dari Dana Tabungan Wajib. Pemerintah Kota Melbourne, selain dari pajak; mendorong pertumbuhan ekonominya dari pemasukan Public Private Partnership. Greater London Administrative di Inggris juga mengembangkan skema-skema pembiayaan dari hasil kerjasama antara Pemerintah dan Swasta. Sedangkan Negara Bagian California di pantai Barat Amerika Serikat juga mendorong hubungan kerjasama Public Private Partnership untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Sedangkan di Kota Surabaya, Indonesia, pembiayaan pembangunan masih bertumpu kepada dana perimbangan antara pusat dan daerah yang seluruhnya berasal dari Pajak, baik itu pajak personal, pajak penjualan dan pajak perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan yang diambil pada dasarnya adalah sama, namun dengan tuntutan pemenuhan akan kebutuhan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks dan meningkat maka masing-masing Pemerintah Daerah telah melahirkan inisiatif dan inovasi dalam mengembangkan metode-metode pembiayaan baru.

Di Indonesia, krisis multimidimensi (ekonomi, moneter, hukum dan politik) yang pernah melanda indonesia mendorong berkembangnya paradigma baru, melalui reformasi manajemen keuangan daerah. Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pencanangan kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan salah satu yang menonjol di bidang keuangan publik adalah terjadi hubungan asimetris antara Pemertintah Pusat dan Daerah dengan ditandai ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat bagaimana Pemerintah Kota Surabaya hanya dapat bergantung kepada dana perimbangan dan pendapatan asli Daerah. Padahal Pemerintah Daerah sebenarnya diperkenankan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan, tapi Pemerintah Daerah kurang mampu mengembangkan karena secara administrasi relatif sulit dan sumber penerimaan utama telah dimonopoli oleh Pemerintah Pusat.

5. KESIMPULAN

Pertumbuhan masyarakat di kawasan perkotaan, setiap tahunnya terus meningkat yang berimplikasi kepada peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota yang bersangkutan. Dengan tingginya kesenjangan antara infrastruktur dan prasarana sarana yang tersedia terhadap kebutuhan masyarakat kota saat ini dan dimasa yang akan datang, menjadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah menjadi semakin besar biayanya.

Pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat setiap Pemerintah Kota masih harus menjaga stabilitas ekonomi dengan baik, agar defisit rencana anggaran tetap terkendali, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kedudukan yang positif, maupun kapasitas pembiayaan yang sehat dan berimbang. Akan tetapi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi (pajak) sementara pertumbuhan investasi dan produksi neto masih relatif rendah, maka kemampuan ekonomi Pemerintah dalam memenuhi pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana akan jauh dari cukup, mengingat masih ada masalah pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi dilema di perkotaan.

Dalam mengatasi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tersebut, ada baiknya Pemerintah Kota perlu melihat kembali anatomi ekonomi Kota masing-masing saat ini. Bagaimana perubahan struktural ekonomi yang tengah berlangsung dan implikasinya bagi kebutuhan pembiayaan, agar dapat disusun suatu penguatan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada publik dimasa yang akan datang.

Menimbang masalah pembiayaan di perkotaan, kita juga harus menimbang bagaimana suatu inisiatif dan inovasi akan mampu memberikan perubahan struktural bagi ekonomi perkotaan, terutama di sektor riil dan di sektor keuangan.

Di sektor riil, permasalahan yang dihadapi sektor korporat sejak krisis ekonomi di asian dan dunia selama satu dekake terakhir dan great depression di California, menyebabkan sebagian besar perusahaan mengalami krisis. Padahal perusahan-perusahaan tersebut merupakan komponen terbesar dari struktur ekonomi yang mengandalkan sistem Pay-as-you-go atau penerimaan dari Pajak. Dengan menurunnya kinerja perusahaan, tidak hanya penerimaan pajak yang berkurang, namun Pemerintah pun harus mensubsidi BUMN yang kolaps. Di Singapura, best practice muncul dalam bentuk perlindungan Pemerintah kepada korporasi dalam negeri dan investor asing, yang tujuannya melindungi tingkat investasi dan ekonomi, sehingga jika ekonomi menurun, daya lenting dapat bekerja sehingga perekoniomian akan pulih dengan cepat.

Di sektor keuangan, pembiayaan pembangunan yang baik sebaiknya meminimalkan program pinjaman jangka panjang walau terkesan menguntungkan. Karena sifatnya yang berupa hutang, maka akan ada masalah hutang dalam dan luarnegeri maupun restrukturisasi kredit kepada perbankan dalam negeri. Sehingga pada akhirnya terdapat aset-aset Negara yang harus dijaminkan untuk mendukung pengembalian hutang tersebut. Di Amerika Selatan terdapat sebuah skema pembiayaan pembangunan yang sangat baik, melalui pendirian Banco del Sur (Bank selatan). Lembaga pendanaan ini menyediakan bantuan pembiayaan bagi pembangunan dengan nilai-nilai kesepakatan yang lebih pas bagi kondisi negara-negara berkembang dibandingkan apa yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF. Ketika Asia dilanda krisis pada 1998, Jepang dan beberapa negara Asia sempat mengusulkan pembentukan sebuah lembaga pendanaan Asia, dalam bentuk Asia Monetary Funds, namun rencana ini gagal karena tidak disetujui oleh Amerika Serikat.

Sistem Pay as you go memang menyediakan pembiayaan pembangunan secara langsung dan bukan pinjaman, namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga Pemerintah mau tidak mau harus mempertimbangkan model pembiayaan melalui pinjaman jangka panjang, terutama bagi pembiayaan infrastukrtur yang tidak bernilai ekonomi tinggi, namun dapat mendorong pembangunan di daerah seperti pembangunan jalan.

Namun sekali lagi, pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman tersebut juga berpotensi merusak struktur ekonomi secara keseluruhan, atau menjerat Pemerintah dengan beban hutang yang tinggi. Karena itu ada baiknya setiap pemerintah lebih mengutamakan untuk lebih berinisiatif dan berinovasi untuk mengembangkan skema-sekam pembiayaan yang dapat mengatasi ketergantungannya pada pembiayaan eksternal lewat peningkatan sumberdaya dalam negeri.

Kota Singapura sudah melakukannya, melalui reformasi fiskal, Kota Singapura telah mengatasi dampak krisis ekonomi sekaligus meminimalisasi pinjaman luar negeri. Reformasi ekonomi ini diberlakukannya melalui pemberian pajak efektif bagi warga negaranya, pajak efektif terhadap perusahaan nasional dan trans-nasional, pemberantasan korupsi, pencegahan capital flight serta upaya mengembalikan dana korupsi yang disimpan di luar negeri.

Dalam membangun perkotaan melalui pembiayaan pembangunan yang sehat perlu diupayakan perubahan arah dan paradigma ekonomi mikro dan makro. Baik warga dan Pemerintah harus menyadari bahwa pembiayaan dalam pembangunan perkotaan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Semua harus turut berpartisipasi. Misalnya melalui Forced Capital di Singapura, dimana baik Perdana Menteri hingga pekerja konstruksi harus membayar Tabungan Pembangunan dalam jumlah yang sama, walau keduanya dikenakan nilai pajak pendapatan yang berbeda.
Pemerintah pun harus tanggap. Pembiayaan pembangunan harus efektif dan efisien. Pembiayaan pembangunan harus diutamakan untuk pembangunan bukan untuk belanja pegawai. Pemberian subsidi pun harus selektif.

Dengan merumuskan kembali peran lembaga keuangan terkait keterlibatannya dalam perumusan kebijakan ekonomi, melalui good policy and good governance maka pembiayaan pembangunan perkotaan yang efektif, efesien demi keberlanjutan pembangunan di pekotaan akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA
Arnott, Richard; McMillen, Daniel P., eds (2006). A Companion to Urban Economics. Blackwell Publishing. ISBN 1405106298 . Blackwell Publishing. ISBN 1405106298. Retrieved from : http://books.google.com/books?id=_ZtmbEeRlXYC&pg=PR3&dq=A+Companion+to+Urban+Economics.+Blackwell+Publishing&hl=id#v=onepage q=A%20Companion%20to%20Urban%20Economics.%20Blackwell%20Publishing&f=false
Biro Pusat Statistik. (2009). Statistik Perkiraan Urbanisasi Penduduk Kota-kota di Indonesia. http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/923/939/
Capello, Roberta; Nijkamp, Peter, eds (2004). Urban Dynamics and Growth: Advances in Urban Economics .Elsvier Inc. Retrieved from : http://books.google.com/ books ?id=ZlADh60UUlgC&printsec=frontcover&dq=Urban+Dynamics+and+Growth&hl=id
Dameria, F. Panjaitan. (2010). Pembiayaan Pembangunan Kota London. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Deliana, Setia. (2010). Pemerintah Sistem Pembiayaan Pembangunan Kota Melbourne Dan Empat Kota Lainnya Di Dunia. Kajian Pengembangan Perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Dieter Evers, H & Korff, R. (2002). Urbanisme Di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang. (Terjemahan dari judul asli : Southeast Asia Urbanism: The Meaning and Power of Social Space). Yayasan Obor Indonesia.
Erlangga Agustino Landiyanto. (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. CURES Working Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.
Hadar, Ivan A. Pembiayaan Pembangunan. Kantor Sekretariat Target MDG. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2010 dari : http://www.targetmdgs.org/index.php?option =com_content&task=view&id=779&Itemid=1
Nauval, M. (2010). Pembiayaan Pembangunan Kota Surabaya. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Ningsih, S. (2002). Urbanisasi Dan Kaitannya Dengan Hukum Dan Kependudukan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Retrieved from : http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-Ningsih.pdf
O’Sullivan, Arthur (2003). Urban economics . Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 0-07-248784-4.
Pemkot Surabaya. (2005). Arah Kebijakan Keuangan Daerah dalam RPJM Kota Surabaya. Surabaya.
Rahmat, M, Yananda. (2010). Pembiayaan Pembangunan Negara Bagian California. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Shumway, J. and S. Otterstron (2001). Spatial Patterns of Migration and Income Change in the Mountain West: The Dominance of Service-Based, Amenity-Rich Counties. Professional Geographer, 53(4): 492-502. Retrieved from : http://books.google.com/books?id=u0WXc77zxkUC&pg=PA78&dq=Spatial+Patterns+of+Migration+and+Income+Change+in+the+Mountain+West&hl=id#v=onepage&q=Spatial%20Patterns%20of%20Migration%20and%20Income%20Change%20in%20the%20Mountain%20West&f=false
Vasche, Jon David, Brad William dan Rober Ingenito. (2007). Budget Forecasting for State California. dalam Sun, Jinping dan Thomas Lynch. Goverment Budget Forecasting:Theory and Practice. CRC Press
Warjiyo, Perry. (2004). Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM : Perkembangan dan Strategi ke Depan. Infokop Nomor 25 Tahun XX.

As of right now, the species extinction rate has reached one species per day, James Luhr (2004) even said that, sometimes one species may become extinct every span of twenty minutes. With current speed continuous declining of Earth’s biodiversity, the current extinction rate is in the highest level in the last 65 million year, with men as the agents in building their own extinction.

Consensus as the basis of inspiration and appreciation for the earth as a collective consciousness, has began the celebration called the Earth Day. The fall of each celebrations are dated on April 22nd. Throughout the celebration, the victory of Al Gore as a Nobel peace laureate in 2007 proves this. Al Gore is trying to join forces to tackle the dangers caused by the increasing temperature of the earth surface, and it is widely expected to have an impact on climate change.

In An Unconvenient Truth: The Crisis of Global Warming, Al Gore trying to explain, that basically, the earth is changing and those changes caused by human activities. Earth, is significantly changing, and certainly was not as solid as before. Human population increases, land degradation, heavy pollution, climate change and biodiversity declining is a global problem which affects on a massive scale.

Martin Rees in Our Final Century, once mentions that humans only have a fifty-fifty chance to survive until the beginning of a new century of his life. It is because the declining rate of resources that we consume every day, he predicts that at 2050 there will be no more resources left to consume.

Do we realizes, that the earth’s ability to absorb carbon-dioxide emisis through forests diminishing very quickly, or if our water supply is already too polluted to be feasible?. Remember, one liter of oil can contaminate a number of 800 000 liters of water. And every year we waste 3.177 million liters of oil into the rivers, and oceans.

Gaia hypothesis, considers that the earth’s biosphere and other physical components (atmosphere, cryosphere, hydrosphere and lithosphere) integrated with each other in forming a complex interaction system, in maintaining the climate and biogeochemistry in a state of homeostasis. James Lovelock proposes this hypothesis by looking at the earth as a single organism.

Planet Earth is a collective consciousness which is obviously higher than human consciousness itself. Indonesia called her ibu pertiwi. Because the mother was giving birth and feed their children. Unfortunately, the sincerity of a mother’s love is not fully understood. We often do not understand the workings of nature, and that’s what makes it difficult and then breed conflicts. Its very hard to understand how, the teachings about to respects our nature in society begins. Nature dialectic, such as the form of tribute to the environment in Bali, that through covering a tree trunk with cloth and also prayed and sprinkled it with flower. Remember, Earth itself does not create limitations, and among many millions of planets that exist, theres only one that we can live on.

Our earth is now an old mother, as she now aged more than 4.65 billion years old, she’s not as strong as in two billion years ago. However, shes’s still struggled to keep herself cool enough so that we as one form of life dependent on her, could live comfortably. She works very hard to manage the heat effect from the sun in such a way, but it was her own children, that continuously degrading her lifetime just for the sake of his own race.

It is said that, Mars and Venus was Earth’s siblings that had already died. And sometime later the Earth will meet her end too. Now as, we’re already using 140% of her capacity each year, we tends to draws the end of her story ourself.
On this day, April 22, 2010, we need to thank our mother who have provided a home for us. Honour her earnest with true love. Because we have only One Earth, nothing more.