Pembangunan Pulau-pulau Kecil

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PULAU-PULAU KECIL

Oleh :

M. Rahmat; Dame Ria Panjaitan; Adipati Rahmat

Abstrak

Pembangunan merupakan upaya untuk mengubah kondisi keterbelakangan masyarakat. memanfaatkan pendekatan pembangunan (development) yang berbasiskan kepada pembangunan ekonomi berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Pembangunan sendiri memiliki proses, mendapatkan peran dan tempat, menghadapi kritik dan beradaptasi terhadap berbagai tuntutan. Pembangunan di pulau-pulau memiliki perbedaan dengan pembangunan negara. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah suatu negara dan terikat dengan kebijakan dan keputusan politik. Secara geografis, pulau-pulau memiliki kondisi yang berbeda dengan negara yang memiliki daratan yang luas. Pulau-pulau kecil secara ekonomi memiliki kendala dalam pembangunanya. Karenanya, pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan pembangunan yang sejalan dengan kondisi tersebut. Pembangunan pulau-pulau kecil juga harus mempertahankan keberlangsungannya.

1. DEVELOPMENT

Dalam proses kelahirannya development (pembangunan) dikontraskan dengan underdevelopment (keterbelakangan). Development merujuk kepada prestasi kemajuan (pembangunan) ekonomi dan sosial dengan mengubah kondisi keterbelakangan (produktivitas rendah, stagnasi, kemiskinan) di negara-negara yang dianggap sebagai “miskin”, “terbelakang”,”kurang berkembang”, atau “sedang berkembang” (Bernstein, 20008: 207). Lebih jauh Berstein menjelaskan bahwa economic growth adalah kondisi yang diperlukan bagi kemajuan sosial, yang bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi yang cukup, kesehatan dan papan yang memadai (mengatasi kemiskinan absolut) (2008:207). Dalam sejarahnya, konsep development ini berkembang menjadi ideologi developmentalism di berbagai negara yang akhirnya memicu revolusi sosial dan kejatuhan beberapa rejim di dunia. Development atau developmentalism secara semantik kemudian melahirkan konotasi negative (William, 1983:102-104).

Pengertian tentang development dalam tulisan ini mencoba untuk mendapatkan batasan yang berusaha meminimalkan bias-bias politik dan ideologi walaupun hal tersebut hampir mustahil untuk dilakukan secara sepenuhnya. Pemberitan batasan dilakukan dengan menempatkan pembangunan ke dalam pembangunan ekonomi (economic development) tanpa mengabaikan dimensi politik yang menjadi hak-hak dasar bagi setiap individu. Michael Todaro (dalam Arsyad, 1999:5-6) menyatakan, keberhasilan pembangunan ekonomi ditujukan ke dalam tiga (3) nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan Todaro di atas, kemudian Arsyad mencoba memberikan definisi tentang pembangunan ekonomi “sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistim kelembagaan”. Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

  1. Suatu proses yang berarti terjadi perubahan secara terus-menerus,
  2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
  3. Kenaikan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
  4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu (1) aspek perbaikan di bidang organisasi, dan (2) aspek perbaikan di bidang regulasi (1999:6).

Baca selengkapnya

Evaluasi Penghunian Perumahan Bencana

EVALUASI PENGHUNIAN PERUMAHAN BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL

(STUDI KASUS KOTA AMBON, KABUPATEN ALOR DAN KOTA POSO)

Oleh : Adipati Rahmat, S.Pi

Bencana alam maupun bencana karena kerusuhan sosial merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh berbagai pihak terutama para penduduk yang tinggal di tempat bencana tersebut terjadi. Sangatlah sulit untuk memprediksikan secara tepat kapan dan dimana kejadian bencana akan terjadi. Namun demikian bila hal tersebut terjadi perlu diambil langkah–langkah cepat untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkannya. Bahkan bila kejadian bencana alam berlangsung secara periodik pada suatu wilayah tertentu atau dipandang memiliki ancaman kerawanan, maka sudah seharusnya diambil tindakan preventif atau mitigasi.

Pada beberapa kasus penanganan bencana terdahulu, Pemerintah melalui lembaga atau instansi teknis terkait telah berusaha untuk melaksanakan prosedur penanganan sebaik mungkin. Berkenaan dengan penyediaan perumahan bagi korban bencana juga telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan anggaran yang tersedia. Dalam hal ini aspek kepuasan pengguna juga seharusnya turut menjadi perhatian. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan masukan–masukan dari pengguna maka perlu adanya suatu evaluasi terhadap penghunian perumahan-perumahan tersebut. Melalui evaluasi ini diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan khusus serta menjadi wacana dalam penyelenggaraan bantuan perumahan di tahun-tahun mendatang.

Baca selengkapnya…