Evaluasi Penghunian Perumahan Bencana

EVALUASI PENGHUNIAN PERUMAHAN BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL

(STUDI KASUS KOTA AMBON, KABUPATEN ALOR DAN KOTA POSO)

Oleh : Adipati Rahmat, S.Pi

Bencana alam maupun bencana karena kerusuhan sosial merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh berbagai pihak terutama para penduduk yang tinggal di tempat bencana tersebut terjadi. Sangatlah sulit untuk memprediksikan secara tepat kapan dan dimana kejadian bencana akan terjadi. Namun demikian bila hal tersebut terjadi perlu diambil langkah–langkah cepat untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkannya. Bahkan bila kejadian bencana alam berlangsung secara periodik pada suatu wilayah tertentu atau dipandang memiliki ancaman kerawanan, maka sudah seharusnya diambil tindakan preventif atau mitigasi.

Pada beberapa kasus penanganan bencana terdahulu, Pemerintah melalui lembaga atau instansi teknis terkait telah berusaha untuk melaksanakan prosedur penanganan sebaik mungkin. Berkenaan dengan penyediaan perumahan bagi korban bencana juga telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan anggaran yang tersedia. Dalam hal ini aspek kepuasan pengguna juga seharusnya turut menjadi perhatian. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan masukan–masukan dari pengguna maka perlu adanya suatu evaluasi terhadap penghunian perumahan-perumahan tersebut. Melalui evaluasi ini diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan khusus serta menjadi wacana dalam penyelenggaraan bantuan perumahan di tahun-tahun mendatang.

UMUM

Setelah dilakukan survey dan identifikasi terhadap beberapa lokasi pengungsi yang ada di Kota Ambon, Kabupaten Alor, dan Kota Poso dapatlah ditarik suatu pandangan umum tentang kondisi perumahan bencana. Ada hal yang bersifat umum menyangkut beberapa aspek dan dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Kondisi Umum Responden. Pada umumnya responden yang diwawancarai memiliki tingat pendapatan yang berkisar antara 1 sampai dengan 3 juta rupiah per bulan. Atau masuk dalam kategori tingkat pendapatan menengah bawah serta bekerja di sektor non-formal. Bagi masyarakat, hingga 6 bulan pasca bencana dirasakan sebagai masa-masa sulit untuk melangsungkan kehidupan normal . Kondisi ini bertambah runyam, manakala bencana yang terjadi adalah akibat kerusuhan sosial. Karena durasi bencana yang cukup lama dan bisa menurunkan mental korbannya.
  2. Kondisi Fisik Rumah. Berdasarkan wawancara dengan penghuni rumah bantuan pemerintah dalam bentuk rumah sementara,rumah relokasi, dan lain sebagainya, pada umumnya merasa cukup bisa menerima keadaan yang diberikan. Bahkan para korban bencana gempa di Alor merasa puas dengan bantuan rumah siap huni yang diberikan oleh pemerintah karena kondisinya mirip dengan rumah asal. Namun sangat disayangkan daya tahan bangunan tidak terlampau kuat.
  3. Cara mendapatkan rumah. Dalam hal mendapatkan rumah bantuan dapat ditempuh beberapa cara diantaranya adalah dengan mengajukan permohonan dan disahkan oleh pejabat berwenang setempat. Beberapa yang lain mendapatkan bantuan karena adanya proses pendataan pengungsi yang dilakukan oleh Satkorlak. Pemberian bantuan umumnya diprioritaskan bagi daerah yang mengalami kerusakan paling parah dan korban paling besar. Namun demikian penyaluran bantuan sering mengalami kendala karena wilayah sasaran yang sukar dijangkau. Proses pemberian bantuan rumah kepada pengungsi berjalan dalam waktu yang cukup panjang sehingga seringkali menimbulkan kegalauan. Bahkan adakalanya pengungsi menjadi tidak terlalu berharap lagi terhadap pemberian bantuan ini. Lamanya proses pemberian bantuan perumahan kepada pengungsi disebabkan oleh proses pengadaannya harus melalui prosedur pelelangan serta penganggarannya tergantung pada tahun anggaran APBN atau APBD. Berkaitan dengan hal ini seharusnya ada dana taktis yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam penanganan bencana.
  4. Status Tanah. Status kepemilikan memiliki arti penting bagi pengungsi korban bencana alam dan kerusuhan sosial. Dalam hal ini status tanah perlu dipertegas secara hukum untuk menghindari kesimpangsiuran kepemilikan serta menghindari konflik dikemudian hari. Kondisi terutama berkaitan dengan tanah yang dikuasai pengungsi karena ditinggalkan pemilik asal. Disamping itu tanah dan rumah yang diberikan pemerintah lewat program relokasi seharusnya dapat diproteksi sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipindahtangankan atau menjadi komoditas bisnis semata diantara pengungsi atau aparat pelaksana penyedia bantuan.
  5. Status Rumah. Status rumah pengungsi pada umumnya dibagi menjadi rumah milik sendiri dan rumah bantuan program penanggulangan bencana alam. Rumah milik sendiri yang rusak karena bencana mendapatkan bantuan bahan bangunan, sedangkan bagi pengungsi yang tidak kembali ke rumah asal akan mendapatkan bantuan rumah relokasi. Dari temuan lapangan adakalanya rumah yang dimiliki berasal dari sesama pengungsi yang dipindahtangankan tanpa memlapor kepada pengelola .
  6. Sarana dan Prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana adakalanya menjadi prioritas berikutnya setelah pembangunan rumah selesai. Kemungkinan hal ini karena keterbatasan anggaran, atau pertimbangan faktor prioritas. Sebagai dampaknya adalah rumah yang sudah selesai dibangun tidak operasional.
  7. Karakteristik Komunitas. Karakteristik komunitas memiliki arti penting adalam memahami prilaku dan pandangan umum yang berlaku pada komunitas tersebut. Pada daerah bencana yang disebabkan konflik sosial, karakteristik hunian tanggap bencananya cenderung homogen.

REKOMENDASI

Melihat dari kondisi yang telah diuraikan diatas maka dalam membangun dan merehabilitasi kembali perumahan rakyat yang terkena bencana alam maupun kerusuhan sosial dibutuhkan kebijakan sebagai berikut :

  1. Melanjutkan kembali pembangun dan rehabilitasi perumahan rakyat dalam tahapan berikutnya ini dengan efesien dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pembangunan tersebut memiliki arti penting karena bertujuan untuk melengkapi langkah–langkah yang diambil sebelumnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pembangunan perumahan bagi korban bencana tidak hanya membangun unit huniannya saja, tetapi juga membangun komunitas.
  2. Metode dan langkah dalam penanganan korban bencana alam atau kerusuhan sosial harus dilaksanakan dengan cepat. Sehingga disini diperlukan suatu koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Supaya prosedur tersebut dapat terselenggara secara otomatis pada saat terjadi bencana, maka perlu adanya suatu lembaga induk yang mampu bertindak lintas sektoral.
  3. Pembangunan perumahan bagi korban bencana sebaiknya tidak hanya membangun unit hunian saja, tetapi perlu diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
  4. Dalam pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana seharusnya sudah mempertimbangkan pajak dan biaya angkutan yang harus dikeluarkan. Hal ini berkaitan dengan semakin minimnya biaya pembagunan apabila dikaitkan dengan pajak–pajak yang perlu dikeluarkan.
  5. Membangun rumah berarti juga harus membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti sanitasi dan air bersih.
  6. Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun hunian dan lingkungannya. Penjabaran dari kebijakan tersebut diatas dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat, mengingat adanya peran local genius yang selama ini tidak dengan maksimal di angkat dalam pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat korban bencana .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s