Pembangunan Pulau Sebatik sebagai Pulau Kecil Terluar Berbasis Regionisme

ABSTRAK

Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang merupakan beranda depan NKRI, menjadi fokus pembangunan nasional secara politik, hukum dan sosial budaya, namun lingkungan pesisirnya sebagai potensi sekaligus permasalahan dalam upaya pembangunan Pulau Sebatik yang terintegrasi. Regionisme merupakan upaya mengatur atau menata suatu region (wilayah), yang tidak hanya bersifat pasif namun juga memelihara yang mengada (becoming) didalamnya. Konsep regionisme sangat cocok diterapkan pada pulau kecil terluar seperti Pulau Sebatik ini, karena pandangan regionisme ini dapat didasarkan kepada kepentingan atau kriteria tertentu.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dalam Konvensi PBB atas Hukum Kelautan[1] 1982 Artikel 121 mendefinisikan pualu-pulau kecil, ”An island is a naturally formed land, surrounded by water, which is above water at high tide”. Artinya, pulau adalah area lahan (daratan) yang terbentuk secara alami, dikelilingi air yang berada di atas muka air pada pasut tinggi—artinya, tak boleh tenggelam jika air pasang tinggi. Definisi ini mengisyaratkan ada empat syarat untuk disebut sebagai suatu pulau, yaitu ada daratan, terbentuk secara alami bukan reklamasi, dikelilingi air (tawar atau asin), dan selalu berada di atas pasut tinggi.

Berdasarkan luas dan kepadatan, beberapa lembaga terkait mendefiniskan pulau kecil, (1) pulau kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari 5.000 meter persegi (CSC, 1984), (2) pulau kecil adalah pulau dengan luas area kurang dari 2.000 meter persegi (DKP, 2007)[2].

Sedangkan  pulau-pulau terluar yang menjadi daerah perbatasan adalah definisi di atas yang ditambah dengan kondisi-kondisi khusus, yaitu adanya elemen kedaulatan dan elemen campuran kehidupan yang merupakan hal-hal khusus yan dimiliki oleh suatu kawasan perbatasan. Jadi, pulau-pulau terluar daerah perbatatasan terkait Pulau Sebatik adalah “pulau kecil adalah pulau yang luas wilayahnya kurang dari 10.000 meter persegi dan berpenduduk kurang dari 200.000 orang yang berlokasi pada batas administrasi dua/beberapa negara yang memiliki kehidupan ekonomiu, sosial dan budaya yang terpengaruh oleh lokasi perbatasan tersebut”

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar telah mengamanatkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar harus dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber dayanya dalam rangka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang merupakan beranda depan NKRI. Keberadaannya disalah satu kawasan pesisir paling strategis di jalur Internasional, menjadikan Pulau Sebatik tidak hanya menjadi fokus pembangunan nasional secara politik, hukum dan sosial budaya, namun lingkungan pesisirnya sebagai potensi sekaligus permasalahan dalam upaya pembangunan Pulau Sebatik yang terintegrasi.

1.2. Isu dan Permasalahan

Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang merupakan sumber masalah dari pulau-pulau Kusumastanto menyebutkan bahwa masalah ini bersumber dari karakteristik pulau kecil (Kusumastanto, 2004) :

  1. Ukuran yang kecil dan terisolasi (keterasingan) menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal. Luas pulau kecil itu bukan suatu kelemahan jika barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh penghuninya tersedia di pulau yang dimaksud. Akan tetapi, begitu jumlah penduduk meningkat secara drastic, diperlukan barang dan jasa dari pasar yang jauh dari pulau itu. Itu berarti mahal.
  2. Kesukaran atau ketidakmampuan mencapai skala ekonomi yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi dan transportasi. Hal ini turut menghambat pembangunan hamper semua pulau kecil di dunia.
  3. Keterseidiaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir dan satwa liar yang pada akhirnya menentukan daya dukung (carriying capacity) sistem pulau kecil dan menopang kehidupan manusia, penghuni serta segenap kegiatan pembangunan.
  4. Produktivitas sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (seperti pengendalian erosi) yang terdapat di setiap unit ruang (lokasi) di dalam pulau dan terdapat di sekitar pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama lain secara erat. Oleh karena itu, keberhasilan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan di lahan darat suatu pulau, jika tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekologis, dapat merusak/mematikan industri perikanan panatai dan pariwisata bahari di sekitar pulau.
  5. Budaya local kepulauan kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan. Contohnya, di beberapa pulau kecil budaya yang dibawa wisatawan (asing) dianggap tidak sesuai dengan adat atau agama setempat. Ini menjadi kendala tersendiri.

Selama ini, masalah pulau-pulau terluar yang bearda di perbatasan seringkali diselesaikan melalui pendekatan keamanan.. Bahkan pendekatan kemanan ini juga bersifat reaktif karena memang ada potensi atau sudah terjadi gangguan keamanan di daerah-daerah perbatasan. Padahal masalah-masalah utama yang dihadapi pulau-pulau terluar bukanlah ancaman pendudukan dari negara lain tetapi ancaman sosial, ekonomi dan ekologi yang menyebabkan penduduk di perbatasan mencari bantuan kepada pihak/tempat yang menyediakan bantuan untuk bisa bertahan.

Sebagai salah satu pulau terluar di NKRI, pulau Sebatik layaknya pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia juga mengalami isu ketimpangan pembangunan. Paradigma pembangunan yang masih bersperpektif daratan  cenderung mengabaikan pembagunan pulau-pulau kecil. Apalagi lokasinya jauh berada di daerah perbatasan. Tidaklah mengherankan  bahwa jatuhnya kedaulatan pada Pulau Sipadan dan Ligitan kepada pihak Malaysia adalah bukti nyata bagaimana pendekatan terhadap wilayah perbatasan di pulau-pulau terluar, yang merupakan contoh kuat bagaimana ketidaksesuaian paradigma pembangunan dengan pulau-pulau terluar menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI.

2. GAMBARAN UMUM PULAU SEBATIK

2.1. Kondisi Fisik Umum

Secara administratif Pulau Sebatik terletak di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, dan secara astronomi terletak pada kedudukan: 402’ LU – 4010’ LU dan 117040’ BT – 117054’BT, dengan batas wilayah :

  • Sebelah Utara                      : Sabah (Malaysia)
  • Sebelah Timur                     : Laut Sulawesi
  • Sebelah Selatan                   : Selat Makasar
  • Sebelah Barat                      : Kabupaten Nunukan (Indonesia)

Pulau Sebatik mempunyai luas 247.47 km2, dan berdasarkan UU No. 47 tahun 1999 merupakan suatu Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu : Desa Pancang dengan luas 69.88 km2, desa Sungai Sei NYamuk dengan luas 26 km2, desa Tanjung Aru dengan luas 32 km2, desa  Tanjung Karang dengan luas 39 km2, dan desa Setabu dengan luas 132.19 km2, dan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sebatik adalah Tanjung Karang.

Pulau Sebatik memiliki topografi pantai yang datar dan ditumbuhi oleh vegetasi mangrove. Wilayah tengah merupakan daerah pegunungan, disamping merupakan hutan sekunder juga telah diusahakan oleh penduduk untuk perkebunan kelapa dan kakao, sedangkan wilayah dataran rendah dibagian tengah telah diusahakan oleh penduduk sebagai sawah tadah hujan.

Tabel 1

Data Iklim Pulau Sebatik

Unsur Iklim Bulan Tahunan
Jan Feb Mar Aprl Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
Curah hujan (mm) 126 122 169 129 276 269 134 191 160 303 173 230 2.280
Hari hujan (hari) 17 13 15 13 22 21 16 20 16 22 16 17 208
Suhu udara (oC) 27.1 27.3 27.4 27.9 27.8 27.3 27.1 27.0 27.1 27.3 27.6 27.4 27.4
Penyin. Mht (%) 54 57 57 59 55 45 48 43 53 37 43 43 50
Kelembaban (%) 74 75 74 75 76 77 79 78 78 77 76 80 77
Tek Udara (mb) 1008 1008 1008 1008 1009 1009 1008 1008 1009 1008 1007 1008 1008

Sumber: RPJM Kabupaten Nunukan tahun 2006-2010

2.2. Kondisi Sosial Budaya Kemasyarakatan

Pada dasarnya etnik yang menetap diwilayah perbatasan Indonesia – Malaysia adalah sama. Wilayah pulau-pulau kecil perbatasan di Selat Malaka dihuni oleh etnik Melayu, sedangkan di daerah Pulau Sebatik dihuni oleh etnik Tidung. Disintegrasi antar etnis dapat terjadi karena berbagai sebab antara lain karena terbentuknya negara baru dengan ideologi dan dasar negara yang berbeda.

Masyarakat Pulau Sebatik berasal dari nelayan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Pada saat itu Pulau Sebatik masih berupa hutan, sehingga disamping sebagai nelayan juga membuka lahan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum masyarakat Pulau Sebatik memiliki stratifikasi sosial meskipun tidak didasarkan pada superioritas suatu kelompok atas etnis tertentu. Pranata sosial yang terbentuk berasal dari hasil integrasi berbagai kepentingan kelompok terutama masyarakat Sulawesi dari berbagai etnis dan masyarakat suku Tidung. Status sosial suku Tidung didalam eksploitasi sumberdaya alam hanya sebagai buruh saja.

Dekatnya jarak dan mudahnya akses menyebabkan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan seperti Nunukan maupun masyarakat Tawau Malaysia keluar masuk di wilayah negara tetangga. Untuk menyeberang ke Tawau-Malaysia dari Nunukan dan sebaliknya  hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan kapal penyeberangan yang ada setiap hari. Bagi masyarakat kepulauan yang memang kehidupannya di sekitar laut dan biasanya melakukan perjalanan dengan kapal, waktu perjalanan merupakan waktu yang sangat singkat.

Mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan ke wilayah negara tetangga tersebut didorong oleh adanya hubungan sosial dan ekonomi. Hubungan sosial terutama terutama antara masyarakat Nunukan dengan masyarakat Tawau yang sudah lama terjalin. Warga Nunukan dan Tawau bahkan memiliki hubungan kekerabatan karena banyak warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Tawau dan menjadi warga negara Malaysia. Hal yang paling mudah adalah warga Pulau Sebatik yang halaman depan dan belakang rumahnya berada pada dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia. Hubungan ekonomi selain terjalin di antara mereka yang sudah mempunyai hubungan kekerabatan juga oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan termasuk dengan warga Malaysia keturunan Cina.

Interaksi penduduk di wilayah perbatasan dapat berdampak positif maupun negatif. Interaksi positif bila interaksi yang saling menguntungkan antar etnis yang sama di dua negara karena adanya saling ketergantungan baik subsitusi maupun komplemen sehingga pemerintah masing-masing memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dengan memberikan cross border pass (pass lintas batas) untuk melakukan kunjungan dagang, kunjungan keluarga dan kunjungan sosial lainnya. Sedangkan interaksi negatif merupakan interaksi yang merugikan kepentingan negara lain pemerintah  (terutama negara Indonesia), sehingga perlu adanya kebijakan dalam menangani masyarakat pulau-pulau kecil perbatasan untuk menghindari intervensi ideologi asing.

2.3. Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Pulau Sebatik pada tahun 2002 sebesar 25.000 jiwa, yang sebagian besar merupakan masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan, sedangkan masyarakat asli Pulau Sebatik adalah suku Tidung. Sebagian besar masyarakat Pulau Sebatik bekerja di sektor pertanian yaitu pada tanaman perkebunan (44%), sedangkan yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan hanya berkisar 16%, dan yang bekerja di sektor perikanan hanya berkisar 20.96%. Peran sektor perdagangan dan jasa dalam perekonomian ternyata cukup memberi kontribusi yang signifikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Sebatik. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan didukung oleh sembilan sektor ekonomi, yaitu :

  1. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi tertinggi terhadap APBD Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 48.69%, hal ini disebabkan oleh karena adanya kegiatan penambangan minyak bumi yang berlokasi di Kecamatan Sembakung oleh PT. Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. Disamping itu, juga terdapat penambangan batubara.
  2. Sektor pertanian, memberikan kontribusi terhadap APBD sekitar 29.0% yang didominasi oleh sektor perkebunan
  3. Sektor perdagangan berkontribusi terhadap APBD sebesar 9%,
  4. Sektor bangunan kontribusinya sebesar 8.37%
  5. Sektor jasa berkontribusi sekitar 3%
  6. Sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2%
  7. Sektor Listrik, Gas dan air bersih kontribsinya terhadap APBD sebesar 0.71%,
  8. Sektor indstri pengolahan hanya sebesar 0.05%, dan
  9. Sektor keuangan hanya berkontribusi sebesar 0%.

2.4. Kondisi Sektor Unggulan Non Hayati

Sumberdaya alam non hayati Kabupaten Nunukan terdiri dari minyak bumi dan gas alam serta galian C. Potensi sumberdaya mineral diperkirakan cukup besar, namun sampai saat ini dugaan cadangan mineral tersebut belum diketahui. Cadangan pasir kwarsa diperkirakan mencapai 500 juta ton dan potensi lainnya seperti gypsum sekitar 75 ribu ton. Sumberdaya alam lainnya seperti minyak bumi potensinya cukup besar, pada tahun 2002 mencapai 2.100.000 juta BBL, atau meningkat sebesar 81% dibanding tahun-tahun  sebelumnya yang mencapai 1.200.000 juta BBL. Secara rinci sumberdaya non hayati Kabupaten Nunukan disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2

Sumberdaya Alam Non hayati Kabupaten Nunukan

No. Potensi Luas Areal (ha) Cadangan (ton)
1. Minyak bumi TAD TAD
2. Gas Alam TAD TAD
3. Pasir kwarsa 2.6357 500.412.000
4. Pelspar (NK) 2 100
5 Gypsum (CH) 50 75.000

Sumber: Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan, 2006.

2.5. Kondisi Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Perairan Nunukan diperkirakan cukup besar meliputi potensi ikan demersal, udang dan ikan pelagis kecil yang tersebar di sekitar Pulau Bukat, Pulau Sebatik, Pulau Nunukan dan Pulau Sekapal.

Perairan Sebatik termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IV Selat Makassar dan Laut Arafura serta WPP VII Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Perairan Laut Sulawesi diperkirakan mempunyai potensi udang sekitar 2.500 ton/tahun, sedangkan potensi ikan demersal dan pelagis mencapai 54.860 ton/tahun. Sampai saat ini, pemanfaatan sumberdaya udang telah mencapai batas MSY, sedangkan tingkat pemanfaatan ikan pelagis dan demersal sekitar 61% (DKP dan LIPI,2001). Di WPP IV, Peluang pengembangan untuk pemanfaatan sumberdaya ikan masih terbuka untuk ikan pelagis besar dan pelagis kecil, sementara WPP VII masih terbuka peluang untuk pemanfaatan ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang dan lobster.

Tabel 3

Jenis Ikan, Daerah Penangkapan dan Alat yang Digunakan oleh Nelayan

No. Nama Ikan Spesies Daerah Penangkapan Alat Tangkap
1. Ikan Sebelah Psetodes sp Sepanjang pantai berlumpur (tanjung aus, pantai timur P.Nunukan dst. Gill net,kelong, jaring kantong (dogol, tugu), trawl
2. Kerot-kerot Therapon sp. Sepanjang pantai sampaikedalaman 40 meter Gill net, jaring klitik, dogol,tugu, kelong, pancing & hampang
3. Gulamah Otolithoides sp. Sepanjang pantai Kab. Nunukan Jaring klitik, dogol,tugu, kelong, pancing & hampang
4. Bawal putih Pampus sp. Perairan kab.Nunukan pada kedalaman 10-60 meter Trawl dan Gill net
5. Bawal hitam Formioniger Perairan kab.Nunukan pada kedalaman 10-60 meter Trawl dan Gill net
6. Alu-alu Sphyraena sp Lepas pantai Kab. Nunukan Trawl dan Gill net, dan pancing
7. Senangin/Menangin Eleunthronema sp Sepanjang pantai Kab.Nunukan sampai kedalaman 30 meter Gill net, pancing, dogol, kelong, jaring kelitik trawl dan tugu
8. Kurau/kuro Eleunthronema sp Sepanjang pantai Kab.Nunukan pada kedalaman 10-60 meter Trawl dan Gill net
9. Selar Selarodes sp Sepanjang pantai Kab.Nunukan sampai kedalaman 30 meter Gill net,pancing dan trawl
10. Kerapu lumpur Epinephelus sp Di muara-muara Pancing & gillnet
11. Puput/lelampa Pellona sp Sepanjang pantai Kab. Nunukan Jaring klitik, gill net, dogol,tugu, kelong, pancing & hampang
12. Kakap Lates carcaripes Lepas pantai Nunukan Dogo,gillnet & pancing
13. Bambangan Lutjanus sp Lepas pantai Nunukan Gill net & pancing
14. Pari Dasyntis sp Sepanjang pantai Kab. Nunukan Dogol,kelong & pancing
15. Sembilang Plotosus sp Muara-muara sungai kecil Pancing & gill net
16. Otek Macrones sp Sepanjang pantai Kab. Nunukan Pancing, tugu, kelong, dogol, gill net,jaring klitik & hampang
17. Pepija/ikan lembek Nomei sp Perairan pantai selatan Kab. Nunukan Dogol, tugu & trawl
18. Cucut/hiu Elasmobrachea Sepanjang pantai sampai lepas pantai Trawl, tugu dan dogol
19. Udang windu P. Monodon Sepanjang pantai sampai kedalaman 30 meter Dogol, jaring klitik,tugu dan trawl
20. Udang putih P. Merquensis Sepanjang pantai sampai kedalaman 30 meter Dogol, jaring klitik,tugu dan trawl
21. Udang bintik Metapeneaus sp Sepanjang pantai Kab. Nunukan Dogol, jaring klitik,tugu dan trawl
22. Udang batu Metapeneaus sp Sepanjang pantai Kab. Nunukan Dogol, jaring klitik,tugu, trawl
23. Cumi-cumi/sotong Sepia sp Sepanjang pantai sampai lepas pantai Trawl, tugu & dogol
24. Tiram Crasostea sp Sebelah selatan P.Tinabasan Dg tangan (nyelam)
25. Tuda/anadara Anadara sp Pantai timur p.Nunukan, Tanjung cantik, & pantai timur p.Tinabasan Dogol, secara tradisional dg digaruk/tangan
26. Kepiting bakau Scylla sp Sepanjang pantai yg berbakau Ambau (rankang), kelong & dogol
27. Kepiting rajungan Portonus sp Sepanjang pantai Jaring klitik,dogol,kelong & trawl
28. Tenggiri Scomber sp Sepanjang pantai sampai lepas pantai Gill net & pancing
29. Teri Stelopterus sp Sepanjang pantai Julu, Kelong, dogol

Sumber: RTR Pesisir & pulau-pulau Kecil KAPET Perbatasan, 2003.

Potensi budidaya perikanan di Kabupaten Nunukan diarahkan pada pengembangan budidaya tambak, sedangkan perikan budidaya yang ada di Kecamatan Sebatik adalah pemanfaatan hutan bakau menjadi tambak. Konversi hutan bakau menjadi tambak di Pulau Sebatik seluas 114 hektar untuk udang windu dan ikan bandeng. Potensi budidaya ini masih dapat berkembang apabila potensi hutan mangrove dapat dipertahankan.

2.6. Prasarana Transportasi Perairan

Kabupaten Nunukan sebagian wilayahnya berada di daratan Kalimantan, dan sebagian lain berupa pulau-pulau, sehingga modal transportasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut adalah dengan transportasi air yang berupa :

(a)           transportasi sungai; Jenis transportasi ini untuk menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat.

(b)          transportasi penyeberangan antar pulau; Jenis transportasi ini memegang peran sangat penting di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik karena masih terbatasnya angkutan darat, mengingat Kabupaten Nunukan wilayahnya lebih besar laut dibandingkan darat, disamping itu, banyak pulau-pulau baik besar maupun kecil, sehingga moda transportasi yang paling cocok adalah transportasi penyeberangan antar pulau. Selama ini moda transportasi ini diusahakan oleh masyarakat yaitu untuk menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan kota kecamatan, antar kota kecamatan, serta hubungan ke luar daerah dan bahkan ke kota-kota pantai di Malaysia Timur.

(c)           transportasi laut; Moda transportasi laut ini adalah untuk menghubungkan antar daerah, dan di Kabupaten Nunukan sudah terdapat satu pelabuhan laut yang dapat disinggahi oleh kapal dengan kapasaitas 4000 DWT. Secara rutin pelabuhan Nunukan disinggahi dan merapat kapal penumpang PELNI  ukuran besar seperti: KM Kerinci, Tidar, Awu dan Aga Mas, yang sebagian penumpangnya merupakan penumpang transit menuju Tawau – Sabah Malaysia Timur.

3. PENDEKATAN DAN METODE

3.1. Pendekatan Pengembangan Pulau Kecil Terluar berbasis Regionalisme

Dalam sistem pembangunan wilayah (regional) pulau kecil terluar [3] terdapat tiga komponen, yaitu : 1) sumberdaya penduduk, 2) kegiatan ekonomi dan pembangunan, dan 3) sistem transportasi. Saling ketergantungan antar kegiatan ekonomi dan pembangunan ditinjau dari aspek produksi dan konsumsi memainkan peranan yang fundamental dalam upaya menata struktur wilayah. Dalam perencanaan sistem kewilayahan yang komprehensif, efektif dan lancar harus memahami dimensi pengembangan wilayah pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar memiliki hambatan-hambatan yang bersifat geografis, demografis dan transportasi laut, sehingga cenderung tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang memiliki kemudahan transportasi yang lebih tersedia dan lancar.

Terhadap pulau kecil terluar yang termasuk kawasan tertinggal atau terisolir, penanganannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara menyeluruh dalam arti harus dilakukan secara integral dengan pengembangan wilayah-wilayah sekitarnya. Pada prinsipnya pengembangan wilayahnya didasarkan pada pengembangan meliputi laut atau perairan dengan kondisi sistem di darat dan laut sebagai satuan wilayah pengembangan.

Pengembangan wilayah pulau kecil terluar disini diartikan sebagai upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya seperti alam, manusia, kelembagaan, teknologi dan prasarana secara efektif, optimal dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan berbagai kegiatan produktif (sektor primer, sekunder dan tersier), penyediaan fasilitas pelayanan (ekonomi dan sosial), penyediaan prasaranadan sarana serta perbandingan lingkungan. Pengembangan wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan regionisme dimana masing-masing kawasan diidentifikasikan berbagai sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan wilayah pada berbagai pemanfaatan dan penggalian berbagai sumberdaya unggulan kawasan yang dimiliki dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005 merupakan payung hukum dalam  rencana pengelolaan pulau-pulau kecil secara terkoordinasi dan terintegrasi. Terintegrasi disini dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaannya penataan pulau-pulau terluar harus terintegrasi dengan kawasan-kawasan lainnya yang masih terkait sebagai suatu regionisme.

Alamsyah (2006)[4] menyebutkan bahwa regionisme merupakan upaya mengatur atau menata suatu region (wilayah), yang tidak hanya bersifat pasif namun juga memelihara yang mengada (becoming) didalamnya. Konsep regionisme sangat cocok diterapkan pada pulau kecil terluar seperti Pulau Sebatik ini, karena pandangan regionimse ini dapat didasarkan kepada kepentingan atau kriteria tertentu. Sebagaimana Glasson[5] sampaikan dalam An Introduction to Regional Planning, bahwa pandangan objektif dalam mengkaji suatu region yang berdasarkan aspek alam atau geografis serta aspek fisik lainnya akan berpengaruh kepada lingkungan manusianya.

3.2. Metodologi

Dalam rangka menyusun suatu konsep pengembangan Pulau Sebatik sebagai Pulau Kecil Terluar, pendekatan Regionisme dapat diterapkan. Hal ini diputuskan karena sebagai suatu suatu region yang memiliki sifat-sifat kewilayahan yang khusus, regionisme dalam Pulau Sebatik juga dikembangkan sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Isard[6] dalam Introduction to Regional Science menyebutkan bahwa terdapat empat region dalam ilmu regionalisme, yaitu :

  1. Region administratif  (administrative region), yaitu region yang diidentifikasi berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik,
  2. Region homogen (homogenous region), yaitu region yang diidentifikasi berdasrkan homogenitas unsur setempat,
  3. Region berpusat (nodal region),  yaitu region yang diidentifikasi berdasarkan hubungan ketergantungan antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya,
  4. Region perencanaan (planning region atau programming region) yang diidentifikasi berdasarkan kepentingan perencanaan kebutuhan fungsionalnya, sesuai dengan kebutuhan yang cenderung bersifat sektoral dan spasial.

Dengan menganalisis keempat region tersebut diatas terhadap keberadaan Pulau Sebatik itu sendiri, kita akan mendapatkan masukan dalam menyusun konsep pengembangan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil terluar yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.3. Data Pendukung

Data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil studi yang berkaitan dengan Pulau Sebatik dan wilayah sekitarnya. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini antara lain :

  • Kebijaksanaan pembangunan daerah,
  • Rencana Pemanfaatan ruang, baik regional maupun sektoral,
  • Pelaporan statistik tahunan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan,
  • Data ekosistem pesisir,
  • Data Oseanografi, baik fisik maupun ekologi,
  • Sistem prasarana transportasi (rencana pengembangan pelabuhan udara dan laut), dan
  • Rencana pengembangan infrastruktur lainnya (energi, telkom dan air minum),

4. ANALISIS REGION PULAU SEBATIK

4.1. Isu dan Permasalahan

Secara umum permasalahan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Sebatik disajikan seperti tabel berikut;

Tabel 4

Potensi dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik

No. Sektor/Aspek Potensi Masalah
1. Kedudukan dalam sistem ruang (Kondisi & kebijakan) Dalam lingkup wilayah nasional merupakan kawasan andalan laut Terpencil dari sistem ruang daratan & pelayanan transportasi rendah
Dalam lingkup P. Kalimantan & Propinsi merupakan andalan laut Terpencil dari sistem ruang daratan & pelayanan transportasi rendah
Dalam lingkup Kabupaten merupakan pusat produksi pertanian & perikanan Peran yang belum terpenuhi
2. Transportasi Terdapat jalur pelayaran pertintis dan tradisional Pelabuhan dan dermaga kurang memadai
Berdekatan dengan  Jalur ALKI II Belum banyak kapal-kapal niaga yang singgah di Nunukan apalagi Sebatik
3. Pergerakan Barang Tujuan pergerakan barang Barang keluar kurang, namun barang masu kjustru banyak dari Tawau
4. Sumberdaya lahan Terdapat potensi galian C Tingginya biaya eksplorasi tambang yang ada
Lahan pertanian belum optimal dieksploitasi Kurangnya prasarana pertanian
5. Sumberdaya air Terdapat  mata air & sungai Debit kecil
6. Sumberdaya Kelautan Daerah penangkapan ikan Penangkapan ikan masih semi tradisional
Rendahnya dukungan dan keberadaan pelabuhan perikanan
7. Pariwisata Terdapat taman Nasional,  pantai bapsir,hutan mangrove Prasarana & sarana tidak ada
Obyek wisata bahari belum dipasarkan dan dikembangkan secara terpadu
8. Sumberdaya manusia Jumlah & kepadatan penduduk rendah, banyak yang keluar pulau Kualitas SDM rendah & cenderung menurun serta budaya yang cenderung konflik
9. Sistem permukiman Terdapat pusat permukiman & pelayanan Akses antar pusat rendah & sarana/prasarana permukiman rendah
10. Transpportasi Terdapat prasarana transportasi darat & laut Frekuensi pelayaran rendah & kondisi jalan buruk
11. Pembiayaan pembangunan PAD Rendah
12. Kelembagaan Potensi lembaga kecamatan SDM & sistem kelembagaan kecamatan kurang memadai

Sumber: Identifikasi Isu dan Permasalan, 2009

4.2. Arahan Kebijakan Pulau Sebatik

Secara garis besar, keberadaan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil terluar di Indonesia diarahkan kedalam tatanan kebijakan regional dan kebijakan sektoral. Dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengembangan regionisme Pulau Sebatik terdiri dari :

  • Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  • Undang-undang No. 47 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan.
  • Undang-undang No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
  • Undang-undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  • Undang-undang No. 23 tahun 1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • Undang-undang No. 9 tahun 1985, tentang Perikanan.
  • Undang-undang No.9 tahun 1990, tentang Pariwisata.
  • Undang-undang No. 43 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berkaitan yaitu;

  • Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2005, tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
  • Keputusan Presiden No. 57 tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian didaerah.
  • Keputusan Presiden No.25 tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  • Keputusan Presiden No. 28 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
  • Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2000, tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.
  • Permendagri No. 09 tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian di Daerah.
  • Permendagri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
  • Keputusan Presiden No.62 tahun 2000, tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
  • Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Sementara produk-produk hukum di daerah yang berkaitan dan menjadi landasan hukum pembangunan daerah;

  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006–2010 Pemerintah Kabupaten Nunukan.
  • Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KAPET Perbatasan Kabupaten Nunukan.
  • Rencana Tata Ruang Wilayah baik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan.

4.2.1. Analisis Kebijakan Regional

Dalam kebijakan regional, sesuai dengan payung hukum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar pada hakekatnya diarahkan melalui tatanan ruang Nasional yang bersifat struktural. Oleh karenanya pengelolaan Pulau Sebatik sebagai sebuah pulau kecil di kawasan terluar Indonesia harus disiapkan berada dalam struktur ruang kelautan nasional, dimana distribusi dan alokasi ruang pesisir dan laut akan bersifat indikatif sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan kriteria pemanfaatannya.

Tata ruang kelautan nasional pada dasarnya meliputi ruang kelautan, yakni ruang yang terkait dengan fungsi-fungsi pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan kebaharian; perlindungan ekosistem pesisir dan laut; pusat-pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa kebaharian; serta pertahananan dan keamanan wilayah nasional. Dalam melangsungkan fungsinya, maka pesisir dan laut Pulau Sebatik dapat berperan sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung, atau kawasan tertentu.

RTRW Nasional juga menyebutkan bahwa kawasan pesisir dan laut dapat ditetapkan sebagai kawasan tertentu laut jika memiliki satu atau lebih ciri-ciri yaitu kawasan tertentu cepat tumbuh; kawasan tertentu potensial berkembang; kawasan tertentu sangat tertinggal; kawasan tertentu kritis lingkungan; kawasan tertentu perbatasan; dan kawasan tertentu pertahanan keamanan negara.

Khusus untuk ruang laut yang berfungsi sebagai kawasan tertentu cepat tumbuh; kawasan tertentu potensial berkembang; dan kawasan tertentu sangat tertinggal, maka ruang laut akan selalu terkait dengan ruang darat di sekitarnya yang dapat menghasilkan tingkat kinerja mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat; produktifitas sektor; serta indikator kemasyarakatan lainnya. Sedang untuk ruang laut yang berfungsi sebagai kawasan tertentu kritis lingkungan; kawasan tertentu perbatasan; dan kawasan tertentu pertahanan keamanan negara dapat mencakup kawasan laut semata. Secara konseptual, ruang kelautan bagi perencanaan Pulau Sebatik dapat digambarkan sebagai seperti terlihat pada Peta dihalaman berikut.

4.2.2. Analisis Kebijakan Sektoral

Dengan berlangsungnya otonomi daerah melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penataan ruang wilayah pesisir dan laut di Pulau Sebatik akan didasarkan kepada hirarki kewenangan menurut berbagai tingkatan, baik pada skala nasional, Propinsi Kalimantan Timur, maupun Kabupaten Nunukan. Karena itu wilayah pesisir dan laut di Pulau Sebatik harus dikembangkan sebagai satu kesatuan ekosistem yang dinamis dan peka terhadap suatu perubahan. Konsep pengelolaan Pulau Sebatik yang direncanakan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan pesisir dan lautnya, yang sebaliknya akan mempengaruhi aktifitas manusia di Pulau Sebatik tersebut.

Sedangkan dalam arahan yang terkait dengan konsepsi pengelolaan Pulau Sebatik, RPJM 2006 – 2010 Pemerintah Kabupaten Nunukan, Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KAPET Perbatasan Kabupaten Nunukan dan RTRW baik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan, mengisyaratkan akan tidak hanya memandang wilayah pesisir dan laut sebagai sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan, namun fungsi perlindungannya bagi ekosistem yang lebih luas.

Ekosistem mangrove memiliki fungsi sebagai peredam gelombang dan angin, penahan lumpur dan sedimen, penghasil detritus, nursery ground, feeding ground, spawning ground, dan penghasil bahan organik bagi biota lain.  Demikian juga terumbu karang yang memiliki fungsi lindung yang sejenis dengan ekosistem mangrove serta memiliki produktifitas organik dan keanekaragaman hayati lebih tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Selain itu, beberapa bagian wilayah pesisir dan laut telah menunjukkan kualitas lingkungan yang menurun akibat pencemaran, peralihan penggunaan lahan, pemanfaatan sumberdaya alam kelautan secara berlebih, sedimentasi dan abrasi, maupun bencana alam.

Dalam konteks tersebut, maka konsep pengelolaan Pulau Sebatik akan mencakup juga kawasan lindung yang merupakan perwujudan ruang bagi kegiatan yang menunjang fungsi lindung kawasan kelautan tertentu Pulau Sebatik yang memiliki kepentingan skala internasional dan nasional dari segi regionisme.

4.3. Analisis Pengembangan Multiple Nucley

Pola pengembangan pusat-pusat pelayanan yang tersebar merata ke seluruh Pulau Sebatik akan membentuk pola multiple nucley. Dengan demikian diharapkan orientasi kegiatan penduduk tidak terpusat (terkonsentrasi) di pusat pulau (Kecamatan Tanjung Karang) saja, akan tetapi menyebar ke pusat-pusat pelayanan yang dikembangkan di masing-masing lingkungan atau pada setiap pulau. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang dengan konsep multiple nucley akan dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi laut, sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling terintegrasi dan mudah dijangkau dari seluruh bagian wilayah pulau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rencana pengembangan struktur pusat-pusat pelayanan di Pulau Sebatik dibuat secara hirarki dan ditempatkan secara berjenjang dan terpadu sesuai skala pelayanannya, yang masing-masing mempunyai keterkaitan fungsional. Dengan demikian hirarki pusat-pusat pelayanan yang perlu dikembangkan di Pulau Sebatik dapat dibagi atas:

  1. Pusat Pengembangan Primer atau Pusat Pelayanan Utama, dengan skala pelayanan Kabupaten dan regional yang akan ditempatkan pada wilayah yang staregis dan mempunyai aksesibilitas baik dan perkembangannya disesuaikan dengan daya dukung sektor perikanan dan kelautan, wilayahnya adalah kecamatan Sebatik Timur dengan pusat pengembangannya adalah Sungai Sei Nyamuk, dan pengembangan di sektor: pemerintahan, perikanan tangkap, industri perikanan, pusat pemasaran produk-produk perikanan, sektor jasa kelautan (pelabuhan penumpang, pelabuhan pendaratan ikan), dan pariwisata, serta sektor pertahanan
  2. Pusat Pengembangan sekunder atau Sub Pusat Pelayanan Utama, merupakan pusat pelayanan atau pengembangan sekunder yang dialokasikan tersebar merata ke setiap desa dengan skala pelayanan sekunder, yang pengembangannya disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan dan daya dukung sumberdaya pesisir dan laut. Wilayahnya adalah Sungai Panjang, Tanjung Aru, Tanjung Karang, dan Bambangan, dengan pengembangan di sektor: perikanan tangkap, industri perikanan, pemasaran produk perikanan, jasa kelautan (pelabuhan penumpang) dan pariwisata.
  3. Pusat  Pengembangan Lokal atau Pusat Pelayanan Lingkungan Pemukiman, yaitu merupakan suatu pusat orientasi pelayanan kebutuhan penduduk yang berada di setiap desa di Pulau Sebatik mempunyai 18 Kampung, yang wilayah pengembangannya meliputi kampung: Sungai Lembo, Mospul, Sinjai, Kampung Baru, Tanjung Kecil, Balansiku, Setabu, Lapio, Mantikas, Binalawan, Londes, dengan pengembangannya disektor: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri perikanan, jasa kelautan (tambatan perahu), wisata bahari.

Dengan pembagian pengembangan struktur ruang Pulau Sebatik berdasarkan multiple nuclei tersebut, diharapkan pembangunan Pulau Sebatik sebagai pulau terluar akan dapat :

  1. Memiliki kesesuaian dengan rencana struktur tata ruang yang lebih makro,
  2. Memacu pertumbuhan dan mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Pulau Sebatik melalui penyebaran pusat dan sub pusat pelayanan atau pengembangan pulau secara berjenjang dengan pola multiple nucley, sehingga seluruh bagian pulau dapat terlayani.
  3. Mendayagunakan sarana pelayanan atau pengembangan pulau yang penyebarannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pelayanan.

Menciptakan interaksi yang kuat antara pusat dan sub pusat pengembangan atau pelayanan pulau melalui pengaturan sistem jaringan transportasi.

4.4. Analisis Regionisme Pulau Sebatik

Sebagai suatu region yang memiliki sifat-sifat kewilayahan yang khusus, pengembangan regionisme Pulau Sebatik dilakukan melalui 4 pendekatan sebagai berikut yaitu :

4.4.1. Region administratif

Konsep pengembangan region administratif ini, secara umum lebih menitikberatkan pada pandangan bahwa pengembangan Pulau Sebatik kedepan akan diarahkan sebagai satu kesatuan ekonomi dengan wilayah lain di luar wilayah pulau terutama wilayah yang berbatasan dengan Pulau Sebatik. Secara region administratif dapat dilihat bahwa salah satu fungsi Pulau Sebatik merupakan fungsi pemerintahan. Dengan menggunakan konsep pengembangan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil terluar ini, pengembangan Pulau Sebatik tidak hanya akan berasal dari dalam wilayah administrasi Pulau Sebatik saja (pusat pemerintahan), tetapi juga diharapkan adanya “pengaruh”  (dampak) dari perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Sebatik (simpul pertumbuhan).

Berdasarkan orientasi dan hubungan ekonomi yang telah lama terjalin (melalui pelayaran/pola penangkapan ikan tradisional), maka di Pulau Sebatik terdapat 1 (satu) kawasan laut-pulau, yaitu : Kawasan Laut-Pulau Sulawesi, termasuk didalamnya Selat Sebatik, laut Sulawesi.

Dengan adanya hubungan tersebut, diharapkan dapat memacu pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Sebatik. Pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang di  luar wilayah administrasi Pulau Sebatik, dapat dijadikan “pasar” bagi produksi Pulau Sebatik (pengembangan Pulau Sebatik tidak hanya tergantung pada satu kolektor saja).

4.4.2. Region homogen

Pulau-pulau perbatasan NKRI termasuk Pulau Sebatik yang sebagian pulaunya berbatasan dengan Malaysia, umunya berpenghuni. Masyarakat pulau perbatasan biasanya memiliki polarisasi yang majemuk yang umumnya terdiri dari masyarakat penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli di Pulau Sebatik adalah etnis Tidung. Penduduk pendatang di Pulau Sebatik adalah nelayan yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Masyarakat penduduk asli memiliki pola hidup dan karakteristik budaya dan pola nafkah yang unik. Demikian pula masyarakat pendatang mempertahankan nilai-nilai leluhurnya sekalipun telah mengalami proses akulturasi dengan masyarakat penduduk asli. Namun demikian, antara masyarakat pendatang dan penduduk asli seringkali menimbulkan konflik baik secara sosial maupun budaya. Apalagi penduduk asli di pulau-pulau perbatasan juga seringkali berinteraksi dengan masyarakat di negara tetangga terdekat maupun para pegiat dari lembaga-lembaga internasional yang melakukan aktivitas pemberdayaan maupun rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan demikian kondisi ini akan berimplikasi terhadap budaya masyarakat lokal di pulau-pulau kecil dan pengetahuan masyarakat lokal itu sendiri.

Peluang terjadinya hibridisasi budaya (Culture Hybridization) meminjam teori Escobar[7] sangat mungkin terjadi di pulau-pulau kecil perbatasan. Hal dapat terjadi karena saat ini pulau-pulau kecil di perbatasan seperti Pulau Sebatik banyak faktor-faktor lingkungan maupun ekonomi yang berbeda karakter dan basis budaya hidup dan berdampingan di pulau kecil khususnya di pulau perbatasan. Persoalan ini harus dicarikan solusinya, sehingga problem masyarakat di pulau-pulau perbatasan seperti masyarakat Sebatik dapat diselesaikan.

Masyarakat Sebatik saat ini dihadapkan pada problem kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterisolasian dan kesenjangan dengan negara tetangga yang berbatasan. Problem ini membutuhkan upaya penanggulangan yang komprehensif, sehingga berbeda dengan pulau-pulau kecil lainnya. Penanggulangan komprehensif yang dimaksud mencakup semua aspek kehidupan dan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut.

4.4.3. Region berpusat

Selama ini, penentuan pusat pengembangan suatu kawasan atau wilayah lebih berorientasi kepada kriteria atau indikator pusat pengembangan yang berorientasi di wilayah daratan. Penentuan pusat pengembangan di Pulau Sebatik akan mempunyai kriteria atau indikator yang berbeda dengan wilayah daratan karena adanya perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan laut.

Penentuan pusat-pusat pengembangan di Pulau Sebatik, khususnya di wilayah laut dan pesisir ini merupakan bagian dari proses perencanaan ruang (region planning). Penentuan pusat-pusat pengembangan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam memformulasikan konsep pengembangan Pulau Sebatik yang terpadu, sehingga lokasi yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan merupakan penggerak kegiatan bagi kawasan-kawasan lain disekitarnya atau bahkan berpengaruh pada wilayah yang lebih luas. Selain itu, karakteristik khusus dari Pulau Sebatik sebagai kawasan perbatasan juga akan mempengaruhi dasar pertimbangan dalam memformulasi konsep pengembangan Pulau Sebatik berbasis regionisme.

Konsep pengembangan Pulau Sebatik ini juga bertujuan untuk menyusun suatu kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan guna menetapkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan ‘trickling down effect’ kepada wilayah di sekitarnya, serta secara makro dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sebatik.

4.4.4. Region perencanaan

Konsep perencanaan pengembangan Pulau Sebatik disusun berdasarkan karakteristik letak geografis terhadap wilayah sekitar dan adanya keterkaitan fungsional di bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan dengan wilayah di luarnya. Beberapa pertimbangan dalam pengembangan yang mendasari pembentukan konsep tersebut dalam konteks antar pulau adalah :

1)   Kondisi fisik geografis wilayah perbatasan pulau Sebatik dan wilayah sekitarnya yang merupakan  wilayah pulau-pulau mencakup pulau besar (Nunukan) dan pulau-pulau kecil di sekitarnya,

2)   Letak dan posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik yang secara regional berada di bagian Utara Kabupaten Nunukan dan sebelah selatan dari wilyah Sabah (Malaysia) merupakan posisi yang menguntungkan dan strategis bagi pengembangan wilayah. Kedudukan ini dapat menciptakan peranan dan fungsi wilayah di lingkup eksternal,

3)   Penyediaan sistem transportasi wilayah secara keseluruhan yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan eksternal baik transportasi laut maupun udara.

Regionisme perencanaan pada Pulau Sebatik secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan disetiap Region dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya alam kelautan, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia setempat, serta upaya pelestarian lingkungan di setiap region,
  • Menciptakan hirarki fungsional secara vertikal untuk mencapai efisiensi kinerja investasi, pemanfaatan peluang pasar yang kompetitif, serta peluang untuk membangun kerjasama horisontal secara regional dan internasional yang saling menguntungkan.
  • Menciptakan kerjasama antar wilayah dalam upaya mengoptimalkan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selain itu, pusat-pusat pengembangan di kawasan perbatasan pulau dapat diindikasikan oleh berkembangnya suatu kawasan atau wilayah yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat pelayanan jasa dan pusat-pusat transportasi laut.

5. KONSEP PEMBANGUNAN PULAU SEBATIK BERBASIS REGIONISME

Banyak negara menetapkan balanced development (pembangunan seimbang) sebagai strategi pembangunannya. Ditinjau dari hasil analisis region, strategi pengembangan seimbang tepat untuk diterapkan pada wilayah-wilayah terluar yang tertinggal sehingga dapat berkembang lebih cepat. Dalam konteks ini, seimbang berarti keserasian dalam laju pertumbuhan antar wilayah. Pembangunan Pulau Sebatik dalam rangka memeratakan pembangunan diwilayah perbatasan diharapkan dapat mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat di Pulau Sebatik dalam proses pembangunan.

Pembangunan berbasis regionisme antar pulau akan dapat mengembangkan daya tumbuh yang kuat yang terdapat dalam kawasan tersebut dan dapat pula mendorong perkembangan kawasan-kawasan lainnya yang masih tertinggal, dalam hal ini adalah Pulau Sebatik. Dalam linkages ini perlu digairahkan kerjasama antar wilayah secara menguntungkan (mutual benefit). Hal ini berarti bahwa produksi dan usaha-usaha pembangunan wilayah dikaitkan dengan keuntungan komparatif.

Keterkaitan (interelationship) dan ketergantungan (interdependancy) antar region dapat diperlihatkan dari jaringan arus antar regin (termasuk didalamnya arus perdagangan. Sedangkan untuk hubungan perdagangan antar negara, arus perdagangan tidak dapat berlangsung berdasarkan keuntungan ekonomi secara mutlak (absolute advantage) saja, namun juga berdasarkan keuntungan politis dan sosial juga.

Konsep pembangunan Pulau Sebatik berbasis regionisme ini juga termasuk kerangka kebijakan pembangunan ekonomi yang mengelompokkan lingkungan teritorial menjadi sub-sub wilayah yang homogen.

6. USULAN REKOMENDASI

Dalam upaya mencapai pengembangan Pulau Sebatik yang terintegrasi dan berkelanjutan, dirumuskan usulan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Peningkatan hubungan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Pulau Sebatik dengan pulau-pulau di Kabupaten Nunukan serta dengan daerah luarnya antara lain dengan Tawau (Malaysia) dan Tarakan, bahkan dengan Pulau Sulawesi.
  2. Pengembangan prasarana wilayah untuk mendukung pesatnya pertumbuhan penduduk serta potensi kedudukan yang cukup strategis sehingga dapat berperan sebagai pintu masuk-keluar Indonesia-Malaysia serta dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya.
  3. Pengembangan transportasi yang diprioritaskan untuk membentuk transportasi laut yang dapat menghubungkan transportasi antar pulau dalam mendukung hubungan antar region.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Mustafa, Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan, Grup Kompas, 2006.

Adisasmita, Rahardjo,  Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Alamsyah, Abimanyu T. Regionisme Dalam Penataan Permukiman Di Gugus Pulau Mikro: Studi Kasus Bioregion Kepulauan Seribu. Disertasi S-3 Program Studi Lingkungan Pasca Sarjana, Universitas Indonesia. 2006

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah), Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2006-2010, 2006

Departemen Kelautan dan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat, 2000.

Departemen Pekerjaan Umum, Rencana Tata Ruang Pesisir & pulau-pulau Kecil KAPET Perbatasan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional, 2003.

Escobar, A., Antropology in Modern Time: Political Culture in Society, Bogota, Colombian Institute of Antropology, 1999

Glasson, John, An introduction to regional planning, Hutchinson, 1974

Isard, Walter. Introduction to Regional Science, Prentice-Hall, University of Wisconsin, Madison, 1975. Hal 27.

Kusumastanto, Tridoyo. T. Pembangunan Pulau-pulau Kecil : Bahan masukan untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal.

Mulyadi, S, Ekonomi Kelautan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of The Sea), Retrieved from : http://www.un.org/Depts/los/index.htm, 1982

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Processing of Oceanographic Station Data. Retrieved from : http://www.ices.dk/ocean/procedures /links.pdf. 1991


[1] United Nations Convention on the Law of The Sea.  1982

[2] Departemen Kelautan dan Perikanan,UU No 27 Tahun 2007, 2007.

[3] Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, 2006

[4] Alamsyah, Regionisme Dalam Penataan Permukiman Di Gugus Pulau Mikro, 2006

[5] Glasson, J, An introduction to regional planning, 1974

[6] Isard, W. Introduction to Regional Science, 1975

[7] Escobar, A., Antropology in Modern Time: Political Culture in Society, 1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s