Integrasi Prinsip Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Integrasi Prinsip Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

oleh Adipati Rahmat dan Dameria Febriyani Panjaitan

1. PENDAHULUAN

Pengendalian penataan ruang di daerah perkotaan dewasa ini mengalami tantangan yang cukup berat. Hal ini dikarenakan, dengan fungsi kota sebagai pusat kekuasaan politik, peredaran uang dan ekonomi industri, sehingga dalam merencanakan penataan ruang kawasan perkotaan harus memperhitungkan faktor sosial kemasyarakatan, politik birokrasi, dan ekonomi keuangan yang berlangsung didalamnya[1]. Sementara di sisi lain, kemampuan daya dukung lingkungan yang ada terus mengalami penurunan.

Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 3, mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu, setiap upaya penataan ruang perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan daya dukung sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan menuju pola pembangunan yang berkelanjutan.

2. LINGKUNGAN SEBAGAI ASPEK DALAM PENATAAN RUANG

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan secara tegas bahwa pada dasarnya penyelenggaraan penataan ruang adalah bertujuan untuk mewujudkan 3 (tiga) hal, yakni keharmonisan antar lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ketiga aspek tersebut kemudian diatur dalam arahan pengendalian pemanfatan ruang yang meliputi serangkaian jenis sanksi atas pelanggaran aspek penataan ruang yang tidak berwawasan lingkungan dan mekanisme insentif dis-insentif sebagai push-and-pull factor dalam membangun dengan tetap memperhatikan lingkungan. Namun masalahnya, dengan kurangnya fungsi produk rencana tata ruang secara efektif, mengakibatkan banyak kegiatan pembangunan kota yang tidak mengacu pada arahan perencanaan penataan ruang yang sudah ada. Selain itu walau arahannya sudah ditegaskan, namun perlindungan kepada fungsi ruang terbukti masih belum dapat mencegah dampak negatif dari pembangunan terhadap daya dukung lingkungan.

Masalah ini sebenarnya ditimbulkan dari kurangnya integrasi antara satu produk perundang-undangan dengan lainnya sebagai payung hukum yang membawahi produk-produk perencanaan penataan ruang, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Undang-undang penataan ruang yang baru (No. 27 Tahun 2007) tidak memuat penjelasan mengenai pengaturan daya dukung lingkungan, sebaliknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak memberikan batasan aturan ruang, sehingga undang-undang tersebut terkesan rigid dan tidak fleksibel kepada situasi dan kondisi terkait pengaturan ruang-ruang tertentu. Padahal dengan saling memperkuatnya satu produk perundang-undangan dengan yang lainnya dapat mengurangi ancaman kerusakan lingkungan hidup terutama pada kawasan-kawasan yang secara tata ruang pengaturannya secara ketat diawasi dan dilindungi.

Pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan upaya pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam melalui pembangunan yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya. Keduanya diselenggarakan dalam rangka meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan pada kawasan perkotaan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, tertib, efisien, dan efektif.

Pembangunan lingkungan hidup sendiri berdasarkan petunjuk dari Undang-undang No No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan dan upaya pembangunan nasional untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Hal yang sama juga selaras dengan tujuan pembangunan penataan ruang yang berupaya menjamin pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

3. INTEGRASI PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP KEDALAM RENCANA PENATAAN RUANG

Leitman dalam Sustaining Cities[2] mengungkapkan bahwa terdapat dua cara untuk mengintegrasikan permasalahan lingkungan kedalam suatu kerangka perencanaan dan manajemen kota, yaitu menggunakan metode reactive approach dan strategic approach. Pendekatan reactive termasuk didalamnya adalah perencanaan paska bencana dan project-specific environmental impact assessments.  Sedangkan pendekatan strategik lebih ditekankan untuk lebih proaktif dan melibatkan pengembangan dan implementasi Rencana Kerja Lingkungan Lokal/Local Environmental Action Plan (LEAP).

Sebagai produk perencanaan, Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan didesain melalui pendekatan yang bersifat strategis, dalam arti arahan-arahannya telah mengatur perencanaan, penataan, dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan, sehingga dengan mengikuti arahan-arahan tersebut, kerusakan lingkungan dapat dihindari. Walau ada juga produk-produk perencanaan yang bersifat pengendalian dampak terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi atau rencana rehabilitasi bagi kawasan yang rusak secara lingkungan hidup.

Dalam pengantar disampaikan bahwa pilar utama pembangunan kawasan adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu suatu keberhasilan pembangunan kawasan selain dicirikan oleh peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga ditandai dengan adanya jaminan atas keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut. Untuk konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJP dan RPJM Nasional. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup pada tataran strategis setara dengan strategi pembangunan itu sendiri.

Menjawab tuntutan di atas, sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA). Konsep KLHS sebenarnya merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrument lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Namun jika kajian AMDAL hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP) pembangunan[3].

Dasar hukum dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa pada tingkat rencana dan program secara berturut-turut dapat diaplikasikan KLHS yang berbasis kewilayahan atau regional, terutama pada produk-produk Rencana Tata Ruang Wilayah. Perbedaan ini membawa implikasi mendasar pada perbedaan peran dan fungsi AMDAL dan KLHS.

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 ayat 1 menegaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Dalam tataran penataan ruang, aspek lingkungan hidup dapat diintegrasikan  sebagai sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat aspek lingkungan hidup bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah. Aspek lingkungan hidup bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan standar baku mutu lingkungan hidup dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang yang melindungi lingkungan hidup dapat mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.


[1] Suparlan, P. (2004). Masyarakat & Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan

[2] Leitmann, Josef. (1997). Sustaining Cities

[3] Setyabudi, Bambang. (2009). Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai kerangka berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s