Pembiayaan Pembangunan Kota-kota di Dunia, studi kasus Kota Singapura

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan suatu proses persilangan antara masalah geografis dan manusia akibat pengaruh ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi dipandang sebagai suatu dorongan, faktor utama, yang menyebabkan proses-proses transformasi dan reformasi di perkotaan berlangsung. Kawasan perkotaan sendiri kemudian mengalami perubahan akibat dorongan ekonomi tersebut, dimana salah satunya bergerak akibat proses urbanisasi yang berlangsung.

Dengan adanya pemusatan penduduk dan kegiatan non agraris di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengakibatkan persebaran penduduk menjadi tidak merata antara desa dengan kota. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan penyediaan pekerjaan, fasilitas umum, perumahan, pangan, dan lain sebagainya tentu menjadi suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Secara umum, negara berkepentingan dalam memenuhi atau setidaknya menyediakan akses yang mudah kepada setiap kebutuhan dasar warga negaranya. Infrastruktur dan prasarana sarana umum dan sosial pun secara konstitusi merupakan tanggungan negara. Namun setiap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya tersebut, tentunya membutuhkan biaya untuk dapat tersedia.

Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan sentral tertinggi berkewajiban melaksanakan pembangunan di Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Turunan dari kebijakan ini merupakan kewenangan Daerah untuk mengatur pembiayaannya sendiri melalui strategi dan mekanisme pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah daerah otonom perkotaan dan kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan (local descreation) dalam mengelola keuanganya secara lebih mandiri.

Dengan prinsip tersebut, pada dasarnya mekanisme pembiayaan pada Kota-kota di Negara lainpun tidak jauh berbeda, yang seluruhnya diutamakan demi pembagunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Makalah ini disusun dengan metodologi Kualitatif serta bertujuan untuk melihat strategi dan mekanisme pembiayaan di Kota-kota lain didunia, dengan studi kasus Kota Singapura.

Baca selengkapnya