Pembiayaan Pembangunan Kota-kota di Dunia, studi kasus Kota Singapura

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan suatu proses persilangan antara masalah geografis dan manusia akibat pengaruh ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi dipandang sebagai suatu dorongan, faktor utama, yang menyebabkan proses-proses transformasi dan reformasi di perkotaan berlangsung. Kawasan perkotaan sendiri kemudian mengalami perubahan akibat dorongan ekonomi tersebut, dimana salah satunya bergerak akibat proses urbanisasi yang berlangsung.

Dengan adanya pemusatan penduduk dan kegiatan non agraris di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengakibatkan persebaran penduduk menjadi tidak merata antara desa dengan kota. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan penyediaan pekerjaan, fasilitas umum, perumahan, pangan, dan lain sebagainya tentu menjadi suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Secara umum, negara berkepentingan dalam memenuhi atau setidaknya menyediakan akses yang mudah kepada setiap kebutuhan dasar warga negaranya. Infrastruktur dan prasarana sarana umum dan sosial pun secara konstitusi merupakan tanggungan negara. Namun setiap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya tersebut, tentunya membutuhkan biaya untuk dapat tersedia.

Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan sentral tertinggi berkewajiban melaksanakan pembangunan di Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Turunan dari kebijakan ini merupakan kewenangan Daerah untuk mengatur pembiayaannya sendiri melalui strategi dan mekanisme pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah daerah otonom perkotaan dan kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan (local descreation) dalam mengelola keuanganya secara lebih mandiri.

Dengan prinsip tersebut, pada dasarnya mekanisme pembiayaan pada Kota-kota di Negara lainpun tidak jauh berbeda, yang seluruhnya diutamakan demi pembagunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Makalah ini disusun dengan metodologi Kualitatif serta bertujuan untuk melihat strategi dan mekanisme pembiayaan di Kota-kota lain didunia, dengan studi kasus Kota Singapura.

2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN
2.1. Permasalahan Pembangunan di Perkotaan

Secara demografi, Indonesia merupakan negara terbesar jumlah penduduknya ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 224 juta jiwa, yang terdiri dari lebih 300 suku bangsa, dan hampir 60%-nya tinggal di pulau Jawa. Tingginya jumlah penduduk tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemenuhan atas sarana dan prasarana publik yang cukup, bahkan yang adapun masih banyak yang kurang layak.

Berdasarkan data statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , pada Februari 2009, angka persentase pertambahan jumlah kendaraan di DKI Jakarta, adalah 11% per tahun, sedangkan pertumbuhan panjang jalan kurang dari 1% per tahun, mengingat saat ini jumlah kendaraan bermotor di jakarta mencapai 6,3 juta kendaraan dan jumlah perjalanan kendaraan setiap harinya mencapai 17 juta perjalanan, maka rasio jumlah kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum adalah 92% (kendaraan pribadi) banding 8% kendaraan umum. Dengan demikian terdapat kesetidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan daya dukung kota (utilitas) Kota DKI Jakarta.

Ketimpangan yang sama juga diciptakan oleh pengaruh ekonomi yang mendorong terjadinya urbanisasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori proses spasial ekonomi von Thünen, Alonso, Christaller, dan Lösch dalam buku Urban Dynamics and Growth oleh Capello & Nijkamp pada tahun 2004 . Disebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur, prasarana dan sarana mendorong fenomena ekonomi untuk berlangsung melintasi ruang geografis, sehingga fokus alokasi infrastrutur, prasarana dan sarana di seluruh ruang akan berdampak kepada dengan faktor ekonominya (dalam hal ini pembiayaan bagi penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana publik).

Bagi Indonesia, tahun 2008 adalah tahun yang sangat istimewa. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern Indonesia, jumlah penduduk di perkotaan telah menyamai jumlah penduduk di perdesaan. Pada tahun 1970 tercatat bahwa 82,6 % penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan, namun jumlah ini semakin menurun, seiring dengan terciptanya sentralisasi infrastruktur, prasarana dan sarana publik yang tidak berimbang di perkotaan. Sehingga mendorong pengaruh urbanisasi akibat faktor ekonomi sebagaimana dianalisa oleh Arthur O’Sullivan.

Pada awal dan akhirnya, semua masalah akan bermuara kepada masalah dana. Adanya kesenjangan antara kebutuhan investasi sarana, prasarana dan pelayanan jasa dengan masih terbatasnya mekanisme keuangan negara menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

2.2. Pembiayaan pembangunan di perkotaan

Pembiayaan pembangunan di perkotaan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak antara lain karena : pertama, jumlah penduduk akibat pengaruh proses urbanisasi semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun; kedua, kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan masih snagat bergantung kepada pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Padahal potensi ekonomi dan keuangan di kawasan perkotaan pada dasarnya memadai, sehingga dicetuskan sebagai sebuah daerah yang otonom.

Sehingga pada prinsipnya, terdapat sumber-sumber pembiayaan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah Kota, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana sehingga dapat membantu meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota.

Beberapa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan mobilisasi sumber penerimaan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah umumnya masih bersifat konvensional (tradisional), seperti misalnya pajak, retribusi dan pinjaman. Namun pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber lainnya yang bersifat non-konvensional (non-tradisional), yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan, seperti misalnya betterment levies, development impact fees, excess condemnation, obligasi, concession, dan sebagainya.

Secara umum tipologi instrumen keuangan bagi pembangunan perkotaan diperoleh dari 3 (tiga) sumber, pertama, Pemerintah (public); kedua, Swasta (private); dan ketiga, Gabungan antara pemerintah dan swasta. Sedangkan metode pembiayaan bagi pembangunan kawasan perkotaan terdapat 3 bentuk, yaitu :

1. Pendapatan (pay-as-you-go). Membiayai pengeluaran untuk fasilitas dengan pendapatan daerah saat ini (PAD). Pada prinsipnya, metode ini berupaya membiayai pengeluaran dengan pendapatan yang dihasilkan Pemerintah pada saat ini. Sumber dana yang tersedia berasal dari pajak, retribusi, dan alokasi dana dari Pemerintah Pusat (dana perimbangan). Namun akibat jumlahnya yang terbatas dan peruntukannya yang sangat umum, maka hanya dapat digunakan untuk investasi skala kecil.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Tidak dikenai bunga, seperti pada pinjaman,
• Lebih fleksibel dalam penggunaan dana,
• Meningkatkan kredibilitas Pemerintah.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Jumlah dana lebih kecil dibanding kebutuhan,
• Kontributor bukan yang menikmati hasil investasi,
• Dapat disertai kenaikan pungutan.

2. Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan metode pembiayaan yang dana diperoleh dari pinjaman dari Pemerintah Pusat atau lembaga donor, bank komersial atau penerbitan surat hutang (obligasi) yang idealnya berumur sama dengan umur fasilitas. Penerapan metode ini sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, berupaya memanfaatkan sumber dana murah, dari Pemerintah Pusat atau lembaga pemberi bantuan misalnya untuk pembangunan jaringan jalan antar kota, bandara dan lain sebagainya.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Biaya bunga relatif murah.
• Dapat digunakan untuk proyek berskala besar.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Tidak diberikan secara otomatis, perlu mengikuti proses tender, penilaian dst.
• Seringkali mensyaratkan dana pendamping.
• Proyek yang dibiayai tidak selalu menjadi prioritas di tingkat daerah.

3. Penyewaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum dilakukan adalah penyewaan. Dalam hal ini pemerintah memperoleh fasilitas yang dibutuhkannya dalam melakukan pelayanan publik dengan cara menyewa, atau dengan memegang opsi kepada pemilikan infrastruktur, prasarana dan sarana tersebut.
Misalkan, Pemerintah Kota atau BUMD membutuhkan suatu peralatan yang akan dioperasikan untuk kepentingan masyarakat kota. Maka alat tersebut dapat diperoleh dengan cara sewa, artinya Pemerintah Kota (sebagai lessee) berhak mengoperasikan alat tersebut dengan membayar sewa. Mekanisme penyewaan ini biasanya dilakukan melalui institusi keuangan (bank atau lainnya).
Dalam metode penyewaan, selain model sewa, juga dikenal model sewa beli, yang mana pihak Pemerintah Kota atau BUMD yang membutuhkan suatu peralatan untuk kepentingan masyarakat kota akan memperolehnya dengan cara menyewa beli, artinya Pemkot (sebagai lessee) berhak mengoperasikan alat tersebut dengan membayar sewa. Bedanya dengan sistem sewa adalah pada akhir masa sewa, alat yang dipinjam tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kota. Sistem ini juga umumnya menggunakan bantuan jasa lembaga keuangan.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Pola sewa-menyewa memperkecil risiko jika pengoperasian sarana/prasarana tidak berjalan baik.
• Menyerupai pinjaman jangka panjang.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Biaya sewa biasanya lebih tinggi dari bunga pinjaman.
• Penggunaan hanya untuk sarana/prasarana tertentu.
• “Menyewa” memberi kesan lebih rendah dari “memiliki.”

4. Pendayagunaan Aset Kota. Metode pembiayaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya kerjasama dimana Pemerintah Kota atau BUMD menyewakan atau melakukan kerjasama usaha atas lahan atau fasilitas yang dikuasainya. Karena itu, sebagai pemilik fasilitas atau aset, khususnya lahan di perkotaan (biasanya HPL), Pemerintah dapat bekerja sama dengan investor untuk mendayagunakan aset itu melalui berbagai bentuk, antara lain :
• Sewa,
• Build Operate Transfer (BOT), memberi hak pengusahaan kepada investor selama masa kontrak, dan pada akhir masa kontrak, fasilitas menjadi milik Pemerintah,
• Build Own Operate (BOO), memberi hak bagi mitra untuk membangun, memiliki dan mengusahakan fasilitas selama periode waktu tertentu,
• Build Own Operate Transfer (BOOT), swasta diminta membiayai fasilitas, lalu memiliki dan mengelolanya, serta akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah pada akhir masa kontrak.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Tidak perlu mengeluarkan dana dalam kerja sama.
• Posisi Pemerintah sebagai pemilik HPL sangat kuat.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Karena kurang menguasai aspek bisnis dan hukum, Pemerintah atau BUMD jarang mendapat kompensasi yang wajar,
• Lahan yang sedang dipakai, tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha lain,
• Properti BOT dapat dikenai PPN yang tinggi.

5. Pengembangan Wilayah Khusus. Metode pembiayaan ini maksudnya adalah pemerintah kota menetapkan suatu bagian kota sebagai wilayah khusus dan memungut fee dari pemilik bisnis atau properti, dalam bentuk Local Improvement District atau Business Improvement District. Pengembangan wilayah khusus ini dapat dibentuk, jika telah tersusun suatu rencana pengembangan yang secara jelas akan menguntungkan pemilik properti atau pelaku bisnis di wilayah tersebut. Kebutuhan dana dapat dipenuhi dengan urunan dari pemilik properti atau pelaku bisnis di wilayah tersebut. Jika kebutuhan dana cukup besar, maka kebutuhan dapat ditalangi dengan pinjaman, yang akan dilunasi kemudian dengan hasil urunan.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Manfaat suatu proyek akan langsung dirasakan dan dibiayai oleh pihak yang bersangkutan,
• Merupakan salah satu cara pelibatan masyarakat.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Masyarakat harus terdidik dan paham akan hak-haknya.
• Sulit meng-identifikasi siapa yang menerima manfaat dan berapa besar.
• Butuh aturan main yang rinci, kelengkapan dan kemampuan administrasi yang tinggi.

6. Pengenaan Fee terhadap Pengembang. Pengenaan Fee terhadap pengembang ini diwujudkan dalam bentuk impact fee untuk memenuhi kewajiban secara adil. Impact fee dipungut dari pengembang sebagai kompensasi atas kegiatan yang dilakukannya (misalnya fee akibat tidak memenuhi prasyarat menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan peryaratan satuan lingkungan). Adapun jumlah pungutan yang ditarik tidak boleh melebihi total biaya dibagi dengan jumlah unit yang akan menikmati pelayanan dari fasilitas tersebut.
Metode pembiayaan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu :
• Merupakan salah satu cara dalam pemenuhan kewajiban dalam melakukan pembangunan fasilitas yang adil dan memenuhi persyaratan,
• Menjadi alternatif jika terdapat kenaikan pajak yang dirasakan mulai memberatkan.
Selain keuntungan, ada juga kerugiannya, yakni :
• Sulit mengidentifikasi siapa yang menerima manfaat dari fasilitas tersebut dan berapa besar manfaatnya.
• Membutuhkan aturan yang mendetail, didukung oleh kelengkapan dan kemampuan administrasi yang tinggi.
Bentuk-bentuk metode pembiayaan tersebut diatas merupakan metode yang umum tidak hanya diterapkan pada kota-kota di Indonesia, namun juga dapat ditemui pada kota-kota di Dunia. Untuk mendapatkan masukan mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan di dunia, akan dibahas selanjutnya mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaan di Kota Singapura

3. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SINGAPURA

Kota Singapura, pada dasarnya merupakan satu negara tersendiri yang menitikberatkan kepada ekonomi berorientasi ekspor, dimana peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Sebagai sebuah negara, Kota Singapura memiliki konsistensi pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi (rata-rata 11%), neraca pembayaran surplus, tingkat penanaman modal asing yang tinggi, cadangan devisa yang besar dan utang luar negeri yang minimal.

3.1. Peranan Pemerintah dalam Pembiayaan Pembangunan di Kota Singapura

Sistem perekonomian Singapura merupakan perekonomian bebas, dengan peran pemerintah dalam mekanisme pembiayaan pembangunan perkotaannya sangat luas. Karena sebagai pengatur bagi bangsa dan kota, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan untuk segala hal, dari pengelolaan keuangan internasional hingga kepada pengumpulan retribusi sampah. Pemerintah Singapura juga memiliki, menguasai, mengatur, dan mengalokasikan tenaga kerja, lahan, dan sumber daya modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pengaruh swasta yang mendasarkan keputusannya berdasarkan perhitungan bisnis atau keputusan investasi semata.

Intervensi Pemerintah Singapura (Negara) dalam perekonomian berdampak positif tidak hanya pada profitabilitas bisnis swasta tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakat. Di luar pekerjaan yang diciptakan di sektor swasta dan masyarakat, pemerintah menyediakan subsidi perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dan rekreasi, serta layanan angkutan umum.
Pemerintah Singapura juga mengelola sebagian besar tabungan untuk pensiun melalui Central Provident Fund dan Bank Tabungan Kantor Pos. Hal ini berguna untuk memutuskan kenaikan upah tahunan dan menetapkan tunjangan minimum di sektor publik dan swasta. Tingginya tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja telah memenangkan dukungan masyarakat, sehingga menjamin stabilitas politik yang mendorong investasi swasta.

3.2. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Singapura

Saat ini, Kota Singapura telah mencapai keberhasilan ekonomi melalui pengelolaan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Singapura memiliki, menguasai, dan mengatur alokasi modal, tenaga kerja, dan lahan sebagai modal dalam membiayai pembangunan di Singapura, hingga terciptanya keseimbangan dalam penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat. Metode-metode pembiayaan pembangunan di Kota Singapura terdiri dari beberapa macam metode, yakni sebagai berikut.

1. Pembiayaan Pembangunan dari Pendapatan (pay-as-you-go).

Dengan metode ini Pemerintah Kota Singapura membiayai pengeluaran untuk penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat dengan pendapatan yang dimiliki pada saat ini. Sumber dana yang tersedia berasal dari pajak, penerimaan Badan usaha Milik Negara dan retribusi.

Pajak misalnya, diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pada periode post-recession misalnya, perubahan kebijakan anggaran terutama diupayakan untuk mendorong investasi sehingga menguntungkan bisnis. Hal ini dituangkan dalam bentuk insentif program investasi luar negeri, yang dikelola oleh Badan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Board), yang memungkinkan penghapusan pajak untuk menghindari kerugian pada investasi dari luar negeri yang telah disetujui. Konsesi lain adalah seperti penangguhan pajak pada utilitas dan potongan pajak 50% pada properti yang berlaku untuk melawan kemerosotan ekonomi. Dengan demikian penerimaan pajak, walaupun jumlah yang diterima mengalami fluktuasi, namun secara umum dipandang menguntungkan dan berpihak kepada investor sehingga iklim investasi menjadi kondusif. Perpajakan juga sering digunakan untuk mencapai atau menguatkan tujuan sosial seperti pengendalian populasi. Sampai 1984 pemerintah mendorong membatasi keluarga untuk dua anak dengan biaya medis yang lebih tinggi dan biaya pendidikan tambahan bagi keluarga banyak anak.

Sumber pembiayaan lain dari pendapatan adalah penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN Singapura ini tumbuh sebagai bentuk anak perusahaan dari Singapura Development Board untuk menambah fleksibilitas untuk operasi mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1986 Singapore Broadcasting Corporation membentuk anak perusahaan untuk menghasilkan iklan dengan biaya murah. Dalam hal ini, Pemerintah Singapura berupaya memasuki area lain ekonomi yang dianggap tepat, mengerahkan kepemimpinan, mengambil asumsi risiko, dan tidak ragu-ragu untuk menarik dukungan atau menutup perusahaan yang tidak menguntungkan.

Sejumlah negara dan perusahaan kuasi-negara baik secara langsung atau pun tidak langsung diciptakan oleh departemen atau, lebih sering, diselenggarakan di bawah kendali Lembaga Pemerintah seperti Perusahaan holding (Temasek Holdings (Private) Limited, MND Holdings, dan Sheng-Li Holding Company), yang menyediakan berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Selain perusahaan murni milik Pemerintah, juga Perusahaan patungan antara pemerintah dengan mitra swasta dari dalam negeri dan asing, yang menghasilkan beberapa produk industri, termasuk baja dan gula halus. Selain itu, National Trades Union Congress (NTUC), yang erat hubungannya dengan pemerintah, juga menjalankan bisnis koperasi, termasuk supermarket, layanan taksi, dan biro perjalanan.

Perusahaan-perusahaan kolektif tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari segi penerimaan dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 1983 sekitar 450 perusahaan tersebut, termasuk anak perusahaan dari papan-undangan, mempekerjakan hingga 58.000 pekerja, atau 5 persen dari angkatan kerja.

Pembiayaan dari sektor pendapatan ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan prasarana umum masyarakat., seperti sekolah dasar dan rumah sakit negara.

2. Pembiayaan Pembangunan dari Pinjaman jangka panjang.

Pinjaman jangka panjang merupakan metode pembiayaan yang dana diperoleh dari pinjaman dari Pemerintah Pusat atau lembaga donor, bank komersial atau penerbitan surat hutang (obligasi) yang idealnya berumur sama dengan umur fasilitas. Di Singapura keputusan untuk melakukan pinjaman jangka panjang ini diambil oleh Economic Development Board of Singapore, sebagaimana tujuan pendirian institusi ini yaitu mempromosikan investasi industri, mengembangkan dan mengelola kawasan industri, dan menyediakan menengah dan pembiayaan industri jangka panjang. Namun, fungsi yang terakhir telah diambil alih pada tahun 1968 oleh Singapore Development Bank, hingga sekarang. Pembiayaan dari sektor pinjaman jangka panjang ini pada umumnya diperuntukan bagi pengembangan utilitas umum, seperti layanan air minum, pembangkit listrik dan jaringan pipa gas.

Pembiayaan pembangunan untuk jaringan air bersih diawali karena pada tahun-tahun awal, Kota Singapura masih sangat bergantung pada keberadaan sumur air untuk pasokan air sehari-hari. Kemudian pada pertengahan abad kesembilan belas, sumur yang ada sudah tidak memadai untuk memasok kebutuhan air akibat booming-nya pelabuhan laut dan kapal-kapal yang berlabuh disana, sehingga serangkaian proyek waduk dan saluran air mulai dikembangkan oleh Pemerintah. Sehingga pada akhir 1980-an, sistem pasokan air di Kota Singapura telah tersedia dari delapan belas waduk air baku, dua belas waduk layanan, sebelas bendungan, dan sekitar 4.000 kilometer jaringan pipa.

Prasarana listrik juga tersedia melalui metode pinjaman jangka panjang. Dalam hal ini akibat meningkatnya permintaan dari 39.613 kilowatt-jam pada tahun 1906 menjadi sekitar 13.000 juta kilowatt-jam pada tahun 1988, dibangunlah pembangkit listrik pertama pada tahun 1926 yang memiliki kapasitas dua megawatt. Pada tahun 1988 listrik dihasilkan di empat pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang total pembangkit 3.371 megawatt. Dari stasiun, listrik didistribusikan ke konsumen melalui lebih dari 4.900 gardu dan jaringan lebih dari 23.000 kilometer kabel utama. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, tahap kedua pinjaman jangka panjang diputuskan untuk Pulau Seraya Power Station, stasiun pembangkit listrik pertama yang berlokasi di sebuah pulau lepas pantai. Pembangunan instalasi pembangkit listrik Tahap II, memiliki kapasitas pembangkit 750 megawatt.

Prasarana ketiga yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang adalah energi. Ketiadaan sumber energi fosil seperti minyak, mendorong Pemerintah kota Singapura untuk mengembangkan penyediaan energinya dari gas, dengan menggunakan batubara sebagai bahan baku. Pada akhir 1980-an, gas dibuat dari nafta, bahan bakar bebas polusi. Gas dialirkan ke konsumen melalui sekitar 1.800 kilometer jaringan pipa gas yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang.

3. Pembiayaan Pembangunan dari Forced Savings and Capital Formation

Selain memperoleh pembiayaan pembangunan dari pendapatan dan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Kota Singapura juga memiliki satu metode pembiayaan yang khusus dalam bentuk Forced Savings and Capital Formation atau umum disebut dana tabungan. Dana tabungan ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan seperti misalnya perumahan bagi masyarakat. Dana tabungan ini diperoleh dari iuran wajib Central Provident Fund, serta simpanan sukarela di Post Office Savings Bank.

Central Provident Fund didirikan pada 1955 sebagai tabungan wajib nasional jaminan sosial rencana untuk menjamin keamanan finansial dari semua pekerja baik yang masih maupun yang sudah tidak lagi mampu bekerja. Tingkat kontribusi, yang secara bertahap meningkat sampai 50 persen dari gaji kotor karyawan , diturunkan menjadi 35 persen pada tahun 1986. Pada tahun 1987 tingkat kontribusi jangka panjang yang baru ditetapkan sebesar 40% untuk karyawan di bawah lima puluh lima tahun, 25 persen bagi yang berumur 55-59 tahun, 15% bagi yang berumur 60-64 tahun, dan 10 persen untuk yang berumur diatas enam puluh lima.

Setiap penduduk Singapura atau yang bekerja secara tetap otomatis menjadi anggota Central Provident Fund, meskipun beberapa orang wiraswasta tidak. Keanggotaan tumbuh dari 180,000 di tahun 1955 menjadi 2.080.000 pada tahun 1989. Pada akhir 1988, 2.060.000 anggota Central Provident Fund telah menyimpan S $ 32.500.000.000 untuk kredit yang mereka miliki.

Pada tahun 1989, senilai total S$ 2.776 juta telah ditarik untuk membiayai proyek pembangunan perumahan; sejumlah S$ 9.800.000 telah dibayarkan untuk membiayai Skema Perlindungan Asuransi Pembiayaan Rumah; dan sejumlah S$ 13.700.000 telah ditarik untuk membiayai pembangunan properti nonresidensial.

Meskipun metode pembiayaan ini sebanding dengan program-program jaminan sosial di beberapa negara Barat, konsep Central Provident Fund berbeda, karena berapapun jumlah yang dibayarkan akan dikembalikan dengan bunga. Dengan demikian, pada tingkat individu, Central Provident Fund tidak hanya menjadi tabungan pribadi, namun juga pendukung kemandirian keluarga dan perlindungan keuangan, dengan keuntungan tambahan lewat penjaminan langsung oleh pemerintah. Secara keseluruhan, Central Provident Fund, merupakan tabungan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan di sektor publik, yang juga menjadi mekanisme untuk membatasi konsumsi swasta, sehingga mampu membatasi tingkat inflasi.

Secara umum pembiayaan pembangunan di Kota Singapura berasal dari Pajak, baik personal income tax, sales tax hingga corporate tax. Namun pengelolaan sistem keuangan dalam membiayai program-program infrastruktur juga sangat berhasil, sehingga dengan keunggulan dari lokasi yang strategis serta dukungan infrastruktur, Kota Singapura telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan bagi Dunia.

4. ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN KOTA-KOTA LAIN DI DUNIA

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya kebijaksanaan untuk menentukan metode pembiayaan pembangunan yang diterapkan, sepenuhnya merupakan keputusan bagi Pemerintah yang ditunjuk. Pada penerapannya, metode yang digunakan untuk diterapkan pada setiap wilayah administrasi akan berbeda-beda walaupun memiliki karakteristik geografis, administratif dan sosial budaya yang hampir sama. Hal ini dikarenakan masing-masing wilayah administratif memiliki kebijakan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro wilayahnya sendiri, yang pada umumnya berupaya menuju defisit fiskal yang terkendali, laju inflasi yang relatif rendah, maupun nilai tukar yang stabil.

4.1. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota-kota di Dunia

Berikut ini akan disampaikan analisis secara singkat dari metode pembiayaan yang digunakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada beberapa negara yang berbeda.

4.1.1. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Melbourne, Australia

Saat ini, Kota Melbourne telah mencapai keberhasilan ekonomi melalui pengelolaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Pemerintah Kota Melbourne memiliki, menguasai, dan mengatur alokasi modal, tenaga kerja, dan lahan sebagai modal dalam membiayai pembangunan di Melbourne, hingga terciptanya keseimbangan dalam penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur bagi masyarakat . Metode-metode pembiayaan pembangunan yang diterapkan di Kota Melbourne mencakup beberapa macam metode, antara lain:

1. Pendapatan (pay-as-you-go). Di Kota Melbourne, maupun di kota-kota Negara Australia lainnya, diberlakukan metode pembiayaan pay-as-you-go withholding arrangements (PAYG) yang menggantikan metode pembiayaan pay-as-you-earn arrangements (PAYE) ketika sistem pajak yang baru diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2000. Pengaturan yang baru ini tidak membatasi pada pengaturan pekerjaan dan menggantikan Prescribed Payments System dan Reportable Payments System.

Pada saat sebelum penerapan PAYG, pengusaha telah dikurangi pajaknya dari pembayaran mingguan atau setiap dua minggu atas nama Kantor Pajak Australia (Australian Taxation Office, ATO) sejak Perang Dunia II melalui sistem pay-as-you-earn (PAYE system).

Sebuah sistem baru, yaitu pay-as-you-go (PAYG) untuk non-penerima upah dan gaji disebut pay-as-you-go (PAYG), yang menggabungkan sistem PAYE, diperkenalkan pada tahun 2000. Sistem ini terikat ke pengaturan koleksi untuk pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax, GST) dan sistem pemotongan untuk pembayaran bisnis untuk orang yang tidak memiliki nomor bisnis Australia (Australian Business Number, ABN).

Pay-as-you-go adalah sistem perpajakan di Australia yang diberlakukan melalui pemotongan pajak dari karyawan dan penerima pembayaran lainnya, berupa pembayaran reguler mereka dari majikan, dan pembayar lainnya, misalnya untuk dana pensiun. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan pajak penghasilan, Program Pinjaman Pendidikan Tinggi (Higher Education Loan Programme, HELP) pembayaran kembali, dan pembayaran Medicare.

Sistem penghitungan pendapatan tahunan berdasarkan pembayaran mingguan atau setiap dua minggu. Tingkat yang tepat dari pajak dan pembayaran tersebut kemudian dipotong dan diteruskan ke Kantor Pajak Australia (Australian Taxation Office, ATO). Untuk karyawan yang memiliki pekerjaan tunggal, tingkat pajak pada akhir tahun mendekati jumlah yang jatuh tempo, sebelum diterapkan pemotongan. Perbedaan dan jumlah pengurangan dicantumkan dalam SPT pajak penghasilan tahunan dan akan menjadi bagian dari pengembalian dana yang berikut setelah penilaian tahunan, atau sebagai alternatif mengurangi pajak yang terhutang setelah penilaian tahunan. Untuk pekerjaan utama karyawan, tingkat pemotongan pajak lebih rendah karena seperti halnya di Indonesia, di Australia pun menetapkan batas bebas pajak. Semua pekerjaan lain telah dipotong pajak berdasarkan suatu tingkat yang mengecualikan ambang batas bebas pajak.

2. Public-Private Partnership. Kota Melbourne pun menerapkan metode pembiayaan lainnya, yaitu dengan melalui metode pembiayaan public-private partnership. Di Kota Merbourne, metoda ini dikenal dengan istilah Kerangka Kerja Kemitraan Victoria (The Partnerships Victoria Framework). Metode ini biasanya digunakan untuk pembiayaan peny penyediaan infrastruktur publik dan layanan tambahan yang terkait.

The Partnerships Victoria Framework terdiri dari Kebijakan dan Pedoman Nasional public-private partnership (PPP) yang telah disepakati oleh COAG pada bulan November 2008 dalam kaitannya dengan negara tertentu. Kebijakan ini fokus pada biaya keseluruhan dan pertimbangan risiko proyek serta alokasi resiko yang optimal antara sektor publik dan swasta. Ada sebuah pendekatan yang jelas untuk penilaian nilai uang dan kepentingan umum dilindungi oleh tes kepentingan formal publik. Metoda pembiayaan the partnership Victoria Framework sangat berguna untuk pembiayaan proyek-proyek yang membutuhkan modal besar dan kompleks dengan peluang untuk inovasi dan transfer risiko.

Unit Kemitraan Victoria mengembangkan kebijakan dan pedoman, mempromosikan pelaksanaan contoh terbaik mengenai isu-isu kemitraan publik-swasta di tataran negara bagian maupun nasional. Unit ini juga memberikan saran khusus untuk departemen dan lembaga dalam pengembangan proyek baru untuk kontrak pendek dan manajemen mereka.

3. Capital Grants. Metode pembiayaan lainnya yang diterapkan di Kota Melbourne adalah metode Capital Grants. Metode ini diterapkan untuk tahun anggaran 2010/2011. Pada tahun anggaran 2010 / 2011, akan disediakan dana hibah untuk mempertahankan program kerja pada asset dan tidak secara langsung dimiliki oleh Kota Melbourne. Beberapa kegiatan yang menggunakan modal hibah adalah proyek yang lebih signifikan , termasuk di dalamnya Street Lighting Improvements ($0.50 M), instalasi Traffic signal dan upgrades ($0.42 M). Metode ini juga pernah diterapkan di Kota Melbourne untuk penyediaan pipa jaringan air minum kota.

4.1.2. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota Surabaya, Indonesia

Manajemen kota Surabaya dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah, berdasarkan arahan dan kontrol dari pihak Pemerintah Pusat, dan dalam prosesnya, turut melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Namun demikian, pengelolaan kota masih didominasi oleh pihak Pemerintah Daerah. Hal tersebut berarti bahwa birokrasi pemerintahan dalam manajemen kota Surabaya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya pembangunan dan pengembangan kota tersebut .

Secara umum, diketahui di masa Sukarno, sejarah mencatat bahwa Jakarta dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, sementara Surabaya, karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan sehingga kurang terkontrol, tetap saja sebagai pusat perdagangan Indonesia. Di masa Suharto, yang lagi-lagi menerapkan kebijakan integrasi ke pasar dunia, Jakarta lalu dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan peran Surabaya dikurangi. (Dieter Evers, H. & Korff. R, 2002) . Dari hal tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa peran pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan suatu kota begitu dominan, dan hal tersebut juga berlalu dalam pembiayaannya.

Dengan adanya otonomi daerah saat ini, yakni berupa pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (Pegawai Negeri Sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah (Landiyanto, Erlangga A., 2005) .

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, untuk kota Surabaya khususnya, akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2006 – 2010 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan yang masing-masing diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 15,60 persen dan 5,55 persen (Pemkot Surabaya., 2005) .

Pendapatan kota Surabaya lebih besar diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum. Khususnya terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak, kebijakan-kebijakan yang mendukungnya dalam beberapa kurun waktu terakhir terus disempurnakan oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini berperan sebagai regulator. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2A tentang Hasil Penerimaan Pajak Propinsi yang diperuntukkan bagi Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan Kota Surabaya mendapat bagian PKB dan BBN-KB sebesar 70% dari bagian 30% PKB dan BBN-KB.

Lebih lanjut, terkait sistem pembiayaan pembangunan kota Surabaya, bisa dikatakan hampir sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pemerintahan kota. Hal tersebut sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak ditemukan kendala dan masalah pendanaan yang pada akhirnya menjadikan pembangunan dan pengembangan kota menjadi kurang optimal dan berjalan lambat.

Dalam Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya. 2010 disampaikan bahwa dengan adanya desentralisasi memberi kesempatan kepada Daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 direncanakan diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan ini berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, penerimaan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan dan penerimaan lain-lain.

2. Dana Perimbangan. Sumber pendapatan ini berasal dari : Bagi Hasil Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penghasilan (PPh); dan Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Bagi Hasil Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum. dan Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT), Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) dan Dana Bagi Hasil Lainnya yang berasal dari Retribusi IMTA, Retribusi TERA, Retribusi Pemakaian dan Pengujian Hasil Hutan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, terkait dengan target penerimaan pembiayaan khususnya, penerimaan pembiayaan kota Surabaya tahun 2010 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

4.1.3. Metode Pembiayaan Pembangunan di Kota London, United Kingdom

Dalam sejarah, London telah berada di garis depan inovasi. Bisnis besar dan kecil memainkan peran sentral, bersama-sama dengan universitas, pendidikan lebih lanjut, NHS, dan individu. Hal ini mampu dilakukan karena London memiliki keuntungan dari sekelompok lembaga-lembaga yang meng-cluster sehingga dapat berinovasi bersama-sama untuk saling menguntungkan . Sebagai kota dunia yang sangat produktif dengan ekonomi, populasi dan lembaga yang beragam, London sangat diuntungkan akibat dari aglomerasi ekonomi.

Lingkungan yang inovatif sangat penting bagi sektor swasta di London. London memiliki komunitas investasi yang cukup besar dan canggih. Namun, ide-ide yang baik dan berpotensi menguntungkan masih banyak gagal untuk dilaksanakan, baik karena mereka tidak mampu menarik calon investor, atau karena mereka berada pada tahap ketika risiko atau ukuran investasi dicari tidak sebanding dengan biaya yang diperlukan untuk melakukan analisis. Kesenjangan ini terkadang diisi oleh dukungan sektor publik, baik dari LDA dan dari inisiatif pemerintah seperti New Growth Capital Fund.

Sektor publik dapat bermain dalam mendukung sektor swasta untuk berinvestasi dalam produk dan jasa baru: misalnya, universitas dan NHS memiliki pusat inovasi sendiri. Namun, untuk mendukung inovasi harus dipimpin oleh keahlian profesional dengan masukan yang kuat dari sektor swasta dan, mengingat tingginya biaya yang terkait dengan dukungan tersebut, maka harus menunjukkan mengapa dukungan publik yang diperlukan dan bahwa dukungan tersebut akan memberikan kembali ke pembayar pajak. Dengan adanya kolaborasi yang lebih efektif antara sektor pendidikan tinggi dan usaha untuk mendorong dan memanfaatkan ide-ide dan untuk meningkatkan produktivitas.

Walikota, melalui kelompok GLA, akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sektor publik, termasuk pemerintah pusat dan Komisi Eropa, Rumah dan Masyarakat Badan (HCA), Skills Pendanaan Badan (SFA), Young People’s Belajar Agency, tetangga regional otoritas, Jobcentre Plus, National Health Service (NHS), London Pengorganisasian Komite Olimpiade dan Paralympic Games (LOCOG), para Pengiriman Olimpiade Authority (ODA), Taman Olimpiade Legacy Perusahaan (OPLC) dan institusi Pendidikan Tinggi.

Lebih dari 76 persen dari tenaga kerja di London adalah pada sektor swasta, hal ini menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta. Perusahaan swasta dari perusahaan global sampai perusahaan kecil adalah detak jantung ekonomi London dan pemkot berkeinginan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan di mana mereka semua bisa makmur dan melibatkan semua stakeholder dalam mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan inovatif. Peran sektor ketiga, yang memiliki jangkauan yang unik menjadi bagian dari komunitas beragam London.
Pemkot memiliki tanggung jawab langsung untuk pembangunan ekonomi, transportasi dan perencanaan. Peran pemkot sangat strategis. Kelompok GLA merupakan penyedia utama layanan langsung, dan memiliki asset yang besar. Walikota akan memastikan bahwa anggota kelompok GLA bertindak dengan mempromosikan ekonomi karbon rendah, dan menunjukkan praktek yang baik dalam mempromosikan kesetaraan kesempatan dalam mengakses keterampilan dan kesempatan kerja.

Sebagai agen pembangunan ekonomi bagi Walikota, LDA akan mendukung pengembangan dan pengiriman tindakan dalam dokumen ini. Walikota, dan kelompok GLA, akan bekerja dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi di London untuk mengubah strategi ini menjadi tindakan nyata. Dalam bulan-bulan mendatang, Walikota akan menerbitkan Rencana Implementasi strategi ini yang akan menunjukkan bagaimana tujuan khusus akan disampaikan melalui kelompok GLA dan dengan mitra. Rencana ini akan ditinjau setiap tahun untuk memastikan pelaksanaan menyesuaikan dengan lingkungan ekonomi yang berubah. Indikator dalam Rencana Implementasi akan digunakan untuk memantau kemajuan dan untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana kelompok GLA mungkin perlu menyesuaikan kebijakan atau tindakan dari waktu ke waktu.

Dengan strategi bersama Rencana London dan Walikota Transportasi Strategi (MTS), Walikota adalah menyajikan pendekatan terkoordinasi untuk pembangunan ruang London, ekonomi, perencanaan dan transportasi, didukung oleh dasar bukti umum ekonomi.

4.1.4. Metode Pembiayaan Pembangunan di Negara Bagian California, Amerika Serikat

Sistem federalisme di Amerika Serikat memberikan ruang kekuasaan yang cukup besar bagi setiap negara bagian untuk menentukan anggaran dan kebutuhan bagi dirinya sendiri. Pengaturan tersebut “provision”. Provision berdasarkan Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007 adalah penentuan penanggaran biaya-biaya penyelenggaraan yang ditentukan langsung oleh rakyat melalui referendum. Karenanya penganggaran pada negara bagian California membutuhkan :
• Budgetary vote requirement. Pengambilan keputusan terkait anggaran/pembiayaan membutuhkan dua pertiga dukungan masyarakat. California adalah salah satu negara bagian yang membutuhkan dukungan dua pertiga pemilih untuk menaikkan pajak.
• Balanced budget privision and borrowing. Setiap anggaran yang akan diputuskan menjadi kebijakan/peraturan harus bersifat berimbang.
• Spending Limit. Anggaran yang direncanakan harus memiliki batasan sehingga sejalan dengan jumlah populasi dan inflasi.
• Education funding guarantee. Salah satu keunikan kebijakan pembiayaan di California adalah pembiayaan pendidikan yang disediakan pemerintah karena terikat pada provision. Untuk sektor pendidikan proposition 98 menjaminnya.
• Budgetary reserve. Berdasarkan konstitusi setiap anggaran memiliki cadangan.

Terkait krisis yang sedang dialami California disamping resesi ekonomi yang melanda Amerika Serikat secara keseluruhan ternyata beberapa kebijakan terkait pembiayaan pembagunan tersebut juga ikut menyebabkan terjadinya krisis (Blue Sky Consulting Gropus, 2009:3) . Misalnya Proposition 13. Kebijakan ini membatasi limit kenaikan pajak properti, yaitu tertinggi sebesar 1% dan kenaikan per tahunnya juga dibatasi. Kebijakan ini hanya bisa diubah melalui pengambilan pendapat yang minimal disetujui dua pertiga pemilih. Ini menyebabkan kebutuhan anggaran California jadi fleksibel sulit terjadi.

Dari sisi kebutuhan penerimaan dan pembiayaan dan dengan hubungannya dengan seluruh kebutuhan pemerintahan lokal California dibutuhkan total anggaran sebesar $350 billion. Penerimaan dan pembiayaan tersebut dibagi dengan angka 65/35 untuk 7.000 institusi yang harus melakukan pembiayaan di negara bagian tersebut. Institusi lokal juga diwajibkan untuk mendanai sebagian dari kegiatan. Sedangkan pemerintah negara bagian menanggung 65 persen biaya melalui berbagai mekanisme pembiayaan, seperti direct payment, grant, reimbursement dan lainnya (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:68).

Berikut adalah karakter dasar ekonomi California yang bisa menjadi acuan penerimaan dan pembiayaan di California (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:79) :
1. Total Gross Domestic Product (GDP) mencapai $1,6 trillion per tahunnya. Ini merupakan GDP tertinggi di Amerika Serikat dan menempati posisi ke-8 negara-negara di dunia.
2. California memiliki 120 nonagrikultur industri yang beroperasi di negara bagian tersebut. Sementara itu, California merupakan negara bagian dengan aktivitas agrikultur terbesar di Amerika Serikat dengan total pendapatan per tahunnya sebesar $32 billion, dan menyebar ke dalam 250 produk pertanian dan peternakan.
3. Sementara itu industri di sektor IT juga memberikan pemasukan yang luar biasa, yaitu sebesar $400 billion per tahunnya.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2007, penyumbang terbesar penerimaan California yang mencapai delapan puluh persen (80%) dari penerimaan State Revenue dan sembilan puluh lima persen (95%) dari General Fund Revenue adalah personal income tax (PIT), sales dan used tax (SUT), dan corporate tax (CT). Berdasarkan data penerimaan tahun 2006-2007 Total Revenue (General fund dan special fund) PIT menyumbang penerimaan 44 persen, SUT menyumbang penerimaan 28 persen, CT menyumbang 9 persen dan sisanya yang lain-lain. Sedangkan dari sisi General Fund Revenue PIT menyumbang 55 persen, SUT menyumbang 29 persen, CT menyumbang 5 persen dan sisanya yang lain-lain (Vasche, William dan Ingenito dalam Sun dan Lynch, 2007:82-83).

Sebaran anggaran terbesar kedua adalah health and human services. Pelayanan kesehatan dan sosial ternyata mendapatkan anggaran terbesar kedua. Sedangkan anggaran ketiga yang mendapatkan nilai yang cukup besar adalah Higher Education. Terlihat bahwa sebaran anggaran mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan publik yang bersifat umum dan menjadi kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Secara umum, Amerika Serikat masih merasakan dampak krisis ekonomi 2008 yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “great depression”. Berdasarkan data pengajuan anggaran yang telah disahkan untuk tahun anggaran 2009-10, ternyata pengeluaran pemerintah tetap besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Jika pendidikan dasar dan pendidikan tinggi digabung, maka hampir separuh anggaran ditujukan untuk sektor pendidikan. Jika anggaran kesehatan ditambahkan maka hampir enam puluh persen lebih berorientasi kepada sumber daya manusia. Ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang dimanfaat untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sumber utama pembiayaan pemerintah negara bagian California adalah pajak. Pajak tersebut terutama personal income tax, sales tax dan corporate tax. Perubahan target penerimaan cukup menarik untuk disimak. Personal income tax dan sales tax proyeksi penerimaannya menurun. Padahal ekonomi sudah mulai tumbuh. Sebaliknya, pajak perusahaan proyeksi penerimaannya meningkat. Artinya, beban pajak sementara dikenakan kepada perusahaan dibandingkan kepada masyarakat .

Sebenarnya hampir semua kategori penerimaan pajak menurun kecuali untuk barang konsumsi yang bersifat tersier, seperti liquor dan estate. Sementara itu insurance tax dan vehicle tax ternyata turun. Pada opsi lain, pemerintah California berupaya menggali sumber-sumber tax baru.

4.2. Perbandingan Metode Pembiayaan Kota-kota di Dunia

Kota Singapura, Kota Melbourne di Australia, Kota London di Inggris, Kota Surabaya di Indonesia dan Negara Bagian California di Amerika Serikat secara umum memiliki metode pembiayaannya masing-masing yang berbeda yang diakibatkan oleh pertimbangan dalam keluarnya kebijakan pembiayaan pembangunan yang berbeda. Kebijakan dalam pembiayaan pembangunan di Kota Singapura ditekankan kepada perlindungan atas kepentingan para investor tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat asli Singapura. Sedangkan di Negara Bagian California, kebijakan diputuskan berdasarkan dasar hukum yang berlaku dalam proposition-proposition yang telah disetujui oleh House of Parliamentary. Berbedanya sudut pandang dari pemutusan kebijakan apa yang diterapkan dalam penentuan metode pembiayaan akan sangat berpengaruh walaupun pada dasarnya semua kebijakan tersebut bermuara kepada kesejahteraan rakyat yang setinggi-tinggnya.

Sebagai metode pembiayaan yang utama, setiap Pemerintah Daerah memanfaatkan metode Pay-as-you-go sebagai metode pembiayaan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan termasuk didalamnya infrastruktur, prasarana dan sarana umum bagi masyarakat.

Pay as you go menjadi pilihan utama karena dana yang tersedia tanpa memiliki ikatan dan tersedia pada saat dibutuhkan. Namun,seiring dengan tuntutan perkembangan kawasan perkotaan, penerimaan dari sektor pajak tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga lahirlah inovasi-inovasi dalam mencukupi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di kota masing-masing.

Kota Singapura, memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan perkotaannya dari pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan dana pinjaman dari Dana Tabungan Wajib. Pemerintah Kota Melbourne, selain dari pajak; mendorong pertumbuhan ekonominya dari pemasukan Public Private Partnership. Greater London Administrative di Inggris juga mengembangkan skema-skema pembiayaan dari hasil kerjasama antara Pemerintah dan Swasta. Sedangkan Negara Bagian California di pantai Barat Amerika Serikat juga mendorong hubungan kerjasama Public Private Partnership untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Sedangkan di Kota Surabaya, Indonesia, pembiayaan pembangunan masih bertumpu kepada dana perimbangan antara pusat dan daerah yang seluruhnya berasal dari Pajak, baik itu pajak personal, pajak penjualan dan pajak perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan yang diambil pada dasarnya adalah sama, namun dengan tuntutan pemenuhan akan kebutuhan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks dan meningkat maka masing-masing Pemerintah Daerah telah melahirkan inisiatif dan inovasi dalam mengembangkan metode-metode pembiayaan baru.

Di Indonesia, krisis multimidimensi (ekonomi, moneter, hukum dan politik) yang pernah melanda indonesia mendorong berkembangnya paradigma baru, melalui reformasi manajemen keuangan daerah. Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pencanangan kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan salah satu yang menonjol di bidang keuangan publik adalah terjadi hubungan asimetris antara Pemertintah Pusat dan Daerah dengan ditandai ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat bagaimana Pemerintah Kota Surabaya hanya dapat bergantung kepada dana perimbangan dan pendapatan asli Daerah. Padahal Pemerintah Daerah sebenarnya diperkenankan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan, tapi Pemerintah Daerah kurang mampu mengembangkan karena secara administrasi relatif sulit dan sumber penerimaan utama telah dimonopoli oleh Pemerintah Pusat.

5. KESIMPULAN

Pertumbuhan masyarakat di kawasan perkotaan, setiap tahunnya terus meningkat yang berimplikasi kepada peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota yang bersangkutan. Dengan tingginya kesenjangan antara infrastruktur dan prasarana sarana yang tersedia terhadap kebutuhan masyarakat kota saat ini dan dimasa yang akan datang, menjadikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah menjadi semakin besar biayanya.

Pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat setiap Pemerintah Kota masih harus menjaga stabilitas ekonomi dengan baik, agar defisit rencana anggaran tetap terkendali, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kedudukan yang positif, maupun kapasitas pembiayaan yang sehat dan berimbang. Akan tetapi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi (pajak) sementara pertumbuhan investasi dan produksi neto masih relatif rendah, maka kemampuan ekonomi Pemerintah dalam memenuhi pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana akan jauh dari cukup, mengingat masih ada masalah pengangguran dan kemiskinan yang selalu menjadi dilema di perkotaan.

Dalam mengatasi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tersebut, ada baiknya Pemerintah Kota perlu melihat kembali anatomi ekonomi Kota masing-masing saat ini. Bagaimana perubahan struktural ekonomi yang tengah berlangsung dan implikasinya bagi kebutuhan pembiayaan, agar dapat disusun suatu penguatan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada publik dimasa yang akan datang.

Menimbang masalah pembiayaan di perkotaan, kita juga harus menimbang bagaimana suatu inisiatif dan inovasi akan mampu memberikan perubahan struktural bagi ekonomi perkotaan, terutama di sektor riil dan di sektor keuangan.

Di sektor riil, permasalahan yang dihadapi sektor korporat sejak krisis ekonomi di asian dan dunia selama satu dekake terakhir dan great depression di California, menyebabkan sebagian besar perusahaan mengalami krisis. Padahal perusahan-perusahaan tersebut merupakan komponen terbesar dari struktur ekonomi yang mengandalkan sistem Pay-as-you-go atau penerimaan dari Pajak. Dengan menurunnya kinerja perusahaan, tidak hanya penerimaan pajak yang berkurang, namun Pemerintah pun harus mensubsidi BUMN yang kolaps. Di Singapura, best practice muncul dalam bentuk perlindungan Pemerintah kepada korporasi dalam negeri dan investor asing, yang tujuannya melindungi tingkat investasi dan ekonomi, sehingga jika ekonomi menurun, daya lenting dapat bekerja sehingga perekoniomian akan pulih dengan cepat.

Di sektor keuangan, pembiayaan pembangunan yang baik sebaiknya meminimalkan program pinjaman jangka panjang walau terkesan menguntungkan. Karena sifatnya yang berupa hutang, maka akan ada masalah hutang dalam dan luarnegeri maupun restrukturisasi kredit kepada perbankan dalam negeri. Sehingga pada akhirnya terdapat aset-aset Negara yang harus dijaminkan untuk mendukung pengembalian hutang tersebut. Di Amerika Selatan terdapat sebuah skema pembiayaan pembangunan yang sangat baik, melalui pendirian Banco del Sur (Bank selatan). Lembaga pendanaan ini menyediakan bantuan pembiayaan bagi pembangunan dengan nilai-nilai kesepakatan yang lebih pas bagi kondisi negara-negara berkembang dibandingkan apa yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF. Ketika Asia dilanda krisis pada 1998, Jepang dan beberapa negara Asia sempat mengusulkan pembentukan sebuah lembaga pendanaan Asia, dalam bentuk Asia Monetary Funds, namun rencana ini gagal karena tidak disetujui oleh Amerika Serikat.

Sistem Pay as you go memang menyediakan pembiayaan pembangunan secara langsung dan bukan pinjaman, namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga Pemerintah mau tidak mau harus mempertimbangkan model pembiayaan melalui pinjaman jangka panjang, terutama bagi pembiayaan infrastukrtur yang tidak bernilai ekonomi tinggi, namun dapat mendorong pembangunan di daerah seperti pembangunan jalan.

Namun sekali lagi, pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman tersebut juga berpotensi merusak struktur ekonomi secara keseluruhan, atau menjerat Pemerintah dengan beban hutang yang tinggi. Karena itu ada baiknya setiap pemerintah lebih mengutamakan untuk lebih berinisiatif dan berinovasi untuk mengembangkan skema-sekam pembiayaan yang dapat mengatasi ketergantungannya pada pembiayaan eksternal lewat peningkatan sumberdaya dalam negeri.

Kota Singapura sudah melakukannya, melalui reformasi fiskal, Kota Singapura telah mengatasi dampak krisis ekonomi sekaligus meminimalisasi pinjaman luar negeri. Reformasi ekonomi ini diberlakukannya melalui pemberian pajak efektif bagi warga negaranya, pajak efektif terhadap perusahaan nasional dan trans-nasional, pemberantasan korupsi, pencegahan capital flight serta upaya mengembalikan dana korupsi yang disimpan di luar negeri.

Dalam membangun perkotaan melalui pembiayaan pembangunan yang sehat perlu diupayakan perubahan arah dan paradigma ekonomi mikro dan makro. Baik warga dan Pemerintah harus menyadari bahwa pembiayaan dalam pembangunan perkotaan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Semua harus turut berpartisipasi. Misalnya melalui Forced Capital di Singapura, dimana baik Perdana Menteri hingga pekerja konstruksi harus membayar Tabungan Pembangunan dalam jumlah yang sama, walau keduanya dikenakan nilai pajak pendapatan yang berbeda.
Pemerintah pun harus tanggap. Pembiayaan pembangunan harus efektif dan efisien. Pembiayaan pembangunan harus diutamakan untuk pembangunan bukan untuk belanja pegawai. Pemberian subsidi pun harus selektif.

Dengan merumuskan kembali peran lembaga keuangan terkait keterlibatannya dalam perumusan kebijakan ekonomi, melalui good policy and good governance maka pembiayaan pembangunan perkotaan yang efektif, efesien demi keberlanjutan pembangunan di pekotaan akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA
Arnott, Richard; McMillen, Daniel P., eds (2006). A Companion to Urban Economics. Blackwell Publishing. ISBN 1405106298 . Blackwell Publishing. ISBN 1405106298. Retrieved from : http://books.google.com/books?id=_ZtmbEeRlXYC&pg=PR3&dq=A+Companion+to+Urban+Economics.+Blackwell+Publishing&hl=id#v=onepage q=A%20Companion%20to%20Urban%20Economics.%20Blackwell%20Publishing&f=false
Biro Pusat Statistik. (2009). Statistik Perkiraan Urbanisasi Penduduk Kota-kota di Indonesia. http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/923/939/
Capello, Roberta; Nijkamp, Peter, eds (2004). Urban Dynamics and Growth: Advances in Urban Economics .Elsvier Inc. Retrieved from : http://books.google.com/ books ?id=ZlADh60UUlgC&printsec=frontcover&dq=Urban+Dynamics+and+Growth&hl=id
Dameria, F. Panjaitan. (2010). Pembiayaan Pembangunan Kota London. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Deliana, Setia. (2010). Pemerintah Sistem Pembiayaan Pembangunan Kota Melbourne Dan Empat Kota Lainnya Di Dunia. Kajian Pengembangan Perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Dieter Evers, H & Korff, R. (2002). Urbanisme Di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang. (Terjemahan dari judul asli : Southeast Asia Urbanism: The Meaning and Power of Social Space). Yayasan Obor Indonesia.
Erlangga Agustino Landiyanto. (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. CURES Working Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.
Hadar, Ivan A. Pembiayaan Pembangunan. Kantor Sekretariat Target MDG. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2010 dari : http://www.targetmdgs.org/index.php?option =com_content&task=view&id=779&Itemid=1
Nauval, M. (2010). Pembiayaan Pembangunan Kota Surabaya. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Ningsih, S. (2002). Urbanisasi Dan Kaitannya Dengan Hukum Dan Kependudukan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Retrieved from : http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-Ningsih.pdf
O’Sullivan, Arthur (2003). Urban economics . Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 0-07-248784-4.
Pemkot Surabaya. (2005). Arah Kebijakan Keuangan Daerah dalam RPJM Kota Surabaya. Surabaya.
Rahmat, M, Yananda. (2010). Pembiayaan Pembangunan Negara Bagian California. Kajian Pengembangan perkotaan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Shumway, J. and S. Otterstron (2001). Spatial Patterns of Migration and Income Change in the Mountain West: The Dominance of Service-Based, Amenity-Rich Counties. Professional Geographer, 53(4): 492-502. Retrieved from : http://books.google.com/books?id=u0WXc77zxkUC&pg=PA78&dq=Spatial+Patterns+of+Migration+and+Income+Change+in+the+Mountain+West&hl=id#v=onepage&q=Spatial%20Patterns%20of%20Migration%20and%20Income%20Change%20in%20the%20Mountain%20West&f=false
Vasche, Jon David, Brad William dan Rober Ingenito. (2007). Budget Forecasting for State California. dalam Sun, Jinping dan Thomas Lynch. Goverment Budget Forecasting:Theory and Practice. CRC Press
Warjiyo, Perry. (2004). Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM : Perkembangan dan Strategi ke Depan. Infokop Nomor 25 Tahun XX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s