MITIGASI BENCANA KOTA PESISIR

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, karena wilayahnya yang berbatasan dengan perairan, membuatnya rentan akan pengaruh dan tekanan dari perairan tersebut. Namun pada kenyataannya, saat ini sekitar 70% penduduk dunia tinggal pada kawasan yang berbatasan dengan perairan tersebut. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir membuka sejumlah peluang yang tidak diberikan oleh kawasan lainnya, seperti kemudahan akses dan dukungan sumberdaya.
Berdasarkan peta indeks resiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, kawasan pesisir setidaknya merupakan kawasan yang rentan terekspos oleh bencana gempa bumi, gunung api, erosi, tsunami dan banjir. Tingginya tingkat kerentanan di kawasan pesisir ini merupakan ancaman yang sangat nyata bagi kota-kota di Indonesia yang ternyata sebagian besar berada di kawasan pesisir.
Mitigasi berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan tanggung jawab dari secara bersama dari seluruh lapisan masyarakat, dengan Pemerintah Daerah sebagai koordinatornya. Sehingga evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam program mitigasi bencana di daerah adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi mitigasi bencana dalam perencanaan pengembangan kota-kota terutama yang berada di kawasan pesisir akan mampu mengurangi dampak bencana yang akan terjadi sehingga kota-kota pesisir tersebut akan dapat berkelanjutan.

Makalah ini berupaya mengangkat isu strategis dari perspektif kajian perkotaan melalui aplikasi teori-teori yang dipelajari untuk membahas isu-isu strategis tersebut.
1.2. Lingkup Bahasan
Lingkup kajian ini akan berupaya membahas evaluasi program mitigasi bencana dalam mengurangi dampak bencana yang berpotensi mengancam keberlangsungan kota-kota di kawasan pesisir Indonesia.
Lingkup wilayah dari kajian ini akan mengangkat 4 (empat) kota-kota pesisir di Indonesia yang berdasarkan superimpose dari Peta Indeks Kerawanan Bencana termasuk kedalam Empat kriteria kebencanaan, yaitu rawan bencana gunung api, rawan bencana gempa bumi, rawan bencana erosi dan rawan bencana tsunami. Kota-kota tersebut adalah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Kota Maumere di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Ambon di Provinsi Maluku.
1.3. Permasalahan
Isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut :
• Bahwa antara kota kecil dan kota besar sama-sama memerlukan pendekatan mitigasi bencana yang komprehensif, karena sebagai tempat tinggal manusia, baik besar maupun kecil sama-sama membutuhkan perhatian yang seimbang,
• Berdasarkan hasil rekapitulasi kebencanaan dari Kompas tertanggal 20 Desember 2010, tercatat bahwa sepanjang Tahun 2010, terdapat sejumlah 23 bencana yang terjadi di seluruh nusantara, dengan 30% dari bencana tersebut terjadi di kawasan pesisir. Bencana terbesar adalah tsunami Mentawai di Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah korban jiwa 448 orang dikabarkan meninggal.

2. TINJAUAN LITERATUR
2.1. Kebijakan Penanganan Bencana di Indonesia
Belajar dari pengalaman menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami aceh dan nias pada 26 desember 2004, bangsa indonesia menyadari akan pentingnya mempunyai sistem penanggulangan bencana yang tepat untuk mengantisipasi setiap kejadian bencana.
Untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang handal diperlukan beberapa subsistem yang harus terus diperkuat yaitu legislasi, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembangunan sistem penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang berlangsung terus mengingat ancaman yang berkembang secara dinamis.
Sistem yang dibangun adalah sistem penanggulangan bencana yang berlandaskan pada undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan komitmen bangsa indonesia dalam melindungi warga dan seluruh tumpah darahnya.
Salah satu amanat undang-undang no. 24 tahun 2007 adalah pembentukan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditetapkan dengan peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 pada tanggal 26 Januari 2008. Badan ini memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana khususnya pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB didikung oleh kementrian/lembaga serta organisasi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan ditingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang merupakan satuan kerja perangkat daerah.
BNPB dengan segala tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, didukung seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan terus berusaha untuk mengantar bangsa indonesia menuju terbentuknya bangsa yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana.
2.2. Kebencanaan di Indonesia
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Pada dasarnya bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian.
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster) . Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:
• Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation)
• Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
• Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).
Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600–2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600–2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

3. METODE PENELITIAN
Kajian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kasus (multiple case studies) . Kajian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil kuisioner para pengambil kebijakan dalam upaya program mitigasi bencana terhadap empat Kota di Indonesia yang berdasarkan Peta Indikasi Kerawanan Bencana berada dalam kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yaitu Kota Padang, Kota Ambon, Kota Maumere dan Kota Manado.
Kajian ini diawali dari pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu :
• Apa dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana?
• Seberapa efektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah?
• Upaya-upaya apakah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah umum yang sering ditemui dalam upaya penanggulangan bencana.
Penelitian ini didasarkan kepada studi kebijakan terkait mitigasi bencana, literatur terkait dan kuisioner kepada narasumber. Narasumber yang dimintai keterangan merupakan pejabat dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah dari empat Kota yang menjadi wilayah kajian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Olah Kuisioner
Kuisioner dikirimkan via email kepada pejabat pemangku kepentingan di Instansi Bappeda dari empat kota yang menjadi objek penelitian. Kuisioner kemudian diisi dan dikirimkan kembali untuk dilakukan pengolahan. Pembahasan terhadap hasil kuisioner akan dibedakan dibagi berdasarkan pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :
1) Dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana.
Pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan dari isu dasar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan program mitigasi bencana.
Hasil olah kuisioner menunjukkan bahwa frekuensi bencana merupakan dasar utama dibalik keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan program mitigasi bencana. Di Kota Padang misalnya, menganggap bahwa tingginya frekuensi banjir menyebabkan program mitigasi bencana diarahkan kepada program-program untuk mengurangi dampak jika terjadi banjir atau bersiap-siap jika terjadi tsunami dalam skala besar.
2) Tingkat keefektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah?
Pertanyaan yang diajukan merupakan pengembangan dari isu seberapa efektifkan upaya mitigasi bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan hasil olah kuisioner, diketahui bahwa tingkat keefektifan dari upaya mitigasi bencana paling efektif dalam program rebuilding people. Dalam artian bahwa program mitigasi bencana diarahkan untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana. Awareness. Kesiapan ini menjadikan ketika terjadi bencana, masyarakat tidak mengalami “chaos”. Dan ketika program-program mulai berjalan, maka masyarakat akan cepat bangkit dan membangun kembali Kota Pesisirnya yang rusak.
Dalam kuisioner yang disebarkan terdapat satu pertanyaan yang sifatnya terbuka, yakni “upaya-upaya apakah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah umum yang sering ditemui dalam upaya penanggulangan bencana”. Pertanyaan tersebut kemudian menghasilkan jawaban yang beragam, yang diperkirakan disebabkan oleh bervariasinya permasalahan dan kendala dari masing-masing daerah.

4.2. Mitigasi Bencana di Indonesia
Dalam satu dasawarsa terakhir, pemberitaan di media tidak penah sepi dari topik bencana menghiasi headlinenya. Pemberitaan akan situasi banjir terakhir, gempa dengan potensi tsunami atau gempa bumi yang mengguncang tempat tinggal saudara dan kerabat diseluruh penjuru negeri. Siaran televisi menunjukkan rumah-rumah yang rusak berat dan jalan-jalan yang tidak dapat dilalui. Pemerintah daerah kemudian menuntut bantuan tanggap bencana dari Pemerintah Pusat. Sementara para korban bencana tersiksa di pengungsian, Badan Koordinasi Bencana Nasional dan instansi serta lembaga swadaya lainnya mulai menjalankan program rehabilitasi dan program-program pembangunan kembali untuk memulihkan denyut kehidupan yang melemah. Skenario ini sudah berlangsung begitu sering, dengan frekuensi dan kuantitas yang semakin besar setiap saat terjadinya. Bahkan, dalam satu dekade terakhir (2000-2010), Indonesia menerima bencana-bencana yang terbesar dan terparah sepanjang sejarah.
Kenapa tingkat kerusakan dari bencana-bencana ini menjadi semakin membesar. Apakah kita harus terus menjadi penonton atas bencana yang semakin besar dan terus-terusan mengeluarkan biaya dalam jumlah yang luar biasa besar untuk terus-terusan membangun kembali kerusakan yang diakibatkan oleh bencana?
Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa sistem kebencanaan di Indonesia hingga saat ini masih berputar pada upaya penanggulangan dampak bencana, dan belum menyentuh upaya perencanaan pra bencana dan pasca terjadinya bencana. Amerika Serikat memiliki Undang-undang Stafford-nya, yang menjadi payung hukum atas upaya mitigasi bencana alam sejak Tahun 1988. Stafford Act menyatakan bahwa program mitigasi bencana harus dievaluasi terus menerus agar terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dilapangan, skenario bencana, proses gejala alam dan terutama bagaimana mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dimasa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Perencanaan yang komprehensif terdiri dari perencanaan yang bersifat regional dan detail. Perencanaan regional mencakup pemetaan potensi bencana di wilayah masing-masing. Pemahaman atas potensi ancaman bencana menjadi strategi mitigasi. Dalam perencanaan strategi mitigasi inilah perencanan ilmiah bisa bertemu dengan usulan dari masyarakat.
Perencanaan regional dirinci lagi dalam perencanaan detail. Sebgai contoh, mitigasi daerah rawan gempa membutuhkan perencanaan detail terkait dengan standar desain bangunan. Mengingat luasnya wilayah indoneisa dan bervariasinya potensi rawan bencana masing-masing wilayah, maka penanganan bencana tidak bisa bergantung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dengan adanya peta indikasi kerawanan bencana, seharusnya perencanaan mitigasi bencana harus berbasiskan kepada faktor resiko. Untuk daerah yang potensi rawan bencananya tinggi, penjabaran mitigasi resiko ke dalam bentuk perencanaan bahkan harus sangat detail. Jika perlu, sampai kepada skenario terburuk yang bisa terjadi. Dari skenario tersebut bisa dikembangkan identifikasi sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya menyangkut orang, biaya dan peralatan. Dari pemetaan bisa terlihat kekurangan atau kelemahan yang perlu ditutup akan diambil dari mana.
Perencanaan regional dan detail tersebut kemudian diintegrasikan kepada rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Perencanaan regional akan penting untuk dimasukkan kedalam rencana pembangunan supaya terdapat anggaran yang menyokongnya. Sehingga kalau tidak diintegrasikan akan sangat percuma, karena juga tidak realistis dan tidak menjadi prioritas pembangunan nasional.
Anggaran juga harus diperhatikan, karena saat ini menjadi kendala, berdasarkan BNPB, dibutuhkan anggaran Rp. 64,475 triliun untuk program penanggulangan bencana nasional selama lima tahun. Anggara tersebut akan dibutuhkan untuk penguatan peraturan dan perundangan dan kapasitas kelembagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA
Barrow, C. J. Environmental management: principles and practice. Routledge Environmental Management Series. 1999
BNPB. Peta Indeks Resiko Bencana. 2010. Diunduh dari http://www.bnpb.go.id pada hari Selasa 22 Desember 2010
Creswell, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. SAGE, 2003
Isworo, Brigitta. Perlukah Menunggu Bencana Besar. Kompas. Senin, 20 Desember 2010. Halaman 37.
Kompas. (2010). Rekapitulasi Kebencanaan Indonesia di Tahun 2010
Leitman, Josef. (1999). Sustaining Cities : Environmental Planning and Management in Urban Design
Schmidt-Thome. (2006). Integration of natural hazard, risks and climate change
Natural hazard mitigation: recasting disaster policy and planning. David R. Godschalk. Island Press, 1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s