Bijak menggunakan Air

Air merupakan senyawa yang sangat penting tidak hanya manusia, namun juga kelangsungan ekologi hayati dan non hayati. Namun secara khusus, bagi manusia, kekurangan air dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Otak dan darah adalah dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%. Otak memiliki komponen air sebanyak 90 persen, sementara darah memiliki komponen air 95 persen. Jika kadar air dalam tubuh berkurang 1 persen, maka akan timbul rasa haus dan gangguan mood; jika berkurang 2-3 persen, suhu tubuh akan meningkat, timbul rasa haus dan gangguan stamina; jika berkurang 4 persen, kemampuan fisik akan menurun hingga 25 persen; dan apabila kadar air di dalam tubuh berkurang hingga 7 persen seseorang bisa jatuh pingsan hingga menyebabkan kematian.

Teori Kota Pesisir

Kota Pesisir (Waterfront City) adalah kawasan perkotaan yang berada di tepi air (laut, danau, atau sungai), yang memiliki karakteristik open access dan juga multi fungsi, namun sangat rentan terhadap kerusakan serta perusakan (Rahmat, 2011). Keberadaannya di tepi air tersebut membuat Kota Pesisir memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung dari darat dan laut. Dengan demikian, keseimbangan Kota Pesisir akan sangat dipengaruhi oleh proses lingkungan pesisirnya sendiri. Sebagai kota yang berada di tepi air, Kota Pesisir memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan kota-kota yang berbasis pada wilayah daratan. Sumberdaya alam di Waterfront City khususnya yang berada di wilayah pesisir dan lautnya bersifat dinamis serta sifat kepemilikan laut yang merupakan aset umum (common property). Hal-hal inilah yang menyebabkan Kota Pesisir ini dimanfaatkan untuk beragam aktivitas yang kemudian menciptakan fungsi yang beraneka ragam.

Defisit Air Tanah pada Kawasan Perkotaan. Studi Kasus: Kota Jakarta Utara

Defisit Air Tanah pada Kawasan Perkotaan
Studi Kasus: Kota Jakarta Utara
Adipati Rahmat
Urban Development Study. Universitas of Indonesia
UI Campus, Salemba, Central Jakarta, 10430, Indonesia
adipatirahmat@yahoo.com

ABSTRAK
Di Kota Jakarta Utara, 60% kebutuhan air sehari-hari masih dipenuhi melalui pengambilan air tanah, dan dengan tidak seimbangnya peningkatan jumlah penduduk terjadilah defisit air tanah. Dengan memahami Kota sebagai sebuah sistem lingkungan, keseimbangan dapat dimodelkan untuk mengupayakan keberlanjutan daya dukung air tanah bagi penduduk Kota Jakarta Utara.
Kata kunci: Air tanah, systems thingking, sustainability, dan powersim.

Minapolitan sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Minapolitan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Adipati Rahmat

Kajian Pengembangan Perkotaan. Program Studi Pascasarjana. Universitas Indonesia

Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, 10430, Indonesia

adipatirahmat@yahoo.com

 

ABSTRAK

Minapolitan pada dasarnya merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang dititikberatkan kepada pengembangan komoditas-komoditas unggulan di sektor perikanan sebagai basis perekonomiannya. Dengan kecenderungan kegagalan model pembangunan kutub tumbuh secara umum, model-model pengembangan kemandirian di daerah terus menerus digali. Penelitian ini dikembangkan dnegan mengangkat konsep Minapolitan sebagai pendorong kemandirian pembangunan di daerah, melalui kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir.

Keywords : Minapolitan, Daya Dukung, Daya Tampung

MITIGASI BENCANA KOTA PESISIR

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, karena wilayahnya yang berbatasan dengan perairan, membuatnya rentan akan pengaruh dan tekanan dari perairan tersebut. Namun pada kenyataannya, saat ini sekitar 70% penduduk dunia tinggal pada kawasan yang berbatasan dengan perairan tersebut. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir membuka sejumlah peluang yang tidak diberikan oleh kawasan lainnya, seperti kemudahan akses dan dukungan sumberdaya.
Berdasarkan peta indeks resiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, kawasan pesisir setidaknya merupakan kawasan yang rentan terekspos oleh bencana gempa bumi, gunung api, erosi, tsunami dan banjir. Tingginya tingkat kerentanan di kawasan pesisir ini merupakan ancaman yang sangat nyata bagi kota-kota di Indonesia yang ternyata sebagian besar berada di kawasan pesisir.
Mitigasi berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan tanggung jawab dari secara bersama dari seluruh lapisan masyarakat, dengan Pemerintah Daerah sebagai koordinatornya. Sehingga evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam program mitigasi bencana di daerah adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi mitigasi bencana dalam perencanaan pengembangan kota-kota terutama yang berada di kawasan pesisir akan mampu mengurangi dampak bencana yang akan terjadi sehingga kota-kota pesisir tersebut akan dapat berkelanjutan.

Peran dan Fungsi Kota Pantai Jakarta

1. PENDAHULUAN
Kawasan pesisir merupakan kawasan dengan potensi tingkat tinggi, karena wilayahnya yang berbatasan dengan perairan, membuatnya terbuka kepada sejumlah peluang yang tidak diberikan oleh kawasan lainnya, seperti kemudahan akses dan dukungan sumberdaya. Sehingga pada saat ini sekitar 70% penduduk dunia tinggal pada kawasan yang berbatasan dengan perairan tersebut.
Kota DKI Jakarta pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun seiring dengan perkembangan fungsi, DKI Jakarta yang saat tersebut masih bernama Djakarta, memisahkan dirinya sebagai sebuah kotapraja di bawah walikota yang ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur.
Perkembangan Kota Djakarta kemudian semakin kompleks dengan bertambahnya fungsi-fungsi yang menepikan identitasnya sebagai kota di kawasan pesisir. Fungsi-fungsi yang berkembang saat ini sudah sedemikian dominan sehingga fungsi-fungsinya sebagai kota pesisir (pantai) menjadi tidak terlihat dan terlupakan.
Makalah ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Seminar Perkotaan yang berupaya melihat kembali, bagaimana keberadaan pesisir bagi Kota Jakarta dan fungsi-fungsi kota pesisir apa saja yang masih bertahan pada saat ini, dengan menggunakan perspektif kajian perkotaan melalui aplikasi teori-teori yang dipelajari untuk membahas isu-isu strategis tersebut.

Hidup di antara Sampah

1. PENDAHULUAN
Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni . Kesehatan masyarakat telah dipandang sebagai sebuah solusi dalam mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan secara kolektif. Kesehatan masyarakat menggalang upaya yang terorganisir dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mempromosikan hidup yang berkualitas, hidup yang sehat.
Pada Tahun 2007 yang lalu, untuk pertama kalinya persentase manusia yang tinggal di kawasan perkotaan menyamai jumlah manusia yang tinggal di kawasan pedesaan. Menjelang akhir Tahun 2010, dapat dipastikan bahwa keseimbangan jumlah manusia yang tinggal dikawasan perkotaan dengan yang di pedesaan akan semakin timpang. Di Kota Jakarta sendiri, pada Tahun 2010 ini sudah terdapat 8.5 juta penduduk yang tinggal dimalam harinya.
Tingginya tingkat kepadatan berbanding dengan luas wilayah tersebut, mengharuskan upaya-upaya promosi hidup sehat sebagai tujuan dari kesehatan masyarakat untuk diupayakan secara berkesinambungan. Namun ketika prinsip-prinsip kesehatan masyarakat berbenturan dengan mata pencaharian, maka kesehatan masyarakat yang berkualitas akan sulit tercapai .
Kelompok pemulung sampah di Kampung Jurangmangu, hidup dari mengumpulkan barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan atau dijual kembali. Pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk tinggal tepat di lokasi pembuangan sampah yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai solusi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat Kampung Jurangmangu akan sangat dibutuhkan.

Adaptasi Kota Pesisir terhadap Perubahan Iklim

1. PENDAHULUAN

Sejarah bercerita, buku-buku mencatat, lagu-lagu dinyanyikan, akan kisah-kisah bagaimana kota-kota yang agung mengalami kehancurannya. Hancur, rusak, terbakar, akibat dihujani bom, dilanda banjir, kelaparan, radiasi hingga penyakit. Namun, pada hampir setiap kisah, menceritakan bagaimana kota-kota tersebut bangkit bagai phoenix yang majestik. Namun perubahan iklim, adalah tantangan yang benar-benar berbeda. Tidak lagi hanya meresahkan tidur para pecinta lingkungan, namun dengan menjadi isu yang tidak kunjung disepakati tindak lanjutnya, perubahan iklim dalam jangka panjang mampu membawa kota-kota kita yang agung menuju akhir untuk selamanya.

Konstelasi Pengembangan Pulau Sebatik Sebagai Pulau Terluar Indonesia Dengan Konsep Multiple Nuclei

Dalam kasus Sipadan-Ligitan, kekalahan Indonesia dari Malaysia merupakan buah keteledora Pemerintah Indonesia dalam mengawal pembangunan wilayah berbasis kelautan di kawasan perbatasan. Malaysia memenangkan sengketa Sipadan dan Ligitan dengan melarang panen penyu di kedua pulau. Sebaliknya, Indonesia yang mengklaim sebagai pemilik kedua pulau, tidak melakukan sesuatu apapun atas konmitmen sebagai pemilik kedaulatan di kedua pulau tersebut. Hilangnya tidak hanya satu, tapi dua pulau terluar tersebut, akan secara langsung merusak konstelasi sebagian besar batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian kata kunci dalam sengketa batas negara saat ini adalah siapa berbuat apa di dalam 92 sengketa pulau terluar.

Pembiayaan Pembangunan Kota-kota di Dunia, studi kasus Kota Singapura

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan suatu proses persilangan antara masalah geografis dan manusia akibat pengaruh ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi dipandang sebagai suatu dorongan, faktor utama, yang menyebabkan proses-proses transformasi dan reformasi di perkotaan berlangsung. Kawasan perkotaan sendiri kemudian mengalami perubahan akibat dorongan ekonomi tersebut, dimana salah satunya bergerak akibat proses urbanisasi yang berlangsung.

Dengan adanya pemusatan penduduk dan kegiatan non agraris di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran, mengakibatkan persebaran penduduk menjadi tidak merata antara desa dengan kota. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan penyediaan pekerjaan, fasilitas umum, perumahan, pangan, dan lain sebagainya tentu menjadi suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Secara umum, negara berkepentingan dalam memenuhi atau setidaknya menyediakan akses yang mudah kepada setiap kebutuhan dasar warga negaranya. Infrastruktur dan prasarana sarana umum dan sosial pun secara konstitusi merupakan tanggungan negara. Namun setiap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya tersebut, tentunya membutuhkan biaya untuk dapat tersedia.

Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan sentral tertinggi berkewajiban melaksanakan pembangunan di Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Turunan dari kebijakan ini merupakan kewenangan Daerah untuk mengatur pembiayaannya sendiri melalui strategi dan mekanisme pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah daerah otonom perkotaan dan kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan (local descreation) dalam mengelola keuanganya secara lebih mandiri.

Dengan prinsip tersebut, pada dasarnya mekanisme pembiayaan pada Kota-kota di Negara lainpun tidak jauh berbeda, yang seluruhnya diutamakan demi pembagunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Makalah ini disusun dengan metodologi Kualitatif serta bertujuan untuk melihat strategi dan mekanisme pembiayaan di Kota-kota lain didunia, dengan studi kasus Kota Singapura.